Indonesia Sempurna

Kapolri Diminta Periksa Rekening Perwira

2010-06-28T18:59:00.000-07:00

TEMPO Interaktif, Jakarta - Polisi diminta bersikap lebih terbuka menghadapi laporan adanya perwira tingginya yang diduga memiliki rekening mencurigakan. "Undang saja auditor eksternal. Di negara-negara demokratis, hal seperti ini sudah jamak dilakukan," ujar anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandu Praja, saat dihubungi tadi malam.

Menurut Adnan, laporan dugaan transaksi mencurigakan itu harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian RI. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Soal rekening mencurigakan milik petinggi polisi ini dilaporkan majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 dengan judul "Rekening Gendut Perwira Polisi". Majalah Tempo dilaporkan ludes diborong orang di beberapa daerah kemarin sehingga perlu dicetak ulang.

Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri belum bisa dimintai tanggapan mengenai soal ini. Saat Tempo hendak mencegat Bambang Hendarso di mobil dinasnya, petugas dari Detasemen Markas melarang Tempo. "Ini kawasan steril," katanya. Tempo juga sudah berulang kali menghubungi nomor telepon Kepala Polri, tetapi tidak dijawab.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga saat ini belum ada penyelesaian atas rekening mencurigakan petinggi Polri tersebut. "Selama ini polisi hanya mengklarifikasi, tapi tidak sampai pada pemeriksaan," ujar Ketua Divisi Investigasi ICW Tama S. Langkun kemarin. Tama mengatakan yang terpenting dari laporan ICW itu sebenarnya bukan soal segemuk apa rekening petinggi Polri. "Yang penting untuk dilihat adalah proses transaksinya. Ke mana dan dari mana uang mengalir," ujarnya.

"ICW sendiri sudah pernah beberapa kali melaporkan sejumlah rekening (petinggi) Polri yang mencurigakan," Tama menambahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku pihaknya termasuk yang dilapori oleh ICW. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan KPK masih mengusut laporan ICW tentang rekening mencurigakan yang diduga milik salah satu petinggi polisi, Budi Gunawan. "Sedang ditelaah di Bagian Pengaduan Masyarakat," kata dia.

Namun pihaknya tidak menelusuri semua rekening milik polisi yang mencurigakan itu. "Itu kan sudah ditangani di Markas Besar Polri," ujarnya. Menurut dia, otoritas untuk menangani kasus tersebut ada pada kepolisian.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi internal berkaitan dengan rekening janggal yang dilaporkan majalah Tempo itu. Di antaranya, pihaknya akan membahas apakah Satgas akan menindaklanjuti temuan tim majalah Tempo atas rekening mencurigakan petinggi Polri tersebut. "Kita lihat hasil rapat (nanti)," kata dia.

PINGIT ARIA | ROSALINA | MUSTAFA SILALAHI | CORNILA DESYANA

sumber http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/29/brk,20100629-259292,id.html

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia

2010-06-21T19:39:00.001-07:00

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia
Selasa, 22 Juni 2010 | 07:29 WIB
Besar Kecil Normal Hendardi. TEMPO/Ayu Ambong
TEMPO Interaktif, Jakarta - Setara Institute for Democracy and Peace mendukung rencana Petisi 28 yang mempersoalkan keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “Gugatan Petisi 28 harus dipandang sebagai upaya pelurusan praktik ketatanegaraan yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui siaran pers, Senin (21/6).

Menurut lembaga ini, prosedur gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung memang tidak tepat, namun gugatan tersebut jangan dipandang sebagai serangan balik para mafia hukum.

Pembentukan Satgas Mafia Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 dipandang Setara Institute merupakan langkah keliru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Seharusnya SBY meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” ujar Hendardi.

Kejaksaan Agung dan Kepolisian dinilai Setara Institute merupakan ranah kewenangan Presiden, namun dengan intervensi Satgas, kedua institusi ini berpotensi tidak percaya diri dalam bekerja. “Gaya kerja Satgas yang intervensi, overacting, overconfidence, dan tidak tuntas justru menjauhkan cita-cita reformasi Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” kata Hendardi.

Walaupun mengakui Satgas telah menumbuhkan harapan masyarakat, Setara Institute menilai kinerja Satgas tidak memiliki visi dan kewenangan tegas. “Kinerja Satgas hanya gebrakan sesaat untuk mendongkrak citra,” ujar Hendardi.

Setara Institute melihat para anggota Satgas tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dipersepsikan sebagai mafia. “Mafia dalam sejarah penegakan hukum justru bermula dari negara dan aparatus negara,” kata Hendardi. Menurutnya, pemberantasan mafia hukum harus dimulai dari Istana dan institusi yang berada dalam jangkauan kewenangan Presiden.

Pembentukan Satgas dan badan ad-hoc lainnya dipandang Setara Institute merupakan bentuk pelemparan tanggung jawab Presiden, bukannya bentuk kepedulian. “Keberadaan badan-badan ad-hoc ini menjadi bumper yang efektif untuk menutupi kegagalan pemerintah,” ujar Hendardi. Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan mengkoordinasi aparat institusi yang sudah ada.

PUTI NOVIYANDA

sumber http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/22/brk,20100622-257299,id.html

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia

2010-06-21T19:39:00.000-07:00

Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam

2010-04-21T18:03:00.000-07:00

Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam

Proyek banjir kanal timur (BKT) masih menuai keluhan dari warga sekitar dan para pengguna jalan.

Mereka menuding pelaksana proyek seperti sopir truk hanya mengejar setoran tanpa menghiraukan keselamatan jiwa warga.
Warga mengeluhkan ketidaknyamanan karena amburadulnya pekerjaan proyek BKT.Jika keadaan itu dibiarkan berlanjut bisa menelan korban jiwa. Pihak pelaksana proyek dinilai mengabaikan keselamatan warga maupun pengguna jalan karena tanah merah berceceran.Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini.

Sejumlah pengendara sepeda motor berjatuhan di jalan lantaran galian tanah proyek berceceran di sepanjang jalan Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur.Tanah berjatuhan karena truk pengangkut tanah tidak ditutup menyebabkan tanah yang berjatuhan menjadi ranjau bagi pengendara sepeda motor. Proyek BKT banyak memakan korban. Sejak tahun 2005 hingga 2009 tidak kurang dari 10 jiwa melayang di kubangan BKT gara-gara kepeleset. Dua orang merenggang nyawa tertimpa beton saat bekerja.

Tak terbilang yang jatuh dari sepeda motor lantaran jalan licin, sehingga menyebabkan korban jatuh menderita luka ringan atau berat. Bukan itu saja, kondisi tebing Banjir Kanal Timur di ruas Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, dibeberapa titik saat musim hujan itu terancam longsor. Sebab, sudut tebing kanal dibeberapa ruas tersebut 90 derajat.Sebagian besar jalan inspeksi di sepanjang BKT masih berbentuk tanah merah sehingga jika diguyur hujan jalan menjadi becek.

Sulastri (50) dan Toyib (70) keduanya warga Pondok Kopi, Duren Sawit mengeluhkan, sudah tiga kali tebing BKT dekat rumahnya mengalami longsor sehingga mengancam keselamatan keluarga dan warga sekitar.Sulastri, Toyib dan beberapa kepala keluarga lainnya masih bertahan meski lahan mereka sudah diukur, tinggal pembayaran uang ganti rugi.

Pembayaran ganti rugi, kata Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Arifin H Ibrahim yang juga sebagai sekertaris kota madya Jakarta Timur menunggu pengesahan APBD DKI tahun 2010 maupun APBN.Dari sekitar 600 peta bidang yang ada untuk trase kering proyek BKT baru selesai diukur BPN sekitar 333 peta bidang yang dikerjakan.Tapi pembayaran ganti rugi tanah kepada warga seperti Sulastri dan kawan-kawan masih menggantung harapan.

Moch Sanan Syam EN, Jakarta Timur
usmber http://www.rakyatmerdeka.co.id/suarapublik/hal/1/view/158/Proyek-BKT-Amburadul,-Jiwa--Warga-Terancam

PENGGUSURAN MAKAM MBAH PRIOK

2010-04-20T20:45:00.000-07:00

PENGGUSURAN MAKAM MBAH PRIOK
Pemerintah Minta Dugaan Aliran
Dana dari Pelindo II Diusut

Senin, 19 April 2010

JAKARTA (Suara Karya): Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dicurigai telah menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menggusur bangunan kompleks pemakaman Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, yang berbuntut bentrokan, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan aliran dana ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar meminta instansi penegak hukum melakukan pengusutan aliran dana yang telah dikucurkan BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan menoleransi jika ternyata manajemen Pelindo II menggelontorkan sejumlah dana untuk menggusur makam tersebut.

"Jangankan miliaran rupiah, sepeser pun tidak boleh. Apalagi saya juga tidak mengetahui adanya dana tersebut. Untuk itu, saya minta aparat penegak hukum mengusutnya," kata Mustafa saat menengok korban bentrokan Koja di RS Tarakan, Jakarta, Minggu (18/4). Pada kesempatan itu, Menteri BUMN ditemani Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan anggota DPD AM Fatwa.

Berdasarkan informasi, Pelindo II telah menggelontorkan dana hingga Rp 11 milliar untuk program relokasi makam Mbah Priok. Ini dilakukan untuk perluasan lapangan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Pri-ok. Dana ini dialokasikan untuk ahli waris Mbah Priok, termasuk untuk proses eksekusi penggusuran oleh petugas Satpol PP, Rabu (14/4) lalu.

"Jadi tidak dibenarkan dan tidak ada aturannya Pelindo II mengucurkan dana untuk itu. Apalagi tanpa sepengetahuan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Saya minta ini diusut tuntas dan semua pihak agar bersabar," ujarnya.

Di RS Tarakan, Menteri BUMN dan rombongan membesuk lima orang korban akibat bentrokan yang berasal dari masyarakat, yakni Wahyudin (19 th), Ahmad Gaidar (14 th), Ade Supriyanto (16 th), Ahmad Fauzi (24 th), dan Urip (31 th). Menteri juga memberikan sejumlah uang yang merupakan santunan terhadap korban yang seluruhnya tinggal di wilayah Jakarta Utara ini. "Pemerintah akan menanggung semua biaya pengobatan para korban," ujarnya.

Sementara itu, Dirut Pelindo II RJ Lino tidak bersedia menjawab wartawan saat ditanyai mengenai aliran dana yang dikucurkan BUMN sektor kepelabuhanan ini untuk menggusur makam Mbah Priok. "Nanti saja kami jelaskan," ujarnya.

Sebelumnya, International Transportworkers Federation (ITF) mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok makin sulit untuk bisa keluar dari daftar hitam International Maritime Organization (IMO). Seperti diketahui, IMO mengategorikan salah satu pelabuhan dari 25 pelabuhan di dunia yang rawan terhadap ancaman terorisme dan perompakan.

Koodinator ITF untuk Asia Pasifik Hanafi Rustandi mengatakan, aliran dana yang telah dikucurkan untuk pemugaran makam Mbah Priok juga perlu diusut agar lebih transparan kepada publik. "Pelindo II harus bertanggung jawab jika terbukti membiayai kegiatan ini (penggusuran)," tuturnya.

Dia juga menyatakan, pascabentrokan berdarah di Koja, Pelabuhan Priok, Pelindo II dan Kementerian Perhubungan hendaknya menyampaikan proposal kepada IMO menyangkut rencana pemugaran keberadaan makam dan solusinya ke depan. Tentunya agar tidak bertentangan dengan aturan keselamatan yang diamanatkan dalam International Ship and Port Facility (ISPS) Code.

"Konsep relokasi atau pemugarannya harus lebih detail disampaikan ke IMO. Sebab, selama ini keberadaan makam Mbah Priok dijadikan alasan US Coast Guard untuk memasukkan Pelabuhan Priok dalam daftar hitam kunjungan pelayaran internasional," ujarnya.

Dampak

Di tempat terpisah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, dampak kerusuhan Tanjung Priok dapat menjatuhkan daya saing ekspor dan kenyamanan layanan infrastruktur nasional di mata dunia. Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Hipmi Harry Warganegara lantas berharap kerusuhan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak terulang.

"Kerusuhan ini jangan terulang di pelabuhan lainnya. Bila terulang, maka akan melengkapi segala kelemahan kita terkait daya saing dan berdampak pada perekonomian nasional," katanya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pelindo II harus mengedepankan jalan tengah dalam menangani potensi sengketa dengan masyarakat di sekitar pelabuhan. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan perdagangan dalam konteks kawasan perdagangan bebas China dan ASEAN (China-ASEAN free trade area/CAFTA).

"Selain membutuhkan ketersediaan infrastruktur, faktor kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan bagi aktivitas bongkar-muat di pelabuhan juga sangat dibutuhkan. Yang kami khawatirkan kalau peringkat pelayanan pelabuhan kita jadi melorot gara-gara dianggap tidak aman dan sering rusuh. Nilai asuransi kapal-kapal yang masuk pelabuhan jadi tinggi dan akan membuat daya saing kita melemah," tutur Harry.

Sementara itu, Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, kerusuhan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/4), menimbulkan kerugian sekitar Rp 6 miliar hingga Rp 9 miliar akibat terhambatnya angkutan barang.

"Untuk total kerugian belum ada. Tapi, dengan tertahannya angkutan, maka kerugian selama satu hari bisa hingga Rp 9 miliar," katanya.

Toto memperkirakan kerugian yang dialami eksportir akan lebih besar lagi. Ini mengingat Terminal Peti Kemas (TPK) Koja ditutup selama beberapa hari, selain pihak Bea dan Cukai yang belum mengizinkan adanya proses pemeriksaan peti kemas. "Untuk kerugian karena tertahannya ekspor belum terdata. Tapi, pasti semua berdampak," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita I Wirjawan mengatakan, kasus Priok tidak akan memengaruhi investasi di Indonesia. Pandangan asing terhadap Indonesia hingga saat ini masih tetap positif, terutama seiring dengan perkembangan perekonomian pada 2009 yang mampu tumbuh positif 4,5 persen meski di tengah-tengah krisis ekonomi global.

"Untuk itu, kondisi Indonesia tetap dinilai memiliki demokrasi yang stabil dibanding negara lainnya di Asia. Apalagi Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian," ucapnya. (Syamsuri S/Antara/Andrian)
sumber
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251186

Warga Parangkusumo Tolak Penggusuran

2010-04-13T18:56:00.000-07:00

Warga Parangkusumo Tolak Penggusuran

Liputan6.com, Yogyakarta: Warga Parangkusumo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berunjuk rasa menolak penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin (8/3). Demo yang digelar bersama mahasiswa di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, nyaris ricuh karena dilarang masuk menemui Gubernur.

Warga menuntut ganti rugi dan jaminan mendapat kios sebagai tempat usaha. Namun Gubernur tidak berada di kantornya saat demo berlangsung. Warga akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan berorasi.

Pemkab Bantul berencana menata kawasan Pantai Selatan Parangkusumo menjadi kawasan wisata. Untuk itu, warga yang tinggal di sepanjang pantai dipindahkan ke
tempat lain. Namun upaya tersebut masih ditolak warga dengan alasan akan mematikan kehidupan ekonomi mereka.(YNI/YUS)

sumber
http://berita.liputan6.com/daerah/201003/267008/Warga.Parangkusumo.Tolak.Penggusuran

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

2010-03-17T19:31:00.003-07:00

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.

Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.

Toh di tengah kemiskinan rakyat dan juga hutang yang kian menggunung, para pejabat membagi-bagi mobil mewah Toyota Crown senilai Rp 1,3 milyar! Segelintir pejabat seperti pimpinan KPK menolak mobil mewah tersebut dengan alas an mobil lama sudah mencukupi. Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dari PDIP masih punya nurani untuk menolak mobil mewah tersebut dengan alas an sudah punya mobil pribadi.

Namun sayangnya banyak pejabat yang masih belum punya kepekaan sosial. Seorang menteri berkata bahwa mobil senilai Rp 1,3 milyar itu tidak mewah. “Toh itu merupakan simbol negara dan uangnya juga ada kan?”, begitu katanya.

Mungkin menteri itu tidak sadar jika para pejabat rela dengan mobil dinas sebelumnya seharga Rp 350 juta, maka bisa dihemat uang sebesar hampir Rp 1 milyar untuk setiap mobilnya. Hutang Indonesia bisa ditekan, dan uang tersebut bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan.

Seandainya ada Rp 132 milyar yang seharusnya untuk mobil mewah Rp 1,3 milyar bagi para pejabat, maka jika para pejabat puas dengan mobil seharga Rp 300 juta, bisa dihemat uang sebesar Rp 100 milyar lebih. Uang tersebut bisa menyelamatkan 100 ribu rakyat Indonesia dari bahaya kelaparan selama setahun!

Bahkan jika dipikir, dengan gaji bersih total sekitar Rp 20 juta per bulan, para pejabat bisa mencicil mobil sebesar Rp 10 juta per bulan tanpa harus mengambil uang rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia lainnya toh begitu. Menabung dari sisa gaji untuk beli rumah dan mobil.

Seharusnya uang rakyat itu diutamakan untuk mensejahterakan rakyat atau minimal menyelamatkan rakyat dari bahaya kelaparan. Bukan justru dihamburkan untuk kemewahan para pejabat.

“…Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” [Al An’aam 141]

Mari kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pejabat/pemimpin menuding rakyat sebagai boros untuk alasan menaikkan harga kebutuhan rakyat. Tapi kenyataan menunjukkan justru merekalah yang boros dan menaikkan harga barang karena ketamakan mereka kepada harta. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang sederhana, zuhud, qana’ah, dan gemar bersedekah untuk rakyatnya.

Sesungguhnya Allah mencela orang yang suka bermegah-megahan meski dengan dalih “Simbol Negara”

”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” [At Takatsuur:1]

Mobil dinas pejabat senilai Rp 1,3 milyar tidak akan dapat menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan. Akan lebih bermanfaat jika uang tersebut diberikan kepada ribuan fakir miskin agar mereka tidak kelaparan.

Harta/kekayaan tidak ada manfaatnya jika dari yang haram atau tidak digunakan untuk membantu fakir miskin:

”Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” [Al Lahab:2]

Rasulullah SAW berkata: ”Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (Shahih Muslim No.5261)

Dalam surat Al Maa’uun disebut bahwa orang yang enggan menolong anak yatim dan fakir miskin dengan barang berguna sebagai pendusta agama meski dia sholat:

”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim,

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,

(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,

orang-orang yang berbuat ria.

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” [Al Maa’uun:1-7]

Allah melarang kita menghambur-hamburkan harta secara boros. Sebaliknya memerintahkan kita untuk bersedekah:

”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al Israa’:26-27]

Nabi Muhammad sendiri selaku Nabi dan pimpinan negara di mana kerajaan Romawi dan Persia sudah hampir jatuh di tangannya meski kaya menolak hidup mewah. Pada zaman Sahabat kedua kerajaan besar itu takluk di tangan Islam. Tidak seperti Raja Romawi dan Persia yang hidup mewah bergelimang harta, beliau hidup sederhana. Nabi tidur hanya beralaskan pelepah kurma sementara perabot rumahnya sedikit sekali sehingga membuat Umar ra menangis terharu:

Kisah Umar ra: Aku (Umar) lalu segera masuk menemui Rasulullah saw. yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira seberat satu sha‘ dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya: Apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khathab? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar itu telah membekas di pinggangmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Sementara kaisar (raja Romawi) dan kisra (raja Persia) bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihan-Nya hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini. Rasulullah saw. lalu bersabda: Wahai putra Khathab, apakah kamu tidak rela, jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? [Muslim]

Keluarga Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut makan dengan kenyang. Selalu ada saat kelaparan setiap 3 hari.

‘Aisyah melaporkan: Tidak pernah keluarga Muhammad (SAW) makan sampai kenyang dengan roti gandum untuk tiga malam berturut-turut sejak kedatangan mereka di Medina hingga wafatnya” [Muslim]

Inilah sunnah Nabi kita. Kaya, tapi memilih menyumbangkan kekayaannya untuk kejayaan Islam. Bukan menumpuk-numpuk kekayaannya untuk bermegah-megahan seperti dalam surat At Takatsuur.

Itulah sunnah Nabi. Hidup sederhana dan gemar bersedekah untuk menolong fakir miskin.

Wakil Ketua KPK, pak Bibit menyatakan bahwa, “Gaji kecil/besar itu relatif. Meski gaji kecil, jika hidup sederhana dengan makan nasi dan ikan asin, 2 bulan juga gaji masih ada. Tapi kalau makan tiap hari di Hyatt, maka 2 hari pun sudah habis.” Begitu katanya.

Yang terpenting adalah tidak tamak atau serakah.

Lihatlah bagaimana presiden Iran, Ahmadinejad, hidup sederhana dengan mobil Peugeot 504. Dia duduk di lantai. Tidur dan shalat di karpet biasa. Makanannya roti biasa dengan sedikit lauk. Kesederhanaan itu justru membuat banyak orang kagum akan dirinya. Kesederhanaan itu tidak membuatnya rendah diri untuk berani melawan presiden AS, George W Bush mau pun Barak Obama untuk berdebat dengannya.

sumber http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3076592

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

2010-03-17T19:31:00.002-07:00

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

2010-03-17T19:31:00.000-07:00

Politisi Berlomba Jual Kemiskinan Rakyat

2010-03-16T17:58:00.000-07:00

Politisi Berlomba Jual Kemiskinan Rakyat
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta ? Semua Bantuan Langsung Tunai (BLT) diadakan untuk meringankan beban rakyat miskin dari efek kenaikan harga BBM. Kini, fungsi BLT beralih: jadi alat dagang kampanye. Pelakonnya, siapa lagi kalau bukan PDIP dan Partai Demokrat?

Program BLT kembali riuh saat musim kampanye partai politik. PDI Perjuangan sebagai partai oposisi mewanti-wanti agar program BLT jangan dimanipulasi sebagai komoditas partai politik pendukung pemerintah.

Menurut Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, dosa besar bagi pihak tertentu yang memanipulasi kesusahan rakyat untuk kepentingan politik sesaat. "Akan menjadi dosa besar jika kesulitan hidup rakyat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek," ujar Pramono di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Menurut Pramono, pihaknya akan mengerahkan para caleg PDIP untuk memantau pembagian BLT. Pramono menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan memulai pemantauan di lokasi pembagian BLT. "DPP PDI Perjuangan akan memulai gerakan ini dengan memantau sebuah lokasi pembagian BLT di sebuah wilayah Jabotabek," ujarnya.

Bukan kali ini BLT jadi sasaran kecaman PDIP. Sebelumnya, dalam kampanye terbuka PDIP, Megawati mengkritik keras program BLT sebagai upaya menyogok rakyat.

Menggapi kritikan rival politiknya, saat kampanye di Makassar akhir pekan lalu, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan BLT sejatinya untuk membantu masyarakat yang sedang susah. "BLT itu untuk membantu orang susah. Boleh atau tidak kita membantu orang susah? Punya hatikah kita terhadap rakyat miskin?" tanya SBY di hadapan massa Partai Demokrat.

Merasa kritikannya dibiaskan oleh SBY, Megawati menegaskan, sebagai partai oposisi, pihaknya berhak untuk mempertanyakan dan melakukan kontrol atas program yang disepakati bersama di DPR. "Kami sebagai oposisi, di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol," kata Mega.

Menurut dia, kritikan dirinya soal BLT selama ini fokus pada tata cara pemberian bantuan yang mengumpulkan banyak orang. "Saya yang selalu kampanyekan, pembagian BLT dengan cara seperti itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan saya tidak pernah hidup susah dan tidak tahu arti penting BLT. Saya ini wanita, apa tidak prihatin banyak ibu-ibu pingsan. Apa seperti itu cara menunjukkan memberikan bantuan," kelit Mega seolah menjawab pernyataan SBY.

Mega juga tak tegas, apakah pihaknya sepakat dengan program BLT atau tidak. Karena ketika ditanya, apakah PDIP menghendaki program tersebut dihentikan ia menjawab dilpomatis. "Kalau minta dihentikan, nanti saya dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan," ujar dia.

Program BLT sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga yang merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM Mei 2008 lalu, nyatanya kini masuk ranah politik Pemilu 2009. Baik oleh oposisi maupun kalangan partai pendukung pemerintah.

Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini menegaskan jika membandingkan antara memberi BLT dengan tidak, jelas publik akan menyambut positif adanya BLT. "Tetapi coba tanyakan ke masyarakat, apakah program BLT paling tepat?" cetusnya. Padahal, anggaran BLT jauh lebih bermanfaat dengan program penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurut dia, dana BLT sebesar Rp 14 triliun jelas akan berdampak pada masyarakat. Hendri menegaskan, harusnya pemerintah mengambil kebijakan yang paling optimal. "Jadi, kalau kebijakan selalu berpijak dengan 'daripada', jadi benar terus dong," katanya. [I4]

sumber http://www.inilah.com/news/pemilu-2009/2009/03/24/93272/politisi-berlomba-jual-kemiskinan-rakyat/

Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

2010-03-11T18:04:00.002-08:00

Catatan Moh Arif Widarto: Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan
Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Pemilu 9 April 2009 adalah pemilu kedua dalam sejarah pemilu Indonesia yang menyertakan nama calon anggota legislatif dalam kertas suara. Pemilu pertama yang menggunakannya adalah Pemilu 2004. Bedanya, pada pemilu 2004 pemilih boleh mencoblos tanda gambar partai plus nama calon anggota legislatif sedangkan pada pemilu 2009 pemilih hanya boleh menandai satu kali surat suara. Boleh pada tanda gambar partai politik atau nomor urut caleg atau nama caleg.

Bagi orang terpelajar (well educated person), cara pemilihan yang akan dipergunakan pada pemilu 2009 merupakan cara yang sederhana. Mereka akan mudah mengikuti cara pemilihan yang masih tradisional seperti itu, bukan cara memilih dengan menuliskan nama caleg dan partainya atau memilih menggunakan layar sentuh (touch screen). Akan tetapi, faktanya, pada beberapa simulasi pemilihan yang dilakukan, pemilih masih banyak yang belum mengetahui cara memilih dengan benar sehingga sampai diperlukan agar KPU mengakomodasi cara yang digunakan pemilih untuk menandai surat suara. Entah itu dengan mencentang (mencontreng), memberi tanda silang, melingkari, mencoret atau mencoblos. Fakta-fakta dalam simulasi pemilu tersebut dapat mencerminkan dua hal, tidak meratanya sosialisasi cara pemilihan atau sedikitnya orang terpelajar di Republik ini. Apabila diteruskan, sedikitnya orang terpelajar di negara ini dapat diasumsikan karena sebagaian besar penduduk belum memiliki akses kepada sarana pendidikan yang bermutu yang diakibatkan karena kemiskinan mereka.

Memang, angka statistik kemiskinan yang dilaporkan oleh pemerintah menunjukkan orang miskin menurun. Angka-angka tersebut menurut saya tidak mencerminkan angka-angka yang sebenarnya tetapi hanya merupakan angka-angka politis. Orang miskin sedikit atau menurun di statistik yang dipergunakan oleh pemerintah tetapi lapangan menunjukkan hal yang lain. Orang miskin atau setidaknya yang merasa miskin sangat banyak. Kita masih ingat tragedi pembagian zakat mal di Jawa Timur yang memakan duapuluhan korban jiwa. Mereka adalah orang-orang yang miskin atau setidaknya mengaku miskin sehingga hanya untuk uang sejumlah Rp20.000 atau Rp30.000 mereka rela berdesak-desakan dan menyabung nyawa. Pada Idul Adha, umat Islam yang mampu berkurban pun tidak banyak. Lebih banyak yang mengantri untuk menerima daging kurban daripada mereka yang berkurban. Peristiwa paling aktual yang memperlihatkan kepada kita betapa masih banyaknya orang miskin di Republik ini adalah fenomena dukun cilik Ponari yang telah menampar dunia kesehatan kita. Puluhan ribu orang mengantri hanya untuk mendapatkan giliran air yang mereka bawa dicelupi sebuah batu milik Ponari dengan harapan air celupan batu itu dapat menyembuhkan penyakit mereka.

Peristiwa-peristiwa di atas menyajikan fakta kepada kita bahwa orang miskin di sekitar kita masih sangat banyak. Kontras dengan angka-angka statistik kemiskinan yang disajikan oleh pemerintah. Tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dibukukan karena ternyata cukup tingginya angka pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati secara merata oleh sebagian besar rakyat Republik ini.

Dalam menghadapi pemilu 2009, di mana pemilih dihadapkan untuk memilih nama calon anggota legislatif, rakyat Indonesia rentan dijadikan obyek politik. Alih-alih mereka menjadi subyek politik yang akan menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat DPR RI, rakyat hanya akan dijadikan mainan para calon anggota legislatif atau partai politik yang sedari dulu memang piawai mempermainkan mereka sebagai obyek politik.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk memikirkan bangsa dan negaranya karena mereka setiap hari disibukkan untuk berkutat dengan kebutuhan dasarnya tersebut. Bahkan, kebutuhan dasar lain berupa kesehatan dan pendidikan yang berkualitas pun serasa masih jauh dari jangkauan mereka.

Rakyat yang demikian itu sangat rentan untuk dipermainkan sebagai obyek politik. Mereka yang masih berkutat dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya sehari-hari tidak akan memiliki pemikiran panjang dalam memilih calon wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka akan rentan untuk memilih mereka yang mampu memberi insentif yang mereka butuhkan baik berupa sembako atau sejumlah uang.

Berkebalikan dengan pengamat yang mengatasnamakan rakyat yang mengatakan bahwa rakyat sekarang sudah pintar, kritis dan tidak mudah dibodohi, saya memiliki pandangan yang sebaliknya. Rakyat masih rawan untuk dibodohi oleh para calon wakilnya atau, justru sebaliknya, dengan terang-terangan rakyat meminta kepada calon anggota legislatif yang membangun komunikasi dengan mereka imbalan untuk memilih. Mereka mengatakan bahwa pemilu saat ini seperti memilih lurah. Apabila calon lurah saja memberi uang, maka calon anggota DPR mestinya memberi uang yang lebih besar. Apabila sudah begini, apa jadinya negara kita nanti? Saya yakin semua orang tahu bahwa dalam pemilihan apa pun di negara ini, money politics selalu ada. Akan tetapi, tidak sebuah lembaga pun yang mampu menghentikan praktik tidak sehat tersebut. Praktik yang tidak akan mampu untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi karena baik calon wakil rakyat maupun rakyat sepakat untuk terus melestarikannya.

Kemiskinan rakyat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan karena adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Calon wakil rakyat memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk memperoleh kursi yang diinginkannya. Rakyat memanfaatkan kemiskinan mereka untuk menerima uang atau sembako dari calon wakil rakyat mana pun yang memberikan kepada mereka. Banyak pendapat bahwa uang atau sembako akan diterima tetapi soal memilih adalah soal yang lain. Akan tetapi, bagi yang hanya menerima uang atau sembako dari seorang calon, sangat besar kemungkinan rakyat akan memilih calon tersebut sebagai imbalan atas suara mereka.

Entah kapan negara ini akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang murni yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat dan jauh dari praktek korupsi apabila pemilih partisipatif belum maujud di negara ini. Sebagai calon anggota legislatif, selain berjuang untuk mendapatkan kursi parlemen, saya selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak silap dengan imbalan uang yang ditawarkan oleh calon anggota legislatif. Akan tetapi, di suatu tempat saya pernah mendapatkan jawaban bahwa jumlah tidak selalu menjadi patokan, yang penting adalah sebagai imbalan kepada pemilih untuk datang ke TPS meninggalkan pekerjaan mereka di tengah panas atau hujan. Paling tidak untuk beli es, air minum atau permen. Saya selalu berpikir, kira-kira bahasa politik seperti apa yang pantas untuk berkomunikasi dengan tingkatan pemilih yang seperti itu selain komunikasi dengan uang atau sembako.

Sungguh masih jauh pemilu kita dari gambaran pemilu ideal yang ada di mata saya di mana pemilih partisipatif sudah maujud dan rakyat secara sadar pergi ke TPS untuk memakai hak pilih mereka menentukan orang-orang yang mereka percaya untuk menjadi pembawa aspirasi mereka.

sumber http://www.facebook.com/note.php?note_id=64643793668

Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

2010-03-11T18:04:00.000-08:00

Tinjau Ulang Layanan Kesehatan Warga Miskin

2010-03-10T17:09:00.000-08:00

Tinjau Ulang Layanan Kesehatan Warga Miskin
19 Jan 2010
Nasional Pikiran Rakyat

CIANJUR, (PR).

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kab. Cianjur mendesak Pemkab Cianjur, Dinas Kesehatan, serta berbagai pihak terkait agar meninjau ulang pelayanan di tingkat puskesmas utamanya terhadap pasien dari keluarga miskin.Desakan itu disampaikan menyusul adanya kejadian pasien hamil meninggal dunia, diduga akibat terlambat dibawa ke RSUD dengan alasan administrasi yang belum dipenuhi pihak keluarga korban.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten SRMI Herman Sulaeman, Senin (18/1) mempertanyakan kenapa penanganan pasien gawat darurat. Derita Sahara (32) warga Kampung Panglayungan, Desa Kubang, Kecamatan Pasirkuda tidak cepat. Sebab, pasien sudah disarankan dirujuk ke RSUD Cianjur, tetapi hingga beberapa jam belum juga diberangkatkan dengan alasan administrasi belum dipenuhi pihak keluarga, hingga akhirnya tidak tertolong.

Herman mengatakan, terlepas dari adanya dugaan unsur kelalaian, pihaknya tidak menitikberatkan pada siapa yang menjadi korban ataupun petugas yang menanganinya. Namun, desakan lebih pada agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali."Ini sangat ironis dan tidak boleh terulang lagi. Harusnya begitu ada kepastian dirujuk, pasien secepatnya diberangkatkan karena kondisinya darurat. Penyelesaian administrasi bisa belakangan," ujarnya.

Terkait dengan adanya kejadian itu, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur dan DPRD bisa melihat realitas nasib kesehatan rakyat, sekaligus menindaklanjuti kejadian itu supaya tidak terulang lagi."Dinas Kesehatan dengan aparat pemerintah setempat, termasuk puskesmas harus .bertanggung jawab. Dinkes juga harus memperketat memonitor pelayanan kesehatan puskesmas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur," katanya.Pendapat sama dikatakan Ketua Divisi Kesehatan SRMI Cianjur, D. Usman N.S. Dia mengungkapkan, hasil penelusuran korban awalnya dibawa ke bidan terdekat, tetapi tidak mampu ditangani sehingga pasien dibawa ke puskesmas. Di puskesmas, ternyata disarankan agar pasien dibawa ke RSUD Cianjur. (A-116)***

sumber http://bataviase.co.id/detailberita-10532716.html

Nasib Kesehatan Rakyat Miskin

2010-03-07T18:03:00.000-08:00

Nasib Kesehatan Rakyat Miskin
Gizi.net - Sebagai warga negara, rakyat miskin mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara, termasuk memelihara kesehatan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasar negara, UUD '45, Pasal 28 H.

Sebagai konsekuensinya, tentu negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara kesehatan seluruh warganya tanpa kecuali dan khususnya warga negara yang hidup dalam deraian kemiskinan dan selalu rentan terhadap aneka jenis penyakit.

Mereka yang hidup dalam kecukupan tentu akan memelihara kesehatannya melalui asupan gizi yang berkecukupan dengan sistem pemeliharaan kesehatan yang juga memadai. Namun, bagi si miskin, persoalan pemeliharaan kesehatan, hingga keluar dari idapan penyakit akan menjadi lain, di tengah ketidakmampuan mereka terhadap akses pelayanan kesehatan serta himpitan beban ekonomi.

Di sinilah negara harus bertindak secara tepat sasaran untuk meringankan beban penderitaan rakyat miskin. Baik pemberdayaan secara ekonomi, hingga meringankan beban warga negara miskin, yang juga terhimpit penyakit akibat kemiskinan itu sendiri.

Konstitusi dasar negara UUD 1945, sesuai amandemen Pasal 33 dan 34, mengamanatkan agar negara memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang tidak mampu dan lemah, atau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara sekaligus pimpinan eksekutif, wajib menjalankan amanat UUD 1945, melalui berbagai program sistematis bagi orang miskin.

Harus diakui, berbagai program untuk rakyat miskin telah diluncurkan dari rezim ke rezim. Sebut saja program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Asuransi Rakyat Miskin (Askeskin) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, yang kini disibukkan oleh mandeknya klaim pembayaran, serta penarikan pengelolaan Askeskin dari PT Askes ke tangan Depkes oleh Menkes Siti Fadilah.

Umumnya program untuk rakyat miskin, baik bersifat crash atau sustain (berkesinambungan), kerap mengalami persoalan implementasi di lapangan dan berakhir pada salah sasaran, pemborosan hingga penyelewengan anggaran. Termasuk banyaknya penikmat fasilitas rakyat miskin oleh mereka yang tidak miskin karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran publik akan haknya.

Persoalan klasik dan mendasar kerap pada patokan (benchmark) ketersediaan dan kesahihan data/jumlah rakyat miskin yang digunakan instansi pemerintah, dalam mengeksekusi aneka program tersebut. Padahal, anggaran untuk program-program sejenis bisa menghabiskan puluhan triliun rupiah.

Sebut saja program Askeskin yang efektif berlaku sejak tahun anggaran 2005, sebagai embrio implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, ditujukan untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional dan menyeluruh (universal coverage), sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.

Namun, dalam pelaksanaannya, koordinasi, verifikasi, hingga pemutakhiran data rakyat miskin, yang seyogianya jadi pijakan dasar program, seringkali dianggap enteng oleh instansi pelaksana, mulai dari tingkat daerah hingga jajaran pusat atau tingkat kementerian.

Angka Rakyat Miskin

Walau menjadi kewajiban negara untuk mengimplementasikan amanat konstitusi terhadap warga negara yang hidup dalam kemiskinan, tentu goodwill negara untuk merealisasikan asuransi kesehatan rakyat miskin (Askeskin), patut diapresiasi.

Sejak tahun pertama 2005, terdapat Rp 2.3 triliun alokasi dana Askeskin. Dan berturut tahun 2006 sebesar Rp 3,6 triliun, 2007 Rp 2,2 triliun dan untuk 2008 telah dianggarkan Rp 4,6 triliun. Artinya, total anggaran mencapai Rp 12,7 triliun, sementara jumlah rakyat miskin yang harus di-cover tahun ini sebanyak 76,4 juta orang, atau sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia.

Menarik mencermati angka-angka yang dipaparkan instansi pemerintah dalam cakupan rakyat miskin. Badan Pusat Statistik-BPS, misalnya, pada awal Juli 2007 melansir jumlah penduduk miskin hingga Maret 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa, atau mengalami pengurangan sebesar 2,13 juta jiwa. Artinya, sekitar 16,58 persen dari 224,177 juta penduduk Indonesia. Hitungan matematika sederhana, angka ini mengalami penurunan jumlah rakyat miskin dicatatkan lembaga yang sama pada Maret 2006 sebanyak 39,30 juta atau 17,75 persen dari 221,328 juta total penduduk Indonesia saat itu.

Apakah angka ini menjadi rujukan instansi-instansi pemerintah dalam membuat dan menjalankan program bagi rakyat miskin? Jawabannya mungkin "tidak". Kalau melihat pemaparan dari pelaksanaan program Askeskin oleh PT Askes (Persero) yang ditunjuk melalui SK Menkes No.1241/Menkes/ SK/X/2004, juncto 1202/Menkes/SK/VIII/2005, sebagai pelaksana tunggal Program Askeskin dengan bayaran management fee sebesar 5 persen dari hampir Rp 8 triliun total dana Askeskin hingga 2007 yang dikucurkan pemerintah, maka jumlah rakyat miskin sebagai peserta Askeskin akan mencengangkan bila dibandingkan paparan BPS.

Menurut PT Askes, jumlah kepesertaan rakyat miskin dalam Program Askeskin berdasarkan data Gakin (keluarga miskin) yang kemudian dikoordinasikan dengan pemda, pada semester I 2005 sebanyak 36 juta jiwa. Semester II 2005 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 60 juta jiwa. Pada 2006 sebanyak 60 juta jiwa, sedangkan 2007 menjadi 76,4 juta jiwa dari 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) dengan asumsi masing-masing anggota keluarga 4 orang. Anehnya lagi, dalam pengelolaan anggaran Askeskin 2008 sebesar Rp 4,6 triliun, jumlah rakyat miskin tidak bergerak alias tetap di posisi 76,4 juta jiwa.

Perhitungan Depkes sebagai pengelola baru Askeskin, dana yang tersedia diperkirakan mampu meng-cover sekitar 41 juta rakyat miskin. Artinya nasib sekitar 35,4 juta siap-siap terkapar akibat tidak mendapatkan akses kesehatan. Kalau beranjak dari perbandingan data-data BPS dan PT Askes/Depkes menyangkut keberadaan rakyat miskin, terlihat jelas perbedaan signifikan, sebesar 37,23 juta jiwa atau lebih dari dua kali lipat jumlah rakyat miskin versi BPS. Artinya, kalau ikut versi PT Askes/Depkes, maka rakyat miskin yang berhak mendapatkan Askeskin, hampir 33 persen dari total penduduk Indonesia, atau setara dengan total penduduk Mesir, yang jumlahnya 76 juta lebih, sesuai versi CIA World Factbook 2004.

Selisih 37 jutaan tentu bukanlah angka kecil, apalagi menyangkut anggaran negara yang akan dialokasikan dalam program kesehatan rakyat miskin. Bayangkan, jika masing-masing dialokasikan biaya berobat dan pemeliharaan kesehatan setiap bulan Rp 9.000, maka untuk jumlah tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp 333 miliar yang harus ditanggung anggaran negara atau hampir Rp 4 triliun dalam satu tahun.

Namun, melihat kekacauan dari pendataan, yang akhirnya berakibat pada amburadul dan tumpang-tindihnya pelaksanaan, membuktikan kurangnya awareness dari pelaksana atas data yang diikuti indikator-indikator dan kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak.

Seharusnya, pelaksana kebijakan lebih tanggap dan peduli pada persoalan data melalui instrumen perhitungan dengan metode memadai secara ilmiah dan akurat agar bisa menjadi pedoman dalam mengimplementasikan setiap program termasuk kebijakan politik anggaran. Belum lagi realitas sosial menunjukkan, kemiskinan tidak bisa sekadar diukur dengan kacamata statistik belaka, tetapi berbagai faktor dan indikasi di lapangan harus menjadi pertimbangan, termasuk faktor geografi tempat rakyat miskin berada.

Persoalan kemiskinan dan kesehatan merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia dan juga dunia. Kita hanya mengingatkan agar Presiden Yudhoyono tidak menganggap enteng realitas kemiskinan di republik ini. Sebagai presiden yang juga dipilih langsung rakyat miskin, saatnya Yudhoyono menjamin adanya perlakuan memadai dan berdaya guna bagi kelangsungan kesehatan rakyatnya.

Kemiskinan dan kesehatan, dua hal yang tidak terpisahkan. Musuh terbesar dari kesehatan dalam membangun dunia adalah kemiskinan itu sendiri. Seperti diungkapkan Kofi Annan dalam pidatonya sebagai Sekjen PBB di World Health Assembly 2001, The biggest enemy of health in the developing world, is poverty. Pertanyaannya, bagaimana menangani nasib rakyat miskin, kalau jumlahnya saja masih simpang-siur, bahkan pengelolaannya berorientasi proyek dan lupa akan substansi?

siswono

Penulis adalah Tenaga Ahli Komisi IX PR 2006 - sekarang

Sumber: http://www.suarapembaruan.com

sistem jaminan kesehatan masyarakat miskin di DIY

2010-03-02T19:12:00.000-08:00

Oleh : Prof. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD

Yang paling penting dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat di propinsi DIY adalah diperlukannya KONSENSUS :

Kesepakatan sistem/ umum, di level pembuat keputusan. Hingga kesepakatan mengenai nama.
Kesepakatan paket pelayanan : kelas 3 atau 2. Serahkan ke masing2 bupati/walikota
Kesepakatan peserta: seluruh masy DIY atau miskin
Kesepakatan premi: berapa yang dibayar, siapa yang membayar
Kesepakatan badan penyelenggara: masing2 kabupaten cabang dari propinsi atau bagiamana?
Kita dapat belajar dari permasalahan-permasalahan JAMKESMAS selama ini untuk membangun JAMKESDA yang lebih baik. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Pemerintah Pusat:

Tidak tepat waktu pelaksanaan, distribusi manlak Sering terlambat
Kontrol implementasi di lapangan perlu ditingkatkan,
Belum menyusun pedoman teknis bagi daerah yg memiliki sistem jaminan untuk gakin di luar PNS dan Non-Gakin
Pemerintah Daerah:

Peran-fungsi, tugas dan pembagian urusan berbagai stakeholder terutama Pemda dengan memperhatikan UU 32/2004, PP 38 belum optimal serta implementasi lapangan masih dalam proses mencari bentuk
Sebagian merasa pembiayaan Maskin tugas pemerintah pusat
Pelaksanaan:

Teknik Medis dan Perasuransian
Fungsi Audit medis, UR, unit cost, pembayaran dll
Administrasi publik –Good governance
Politik -Berbagai aspek isu politik-
Stakeholder:

Masalah data maskin
Penyimpangan penetapan yang berhak mendapat pelayanan JPKMM-Askeskin
Lambatnya distribusi kartu kepada peserta JPKMM-Askeskin
Dana APBD dan APBN tidak terpadu
Fungsi Hirarki pemerintahan sebagaimana diatur oleh UU/PP belum optimal
Ketegangan, kurang jelas dan kurang jalan koordinasi
Peserta Maskin:

Tidak semua memiliki kartu Jamkes Maskin
Banyak kartu lain yang beredar di masyarakat : SKTM,SLT, RASKIN
Jarak tempat tinggal ke unit pelayanan relatif jauh
Biaya transport
Harus meninggalkan pekerjaan untuk berobat
Tidak memahami hak dan kewajibannya
Merasa didiskriminasi
Mutu layanan
Rumah Sakit:

Obat di luar paket dan formularium JPKMM-Askeskin
Anjuran membuat SKTM bila pasien tidak mampu bayar
Petugas kurang memahami administrasi dan prosedur
Prosedur klaim lama
Tidak semua dibayarkan
Biaya tidak cukup
Sering menangani masalah admnistratif gakin bukan medis
Bapek JAMKESOS DIY

Good governance dalam administrasi kurang berjalan
Load terlalu tinggi kurang sesuai kemampuan
Pembayaran klaim ke PPK/RS mengalami keterlambatan (responsiveness)
Pengelolaan keuangan Maskin kurang transparan
Pengelolaan dana sosialisasi kurang mendorong sosialisasi di masyarakat
Strategi Pemecahan Masalah tersebut di atas diperlukan dasar mengenai Equity (keadilan dan pemerataan) dan Akses, Efisiensi, Kualitas, dan sustainabilitas.

Faktor Penting UU dapat dimplementasikan dg sukses Pengalaman 8 negara

Tingkat pendapatan
Jerman ($2,237), Austria (2,420), Jepang (2,140)
Tidak ada yang dibawah $ 1000
Struktur Ekonomi (formal sektor bagus)
Distribusi populasi
Daerah perkotaan – Korea hampir 50 % perkotaan (2 th sebelum wajib)
Kemampuan SDM dalam administrasi
Capacity building dg banyak Bapel (Jerman, Korea)
PENUTUP

Isu pembiayaan kesehatan menjadi krusial karena sangat terkait dengan kinerja sistem dan outcome kesehatan masyarakat DIY
Pembiayaan : collecting, pooling, purchasing
Reformasi ke arah asuransi/jaminan kesehatan sosial menuju prinsip pengelolaan good governance baik badan penyelenggara, ppk, dan peserta serta pemda terutama hubungan Provinsi dan Kab/Kotal
Semua stakeholder harus berpartisipasi dan jelas peran, fungsi dan tugas pokoknya
Implementasikan konsep desentralisasi-terintegrasi secara bertahap (pp 38/2007)
Implementasi memerlukan proses (pentahapan) kepesertaan, paket, penyelenggara dan pemerintah daerah kab/kota
sumber http://kpmak.fk.ugm.ac.id/?p=86

Kartu Jamkesmas Seabrek Berobat Tetap Mencekik

2010-03-01T17:36:00.000-08:00

Kartu Jamkesmas Seabrek Berobat Tetap Mencekik
Jakarta, RMOL. Menjajaki Kinerja 113 Hari Kemenkes

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengklaim sukses menjalankan program kerja 100 hari.

Salah satu keberhasilan itu membantu rakyat miskin dalam pelayanan kesehatan, terutama memberikan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 19,1 juta rumah tangga.

Namun berdasarkan pendapat sejumlah pengamat kesehatan, pemerhati kesehatan, dan anggota DPR bahwa keberhasilan itu bukan berdasarkan pemberian kartu Jamkesmas. Tapi fakta membuktikan bahwa berobat bagi rakyat miskin tetap mencekik. Saking mahalnya biaya berobat, sehingga banyak mencari pengobatan alternatif.

‘’Banyak kasus di depan mata kita bahwa berobat bagi rakyat miskin itu tetap saja mencekik, tidak jarang yang pasrah karena tidak mampu berobat gara-gara biaya mahal. Jadi, kartu Jamkesmas itu belum jaminan,’’ ujar Ketua Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), Jose Rizal Jurnalis, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Misalnya saja, lanjutnya, kasus Bilqis Anindya Passa (1,5) yang mengidap saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal atau disebut atresia bilier saat usianya menginjak dua minggu. Untuk menyembuhkannya harus dilakukan operasi transplantasi hati yang membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar. Makanya ada gerakan sumbangan koin yang dilakukan masyarakat.

‘’Yang terungkap di media massa saja cukup banyak. Tentu lebih banyak lagi yang tidak terekspos. Ini seharusnya menjadi keprihatinan kita,’’ katanya.

Dikatakan, anggaran kesehatan bagi orang miskin hendaknya langsung diserahkan langsung ke rumah sakit, sehingga mudah menerima layanan kesehatan.

Menurutnya, kasus gizi buruk juga belum mendapatkan perhatian serius. Namun, untuk menyelesaikan gizi buruk memang harus dikerjakan lintas sektoral.

“Ke depan pemerintah hendaknya bisa memproduksi vaksin sendiri. Sebab, sekarang masih beli dari negara asing,” katanya.

“Pendirian rumah sakit swasta juga harus dibatasi, jika perlu pemerintah membelinya,” tandasnya

Sementara pengamat kesehatan dari Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Tabrani mengatakan, untuk suksesnya program membantu rakyat miskin adalah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

‘’Apalagi dana juga kurang. Kemenkes mendapat anggaran Rp 22 triliun saja, hanya menyediakan 10 persen dari itu untuk jaminan kesehaan,’’ ujarnya.

‘’Belum Ada Jaminan’’
Kartono Mohamad, Pemerhati Kesehatan

Program kerja yang diberikan Presiden SBY kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam program 100 hari ini sudah tercapai.

‘’Saya kira sudah tercapai, cuma belum ada jaminan bahwa capaian itu dijadikan landasan untuk program lima tahun ke depan,’’ ujar pemerhati kesehatan, Kartono Mohamad, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Program 100 hari Kemenkes sifatnya juga hanya meneruskan program sebelumnya dan hanya seremoni saja,” tambahnya.

Menurut bekas Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu, Kemenkes kurang konseptual dalam program lima tahun ke depan, sehingga diragukan bisa sukses.

Dikatakan, yang harus dilakukan Menkes adalah melakukan perbaikan birokrasi dan melaksanakan Undang-undang Kesehatan yang baru.

Selain itu, lanjutnya, Menkes juga harus mengembalikan lagi fungsi Puskesmas dan meningkatkan sistem jaminan sosial.

“Dan menjalankan harus menjalankan Undang-undang Sistim Jaminan Sosial Nasional,’’ katanya.

‘’Sudah Mencapai 19,1 Juta Rumah Tangga Miskin’’
Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya telah berhasil menjalankan program 100 hari. Bahkan pencapaian tuntas pada hari ke-75.

“Menjalankan 12 rencana aksi yang menjadi prioritas utama,” ujar Menkes dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, belum lama ini.

‘’Di antara program yang sudah berjalan adalah jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu sudah mencapai 19,1 juta rumah tangga miskin,’’ tambahnya.

Dikatakan, kementeriannya telah melakukan upaya penanggulangan bencana di Sumatra Barat dan Jambi. Kemenkes juga sudah memberikan penguatan SDM di sembilan rumah sakit daerah krisis. Program yang juga menjadi prioritas adalah penempatan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan perbatasan sebanyak 135 orang di 35 Puskesmas.

Sebelumnya, Menkes menyebutkan empat program utama dalam 100 hari pertamanya menjalankan tugas sebagai Menteri Kesehatan Kabinat Indonesia Bersatu II.

Pertama pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya,

Program kedua yaitu peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya.

Program ketiga yaitu pencegahan dan penularan menyakit menular dan akibat bencana,” katanya.

Sedangkan program keempat, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.

Mengenai program Jamkesmas, Menkes mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.

Selain itu, lanjutnya, Kemenkes juga akan berusaha membayarkan tunggakan pembayaran Jamkesmas.

Menurutnya, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel spesimen dan strain suatu penyaki hasil penelitian di Indonesia.

“Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing,” katanya.

Selain itu, Kemenkes juga akan membentuk Komite MTA (Material Transfer Agreement) yang memutuskan spesimen atau strain virus/bakteri hasil suatu penelitian apakah bisa keluar dari Indonesia atau tidak.

‘’Gagal Total Deh...’’
Marius Widjajarta, Pengamat Kesehatan

Kemenkes di bawah komando Endang Setianingsih dinilai belum ada langkah maju dalam pelaksanaan program 100 hari. Misalnya saja soal Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum ada terobosan.

Demikian disampaikan pengamat kesehatan dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Jadi, bisa dikatakan gagal total deh. Bahkan bisa dikatakan terjadi kemunduran dari sebelumnya,’’ ujarnya.

“Kemenkes gagal memberikan pelayanan kesehatan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” tambahnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah justru terindikasi pelanggaran konstitusi pasal 28 h dan pasal 34, di mana kesehatan merupakan hak asasi dari rakyat. Begitu juga fakir miskin menjadi tanggungan negara. Seharusnya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan seperti diamanatkan UUD 1945.

“Yang terjadi malah terbalik, masyarakat yang mengumpulkan koin untuk berobat seseorang yang kurang mampu,” katanya.

Dikatakan, dalam monitoring di 31 provinsi, manajemen Jamkesmas memang buruk.

‘’Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik seharusnya dikembalikan dengan pembiayaan asuransi kesehatan yang ada dalam Undang-undang UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN,’’ paparnya.

‘’Semuanya Serba Nggak Jelas Tuh...’’
Iskandar Sitorus, Direktur LBH Kesehatan

Program 100 hari Kemenkes agak sulit untuk dinilai. Sebab, dari awal tidak disampaikan ke publik apa yang hendak dicapai dalam 100 hari itu.

“Apa yang menjadi target serta bagaimana cara Kemenkes untuk mencapainya tidak jelas karena tidak dibuka ke publik. Sebab, semuanya serba nggak jelas tuh,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jikapun Kemenkes menyatakan sudah sukses melaksanakan program dengan ukuran 90-an persen bisa terwujud, maka bagi LBH Kesehatan hal itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan. “Pekerjaan Kemenkes adalah 5 tahun penuh,” katanya.

Iskandar lebih sepakat jika program 100 hari lebih dititik beratkan pada skala melahirkan atau menghasilkan regulasi, aturan-aturan hukum. Bukan dalam konteks realisasi program-program itu karena program itu belum tuntas dilaksanakan.

‘’Tidak Sesuai Dengan Realitas’’
Rieke Dyah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR

Kinerja Kemenkes dalam 113 hari ini belum terlihat ada langkah-langkah jitu dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Makanya wajar bila pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin masih carut marut.

“Program 100 hari Kemenkes tidak menyentuh akar persoalan, sehingga wajar hasilnya kurang memuaskan karena rakyat miskin selalu kesulitan dalam berobat,” kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, di Jakarta, belum lama ini.

Politisi PDIP ini mengkritik presentasi kinerja Menkes yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR beberapa waktu lalu. ‘’Klaim tercapainya rencana aksi program hingga 114,8 persen pada hari ke 75, masih tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat,’’ ujarnya.

Untuk itu, lanjut wanita yang pernah berperan sebagai ‘Oneng’ dalam sinetron Bajaj Bajuri tersebut, memberikan beberapa rekomendasi terkait program kerja Kemenkes ke depan. Di antaranya adalah membenahi soal aturan kesehatan.

“Kemenkes harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah, bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan peraturan yang bersifat prinsip dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang kesehatan tidak dapat diotonomisasikan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pemberian layanan kesehatan dengan mekanisme Jamkesmas atau Jamsosnas dan Jamkesda harus diselaraskan dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes diminta tidak menjadi operator asuransi kesehatan, namun lebih fokus sebagai regulator dan mengoptimalkan kerja pada penyediaan infrastruktur kesehatan.

“Keberhasilan Kemenkes tidak bisa sekadar dilihat dari seremonial pemberian kartu Jamkesmas,” lanjutnya.

Rieke juga menyoroti persoalan keamanan di tempat pemberian layanan kesehatan. Masih ada dugaan malpraktek, penolakan pasien miskin oleh rumah sakit tertentu hingga penculikan bayi di Puskesmas dan rumah sakit.
[RM]
sumber http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/02/10/87858/Kartu-Jamkesmas-Seabrek-Berobat-Tetap-Mencekik

Perlu Dievaluasi, Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

2010-02-18T16:48:00.001-08:00

Perlu Dievaluasi, Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Kamis, 2 Maret, 2006 oleh: Siswono
Perlu Dievaluasi, Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Gizi.net - Pemerintah pusat perlu mengevaluasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang diselenggarakan PT Askes. Pasalnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan sejumlah organisasi nonpemerintah di lima kota, diketahui kinerja buruk PT Askes dalam mengelola JPKMM. Hal itu, tertuang dalam keterangan tertulis YLKI yang disampaikan Huzna Zahir, akhir pekan lalu.

Berkaitan dengan itu, dr Tavip Hermansyah dari PT Askes yang dikonfirmasi Senin (27/2) menyatakan hasil pemonitoran JPKMM oleh 95 perguruan tinggi dengan ruang lingkup yang bersifat nasional, cukup baik. Menurutnya, pada Desember 2005 dilakukan pemonitoran dan evaluasi oleh 95 perguruan tinggi dengan hasil, antara lain ketepatan sasaran 84,97 persen, tepat jumlah 88,74 persen, tepat waktu 60,75 persen, tingkat pemenuhan program 63,71 persen, dan efektivitas program 69,90 persen.

Huzna menjelaskan, penelitian JPKMM atau yang dikenal dengan Askeskin, dilakukan YLKI bersama Pusat Pengembangan Peranan Wanita Universitas Padjadjaran Bandung, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sleman, Kelompok Perempuan Pro Demokrasi Surabaya, dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores di Maumere. Penelitian dilakukan sejak Oktober sampai Desember 2005.

Penelitian menemukan pendataan yang menjadi tanggung jawab PT Askes sejak November 2004 (berdasarkan SK Menkes Nomor 1241/2004) hingga kini belum terlaksana.

Kelemahannya, ujar Huzna, acuan yang digunakan PT Askes adalah data Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut hanya menunjukkan jumlah, bukan siapa yang berhak atas kartu Askeskin. Akibatnya cakupan penerima kartu Askeskin sangat rendah. Di Bandung misalnya hanya 21,7 persen dari kuota, Yogyakarta 2,1 persen, sementara di Surabaya, Kupang dan Maumere, belum ada satu pun kartu Askeskin yang dibagikan.

Kuota masyarakat miskin yang mendapat jaminan oleh PT Askes juga menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang sebenarnya. Perbandingan kuota dengan jumlah masyarakat miskin rentangnya adalah 31,7 persen hingga 71,3 persen. Ada sekitar 28 persen hingga 68 persen masyarakat yang belum terjaring dalam sistem ini.

Kenyataan

Huzna menjelaskan, menurut Menteri Kesehatan, walaupun kartu Askeskin belum dibagikan, masyarakat tetap mendapat jaminan pelayanan kesehatan gratis, asal memiliki kartu sehat atau SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Kenyataannya, banyak kartu sehat yang telah ditarik tetapi belum mendapat kartu Askeskin. Dari survei YLKI juga diketahui bahwa hanya 21 persen pemegang SKTM yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Sebanyak 71 persen membayar biaya pelayanan kesehatan. Bahkan, sebesar 14 persen membayar lebih dari Rp 1 juta .

Sistem Askeskin juga tidak memuaskan provider, seperti RSUD dan puskesmas karena adanya penentuan tarif secara sepihak oleh PT Askes. RSUD dan puskesmas menombok biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin. Sementara kucuran dana dari PT Askes ke puskesmas hanya mencapai 20 persen (80 persen dari 25 puskesmas yang disurvei belum menerima dana kapitasi dari PT Askes sebesar Rp 1.000/jiwa sesuai dengan kuota masing-masing puskesmas).

Padahal, Departemen Kesehatan telah membayar premi untuk PT Askes sebesar Rp 1 triliun untuk semester pertama (Januari sampai Juni 2005) dan ada sisa premi semester berikutnya sebesar Rp 1,169 triliun. "Kenyataan di lapangan, kartu paling cepat dibagi pada bulan September 2005 dengan cakupan yang sangat rendah. Padahal masa berlaku kartu hanya sampai Desember 2005. Bagaimana pertanggungjawaban dana yang ada di PT Askes," tanya Huznah.

Validasi

Menanggapi hal itu, Tavip menjelaskan jumlah masyarakat miskin yang ditanggung JPKMM ditetapkan oleh Departemen Kesehatan berdasarkan data BPS pada semester pertama tahun 2005 sebesar 36.146.700 jiwa. Kemudian, pemerintah daerah melakukan pendataan nama-nama masyarakat miskin dan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. Selanjutnya, PT Askes menerbitkan kartu Askeskin berdasarkan keputusan itu. Untuk pendistribusian kartu, ujarnya, dilakukan melalui kecamatan dan puskesmas. "Kecepatan distribusi kartu berbeda-beda untuk setiap daerah, tergantung kebijakan dan keinginan proses validasi yang lebih akurat dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Pada November 2005, pendistribusian kartu untuk Kupang 15 persen , Maumere 11,8 persen, Yogyakarta 62,5 persen. Bandung 82,53 persen," ucap Tavip.

Lebih jauh dikatakan, pada semester kedua tahun 2005, jumlah masyarakat miskin yang dijamin meningkat menjadi 60 juta jiwa. Penambahan ini karena jumlah masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat jauh lebih kecil dari data pemerintah kabupaten/kota, sehingga pada semester kedua ditingkatkan cakupan peserta menjadi 60 juta jiwa.

Ditambahkannya, selama kartu Askeskin belum selesai diterbitkan dan didistribusikan, maka Kartu Sehat, Kartu Gakin, dan SKTM, masih tetap berlaku. Kebijakan penerbitan kartu SKTM adalah wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Sumber: http://www.suarapembaruan.com

sekolah mahal ditengah zaman susah

2010-02-17T17:04:00.000-08:00

Sejumlah sekolah favorit di Kota Yogyakarta seperti SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3, beberapa waktu lalu, menjadi sasaran unjuk rasa sekelompok pegiat LSM dan mahasiswa yang anti komersialisasi pendidikan.

Aksi unjukrasa bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional itu memprotes “arogansi pendidikan” yang semakin tidak memberi peluang rakyat kecil menikmati pendidikan yang baik dan berkwalitas.

“SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3 menjadi sasaran unjukrasa karena dua sekolah favorit di Kota Yogyakarta tersebut merupakan simbol sekolah mahal,” kata Dwi Deni Apriyono, koordinator aksi unjukrasa gabungan LSM dan mahasiswa.

Tahun lalu, untuk memasukan anaknya ke sekolah “papan atas” di Kota Yogyakarta, orangtua harus menyediakan uang sedikitnya Rp8 juta untuk SMA dan Rp6 juta untuk SMP.

Beratnya belajar di sekolah favorit juga tercermin dari besarnya uang SPP, yang berkisar Rp100ribu hingga Rp300ribu per bulan.

Belum lagi dana yang kembali dikutip sekolah ketika siswa harus mengikuti kegiatan yang membutuhkan biaya ekstra.

Pengutipan dana bernilai jutaan oleh sekolah favorit itu kemudian menular pada sekolah dengan kwalitas di bawahnya. Walaupun dana yang dikutip sekolah itu lebih kecil, tapi perbedaannya sering tidak berarti.

Bagi Marjono (40), Suyar (55) dan Sumino (48), orang-orang kecil di Kota Yogyakarta, semua biaya pendidikan itu adalah petaka. Mereka hanya bisa bermimpi bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah favorit.

“Sekolah-sekolah sekarang semakin mahal, padahal kita hidup dalam zaman susah. Akibatnya, rakyat kecil selalu tidak mampu mengubah nasib generasi berikutnya,” kata Marjono, pedagang angkringan, atau pedagang makanan dan minuman dengan gerobak dorong, yang mangkal di GOR Amongrogo.

Ia sekarang masih membiayai dua anaknya yang duduk di bangku SD dan SMP, sedangkan satu lagi baru berusia sembilan bulan yang perlu perhatian ekstra.

“Penghasilan saya dengan berjualan makanan dan minuman antara Rp30.000 hingga Rp35.000 per hari. Relatif masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk biaya sekolah yang semakin mahal tidak mungkin,” katanya.

Marjono yang pernah menjadi buruh bangunan tersebut berharap ada pendidikan murah untuk rakyat kecil agar anak-anak orang tak mampu memiliki kesempatan bersekolah seperti anak-anak orang kaya.

“Sekarang ini pendidikan sangat penting, karena setiap cita-cita harus dicapai dengan bekal pendidikan. Kalau pendidikan mahal, rakyat kecil akan selalu tidak punya kesempatan untuk berkembang,” tuturnya.

Pendidikan murah di tengah semakin mahalnya biaya pendidikan untuk semua jenjang pendidikan saat ini, menjadi satu-satunya harapan bagi rakyat kecil.

“Saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sulit, apalagi menyediakan biaya pendidikan anak-anak,” kata Suyar (55), tukang becak asal Rejokusuman, Kabupaten Bantul.

Suyar yang setiap hari mangkal di utara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wirosaban Yogyakarta mengatakan penghasilannya yang rata-rata antara Rp15.000-Rp20.000 per hari hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari.

“Penghasilan sebesar itu tidak cukup untuk membiayai pendidikan tiga anak saya. Dua dari tiga anak saya hanya mampu bersekolah sampai SMP, satu lagi sempat SMA, dan sekarang mereka terpaksabekerja,” ujarnya.

Rakyat kecil sudah bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, belum terpikir untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anak.

“Tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah menyediakan pendidikan murah namun bermutu agar anak-anak orang tidak mampu bisa sekolah di tempat yang baik,” kata Suyar.

Pandangan yang sama dikemukakan Sumino (48), pedagang kaki lima asal Kabupaten Gunungkidul. Katanya, “pendidikan murah sangat didambakan oleh orang-orang seperti saya”.

“Bagi saya, anak bisa sekolah sampai SMA saja sudah sangat berarti, karena saat ini biaya sekolah semakin mahal,” kata Sumino yang juga mangkal di dekat GOR Amongrogo.

Apalagi untuk sampai perguruan tinggi, rasanya tidak mungkin bisa tercapai. “Karena itu, pendidikan murah menjadi harapan rakyat kecil agar anak-anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Kalau tidak, maka anak-anak orang tidak mampu tetap akan ketinggalan,” kata dia.

Padahal, kata Dwi Deni Apriyono, pendidikan sebagai hak asasi manusia harus dipenuhi.

“Karena itu alokasi anggaran 20 persen dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan harus segera direalisasikan sehingga pendidikan murah atau bahkan gratis bagi rakyat kecil bisa terwujud,” katanya.

Â

Subsidi rendah

Biaya pendidikan mahal yang dirasakan masyarakat saat ini disebut karena subsidi pemerintah masih rendah sehingga belum mampu menutup setengah dari kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sekolah.

“Pendidikan atau sekolah yang bagus tentu membutuhkan biaya besar, selain untuk operasional sekolah, juga untuk pengadaan sarana pendukung kegiatan belajar,” kata Ketua PGRI Yogyakarta Zainal Fanani.

Tingginya biaya pendidikan saat ini masih harus ditanggung sepenuhnya oleh orangtua siswa sehingga sangat terasa mahal dan memberatkan.

“Kalau pun saat ini ada subsidi, jumlahnya masih sangat kecil dan belum mampu membantu meringankan beban orangtua dalam membiayai pendidikananak-anak mereka,” ujarnya.

Semakin bagus sekolah memang semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan orangtua, dan ini yang dikhawatirkan masyarakat tidak mampu ketika ingin menyekolahkan anaknya di sekolah bermutu.

“Orangtua siswa dari keluarga tidak mampu akhirnya harus rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang kurang bagus karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan,” ujarnya.

Seharusnya pemerintah dapat meningkatkan subsidi pendidikan baik untuk operasional sekolah termasuk pengadaan sarana dan prasarana maupun beasiswa bagi masyarakat tidak mampu.

Memang selama ini anggaran pendidikan ditetapkan 20 persen dari APBD, katanya, namun pada kenyataannya belum mencapai angka tersebut, dan itu pun lebih banyak digunakan untuk gaji pegawai atau guru.

Ketua DPRD Provinsi AchmadDjuwarto menilai semakin mahalnya biaya pendidikan yang dirasakan masyarakat saat ini karena anggaran belum sesuai amanat undang-undang.

“Undang-undang sebenarnya mengamanatkan 20 persen dari APBN/APBD. tetapi di DIY sendiri baru sekitar delapan sampai sepuluh persen,” katanya.

Jika anggaran pendidikan yang dialokasikan sudah 20 persen, maka sekolah minimal dapat memenuhi biaya operasionalnya termasuk menyediakan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

“Saya berharap pemerintah pusat dan daerah ke depan dapat memenuhi anggaran pendidikan 20 persen,” ujar Djuwarto.

Seperti diungkapkan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY Soegito, pemerintah memang harus menambah anggaranpendidikan agar beban masyarakat semakin berkurang namun kualitasnya tetap tinggi.

“Jika pemerintah tidak menambah anggaran pendidikan sehingga masih di bawah 20 persen, maka pemerintah dapat dikatakan belum melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” katanya.

Pemerintah pusat saja baru mengalokasikan 10,5 persen APBN untuk dana pendidikan, sedangkan Pemerintah Provinsi DIY baru 13,5 persen.

“Pemerintah berupaya memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan beban masyarakat. Namun BOSbaru diberikan untuk jenjang SD dan SMP,belum untuk SMA dan perguruan tinggi, sehingga jenjang pendidikan ini masih dirasakan sangat mahal,” ujarnya.

Bagi Dinas Pendidikan DIY, fokus pembangunan di bidang pendidikan adalah terwujudnya pemerataan. “Pendidikan harus menjangkau semua wilayah, baik kota maupun desa, dan pendidikan juga untuk semua orang, baik kaya maupun miskin,” katanya.

Wacana untuk menekan semakin mahalnya biaya pendidikan dikemukakan oleh Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) Nanang Ismuhartoyo.

Kata dia, standarisasi otonomi sekolah yang antara lain meliputi standar kwalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam kebijakan sekolah di era otonomi ini dinilai dapat menekan mahalnya biaya pendidikan.

“Selama ini pemerintah hanya mengatur standar pada hal-hal di luar itu seperti jumlah guru,bangku dan murid, sementara untuk standar pelayanan masyarakat justru belum ada,” ujar Nanang.

Dengan kebijakan seperti itu, sekolah leluasa memanfaatkan status otonomi untuk membuat kebijakan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, tidak terkecuali sekolah negeri.

Padahal, kata dia, pendidikan seharusnya menjalankan fungsi sosial yang berkewajiban melayani masyarakat, apalagi sekolah negeri yang notabene milik pemerintah.

“Sekolah negeri mestinya menjalankan fungsi dan kewajibannya sesuai amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tuturnya.

Seperti kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, pemerintah saat ini harus mewujudkan cita-cita “pendidikan yang berkeadilan”, terutama dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kredo ‘education for all’ saja tidak cukup, diperlukan ‘all for education’,” kata Sultan. Â (ant/ Eddy Karna Sinoel)

sumber http://beritasore.com/2007/05/09/sekolah-mahal-di-tengah-zaman-susah/

biaya pendidikan mahal

2010-02-15T18:44:00.001-08:00

Biaya Pendidikan di Indonesia Mahal
PALEMBANG - Dewan Pertimbangan Pendidikan (DPP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan sikap keprihatinannya atas mahalnya biaya pendidikan di Indonesia sekarang ini. Menurut Ketua DPP Sumsel Prof Dr Amran Halim, saat ini biaya pendidikan di Indonesia semakin hari semakin mahal. Itu tidak hanya terjadi di sekolah swasta. Bersekolah di sekolah negeri pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kami mengusulkan kepada pemerintah agar masalah biaya pendidikan yang mahal menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dengan semakin tinggi dan mahalnya biaya pendidikan maka masyarakat kurang mampu sulit menjangkaunya,'' ujar Amran Halim yang juga mantan Rektor Universitas Sriwijaya, Selasa (5/10) di Palembang.

Akibat biaya pendidikan yang mahal, menurut Amran Halim, banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya. ''Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar atau wajar sembilan tahun. Jika masalah ini tidak mendapat perhatian maka program wajar tersebut tidak akan terealisasi. Banyak anak putus sekolah karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah mereka.''
Untuk mengatasi masalah itu, DPP Sumsel melalui Gubernur Sumsel mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional agar memperhatikan memecahkan masalah biaya pendidikan ini. "Dalam kondisi perekonomian bangsa yang masih sulit sekarang ini, kami khawatir banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya,'' tambah Amran Halim pernah menjadi kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

DPP Sumsel telah bertemu dengan Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman dan menyampaikan sejumlah masalah pendidikan di daerah ini. Selain masalah biaya pendidikan yang mahal, DPP Sumsel juga menyampaikan masalah pengadaan buku pelajaran di sekolah-sekolah yang tidak teratur dan sama.

"Dalam satu kecamatan saja ada pengadaan buku sekolah yang didistribusikan ke sekolah-sekolah, tidak sama atau tidak seragam,'' ujar Amran Halim yang didampingi anggota DPP Sumsel seperti Prof. Dr. Waspodo dan Prof. Dr. Wardini Akhmad.

DPP Sumsel juga menyoroti masalah konversi nilai ujian akhir nasional (UAN). Melalui Gubernur Syahrial Oesman, DPP Sumsel mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional agar konversi nilai UAN pada akhir tahun ajaran ditiadakan.

"Kami berharap tidak ada lagi yang namanya konversi nilai lagi,'' tegas Amran Halim dengan alasan, konversi nilai yang diterapkan dapat merugikan siswa yang memiliki nilai lebih baik. "Kalau mereka tidak lulus ujian, maka para pelajar itu dapat mengikuti ujian susulan atau ujian akhir yang dilakukan tahun berikutnya,'' kata guru besar pendidikan tersebut.
Terhadap sorotan dan masalah pendidikan yang disampaikan DPP Sumsel. Gubernur Syahrial Oesman menyatakan akan meneruskan masalah tersebut kepada pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional. Selain itu, Pemerintah Sumatera Selatan juga akan melakukan rapat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk membahas masalah pendidikan yang berkembang saat ini di Sumsel. (133)
Sumber:www.suarapembaruan.com

peradilan sesat digorontalo

2010-02-14T17:07:00.000-08:00

Liputan6.com, Gorontalo: Pertengahan Juli silam, pasangan suami istri Risman Lakoro dan Rustin Mahaji, mantan narapidana dalam perkara pembunuhan anak mereka Alta, mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Limboto, Gorontalo, Sulawesi Selatan. Mereka bermaksud meminta salinan putusan yang menjebloskan mereka ke penjara. Pasalnya, saat menjadi terpidana selama tiga tahun salinan tersebut tak pernah mereka terima. "Karenanya sekarang mereka wajib diberikan salinan putusan," kata Ismail Pelu, pengacara Risman dan Rustin.

Kepala Pengadilan Negeri Limboto, Margono SH, akhirnya memberikan berkas salinan pengadilan yang memvonis Risman 3 tahun penjara. Bagi mereka salinan putusan itu penting sebagai salah satu bukti dugaan ketidakberesan proses hukum yang sudah telanjur mereka jalani. Risman dan Rustin menyatakan nama baiknya sudah terlanjur rusak setelah dicap sebagai pembunuh anak kandungnya.

Risman dan Rustin merasa vonis hakim yang meyatakan keduanya bersalah dalam kasus tewasnya Alta adalah keliru. Alta yang selama ini diyakini tewas akibat tindak kekerasan yang dilakukan Risman dan Rustin tiba-tiba saja muncul dalam keadaan segar bugar [baca: Dinyatakan Tewas, Alta Lakoro Muncul Kembali].

Risman terpaksa mengakui tuduhan itu karena tak tahan disiksa polisi di Markas Kepolisian Sektor Tilamuta. Bahkan, akibat penyiksaan itu ia mengalami cacat permanen. Jari-jari tangannya tak bisa lagi diluruskan maupun dikepalkan.

Kini mereka tengah berupaya untuk memperbaiki citra tersebut. Bersama kuasa hukumnya, Risman dan Rustin ingin membeberkan apa sesungguhnya terjadi. Keduanya juga ingin menuntut keadilan setelah menjalani hukuman atas kejahatan yang sama sekali tak mereka lakukan.

Lima tahun silam, warga Desa Tilamuta, Gorontalo tak akan pernah lupa dengan kejadian penemuan kerangka manusia di tepi pantai. Di sekitar kerangka warga juga menemukan beberapa potong pakaian dan alat kosmetik. Ketika itu, ibu kandung Alta, Sulastri Marhaba, mengklaim barang-barang itu milik anaknya. Atas pengakuan itulah polisi menduga kerangka manusia itu adalah Alta. "Saya yakin baju itu milik Alta," kata Sulatri.

Namun, Sulastri juga tak kalah heran. Setelah dikabarkan tewas Alta tiba-tiba muncul. Kemunculan Alta kemudian menjadi pijakan pengguguran persangkaan bahkan putusan tentang kejahatan Risman dan Rustin yang dibangun aparat penegak hukum.

Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi Wilson Damanik meminta Risman dan Rustin mengecek dan membuktikan kembali apakah yang bersangkutan memang Alta. "Sebab menurut informasi yang bersangkutan bukan Alta," kata Wilson.

Sementara Alta kini tinggal bersama suaminya di Gorontalo. Sampai sekarang dia masih memendam rasa sakit hati terhadap ayahnya. Namun, Alta enggan menjelaskan alasan dia tak mau mengakui Risman sebagai ayah kandungnya.

Satu-satunya tanda penting yang menguatkan kebenaran identitas Alta adalah adanya luka di bagian kepala. Ayah tiri Alta, Kude Kinu yang mengurusnya sejak kecil tak membantah orang yang telah disangka mati itu adalah anak tirinya. Keterangan Kude juga dibenarkan Yanti dan Alwin, tetangga Alta. "Gayanya memang seperti dia [Alta]," kata Yanti.

Risman dan Rustin berencana meminta hak rehabilitasi hukum atas status mereka sebagai mantan narapidana. Keduanya akan mengajukan permohonan rehabilitasi sekaligus gugatan ganti rugi kepada kepolisian [baca: Risman Lakoro Akan Menggugat Polisi].

Menanggapi tuntutan itu, menurut Wilson Gumanik, pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran pengakuan Risman dan Rustin. Sementara Sukandi, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tilamuta, menyatakan akan memeriksa kembali berkas-berkas persidangan. "Dengan begitu kita tahu apa yang terjadi di persidangan," ujar Sukandi.

Abraham Pattiyasina, hakim yang memutuskan perkara Rustin dan Risman menyatakan, putusannya sudah sesuai hukum berdasarkan pengakuan mereka serta barang bukti di pengadilan. Saat persidangan, kata Abraham, keduanya juga tidak pernah mengungkapkan adanya penyiksaan oleh polisi.

Pengacara Risman dan Rustin, Salma Dunggio mengakui pihaknya sudah mengetahui bahwa terjadi kekerasan terhadap kedua kliennya. Namun, informasi adanya tindak kekerasan tidak dilanjutkan oleh pengacara yang saat ini mendampingi Risman dan Rustin. "Keduanya terpaksa mengaku lantaran sudah tak tahan menanggung rasa sakit," kata Salma.

Salma juga merasa saat mendampingi mereka ruang geraknya sangat terbatas. Dia sempat kesulitan memperoleh keterangan dari keluarga terdakwa. Tak hanya itu, Risman juga seolah sudah menyerah akan nasibnya. "Biarlah Bu, dengan keadaan ini. Saya sudah lelah," kata Salma menirukan ucapan Risman.(IAN/Tim Derap Hukum)
sumber http://berita.liputan6.com/progsus/200707/144863/Peradilan.Sesat.di.Gorontalo

mengapa kemiskinan di indonesia menjadi masalah berkelanjutan

2010-02-10T00:28:00.000-08:00

Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?

SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program
pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan
kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang
berkepanjangan.

PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan
kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan
ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap
tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi,
yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya
mengurangi penduduk miskin.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah
terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase
penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk
yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase
keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh
jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Penyebab kegagalan

Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya
penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring
pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada
karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.

Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan
perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan
budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak,
program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.

Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama
(SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman
berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak
didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.

Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil
pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.

Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang
menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini
tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang
mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk
ekonomi yang berlaku secara lokal.

Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa
membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten
Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin
karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.

Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka
kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen.
Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk
target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.

Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta
perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya
bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target
sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro
yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model
ekonometrik.

Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin
secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski
demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu,
indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan
seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang
spesifik-lokal.

Strategi ke depan

Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu
dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.

Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi
memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan
secara lokal.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan
pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di
tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.

Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu
relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan
belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke
dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut
harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih
besar, dan wilayah.

Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses
terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat
dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu
mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang.
Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi,
dan lainnya.

Belum memadai

Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan
secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan
kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat
daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik
nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan
secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah,
khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.

Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan
daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya
dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi
pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu
mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya
yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama
antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran
dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan
tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan
teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.

Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan
di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.

Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait,
perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat
kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.

Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk
keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis
yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan
tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal
maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain,
diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan
pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.

Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat
merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan
dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik

Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm

2.212 RTS Tidak Lagi Mendapatkan Jatah Raskin

2010-02-08T17:20:00.000-08:00

2.212 RTS Tidak Lagi Mendapatkan Jatah Raskin
Senin, 8 Pebruari 2010 06:54 WIB | Peristiwa | Umum | Dibaca 328 kali

Beras Raskin/ilustrasi. (ANTARA)Bogor (ANTARA News) - Sebanyak 2.212 Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Bogor tidak lagi mendapatkan jatah beras miskin (Raskin) dari angka sebelumnya sebanyak 44.540 RTS, untuk tahun 2010 ini menjadi 42.328 RTS.

Jumlah ini terlihat dari hasil validasi dan verifikasi RTS yang sudah terdata di kantor tingkat kelurahan melalui ketua RT dan RW pada Januari lalu.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Bogor, Lucy Angelina mengatakan, hal ini disebabkan seluruh RTS sudah tidak memenuhi kriteria penerimaan raskin untuk tahun 2010.

"Kita telah melakukan pendataan, diketahui jumlah penerima raskin berkurang. Sebanyak 2.212 RTS tak akan lagi mendapat jatah Raskin, karena sudah tidak memenuhi kriteria penerimaan raskin," ujarnya kepada Antara, di Bogor, Senin.

Penyaluran raskin, ungkap Lucy, sudah dilakukan sejak pekan lalu langsung ke kelurahan-kelurahan yang ada di seluruh Kecamatan di Kota Bogor.

Kelurahan yang sudah disalurkan adalah kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Barat, Bogor Selatan dan Bogor Tengah.

"Minggu ini kita akan menyalurkan ke kelurahan yang ada di Kecamatan Bogor Utara, Bogor Timur dan Tanah Sareal," bebernya.

Sementara itu, untuk harga raskin, Lucy mengatakan masih sama dengan tahun lalu, yakni sebesar Rp1.600 per kilogram.

Dijelaskannya, yang berbeda kali ini adalah jumlah pagu. Dikarenakan pemerintah pusat menurunkan pagu raskin, masing-masing RTS hanya mendapat jatah raskin 13 kilogram

"Yang berbeda pagunya, pemerintah pusat menurunkan pagu raskin sehingga tiap RTS per tahun hanya mendapat jatah 156 kilogram. Ini berarti per bulan, mereka hanya akan mendapat jatah 13 kilogram per RTS," jelas Lucy.

Akan tetapi, kata Lucy karena kemasan dari Bulog masih menggunakan kemasan 15 kilogram, maka RTS masih tetap mendapatkan jatah 15 kilogram hingga November atau Oktober mendatang.

"Kalau untuk menyesuaikan jatah pagu berarti 2 bulan terakhir RTS mendapatkan jatah 6 kilogram," ujarnya.(LR/K004)

smuber http://www.antaranews.com/berita/1265586855/2212-rts-tidak-lagi-mendapatkan-jatah-raskin

2010-02-07T20:24:00.000-08:00

HAK ANGKET BANK CENTURY
BI dan KSSK Bertanggung Jawab
Senin, 8 Februari 2010 | 06:55 WIB

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO
TERKAIT:
PPP Menolak Berikan Pandangan Awal di Pansus
Tak Terganggu Pansus, Wapres Asyik Makan Kacang
KPK: Kami Tidak Menunggu Pansus Century
Usulan Hak Angket Diserahkan
PKS: Pembela SBY di Pansus Amatir

JAKARTA, KOMPAS.com — Bank Indonesia menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Tanggung jawab selanjutnya dimiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Demikian antara lain isi kesimpulan sementara Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Hanura yang akan disampaikan dalam rapat Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Senin (8/2/2010).

Kesimpulan diambil berdasarkan pemeriksaan saksi dan dokumen proses merger dan akuisisi Bank Century tahun 2001-2004, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada November 2008 sebesar Rp 689 miliar, dan pemberian dana talangan (bail out) kepada bank itu pada November 2008-Juli 2009 yang mencapai Rp 6,7 triliun.

”Jika diukur, kesalahan Bank Indonesia (BI) mencapai 72,5 persen,” kata Hendrawan Supratikno, anggota Pansus dari F-PDIP, Minggu.

Jika putusan BI dalam kasus Bank Century dibuat di rapat Dewan Gubernur BI, tanggung jawab dibebankan kepada semua pihak yang terlibat dalam rapat itu. ”Namun, dalam prinsip manajemen organisasi, tanggung jawab terakhir ada di pimpinan tertinggi BI, yaitu Gubernur BI,” ucap Hendrawan.

Pendapat serupa disampaikan Bambang Soesatyo, anggota Pansus dari F-PG. ”BI paling bertanggung jawab karena semua data, seperti untuk bail out, berasal dari BI. Namun, Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani tidak dapat lepas tangan karena ia tetap melanjutkan pengucuran dana bail out Bank Century saat mengetahui ada masalah dalam data BI,” papar Bambang.

Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura berpendapat, ada 10 kelompok yang bertanggung jawab dalam kasus ini, dari manajemen Bank Century hingga pejabat di Unit Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Namun, yang paling bertanggung jawab tetap BI.

Akbar melanjutkan, semua unsur pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah terpenuhi dalam kasus Bank Century.

Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjanjikan pandangan yang obyektif dan berbasis data dari fraksinya dalam kasus Bank Century. ”Pandangan awal kami terdiri dari enam substansi pokok. Apa saja poinnya, tunggu saja besok (hari ini),” kata Anas.

Namun, sebelumnya, Anas pernah mengatakan, Partai Demokrat dapat memahami penalangan Bank Century karena untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis. Buah dari kebijakan itu sekarang juga dapat dirasakan, yaitu ekonomi Indonesia dapat tumbuh dan lepas dari krisis. Pengusutan diperlukan jika ada kebocoran dalam kebijakan itu, seperti korupsi.

Penilaian itu sama dengan penilaian Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menambahkan, uang Rp 6,7 triliun dalam penalangan Century belum hilang.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution menegaskan, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, tanggung jawab ada di Presiden. ”Siapa pun yang salah dalam kasus ini, secara politik Presiden harus bertanggung jawab. Presiden perlu menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan bersikap jantan,” ujar Buyung. (NWO)

sumber http://nasional.kompas.com/read/2010/02/08/06550149/BI.dan.KSSK.Bertanggung.Jawab

nasib kesehatan rakyat miskin

2010-02-04T19:50:00.000-08:00

Nasib Kesehatan Rakyat Miskin
Gizi.net - Sebagai warga negara, rakyat miskin mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara, termasuk memelihara kesehatan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasar negara, UUD '45, Pasal 28 H.

Sebagai konsekuensinya, tentu negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara kesehatan seluruh warganya tanpa kecuali dan khususnya warga negara yang hidup dalam deraian kemiskinan dan selalu rentan terhadap aneka jenis penyakit.

Mereka yang hidup dalam kecukupan tentu akan memelihara kesehatannya melalui asupan gizi yang berkecukupan dengan sistem pemeliharaan kesehatan yang juga memadai. Namun, bagi si miskin, persoalan pemeliharaan kesehatan, hingga keluar dari idapan penyakit akan menjadi lain, di tengah ketidakmampuan mereka terhadap akses pelayanan kesehatan serta himpitan beban ekonomi.

Di sinilah negara harus bertindak secara tepat sasaran untuk meringankan beban penderitaan rakyat miskin. Baik pemberdayaan secara ekonomi, hingga meringankan beban warga negara miskin, yang juga terhimpit penyakit akibat kemiskinan itu sendiri.

Konstitusi dasar negara UUD 1945, sesuai amandemen Pasal 33 dan 34, mengamanatkan agar negara memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang tidak mampu dan lemah, atau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara sekaligus pimpinan eksekutif, wajib menjalankan amanat UUD 1945, melalui berbagai program sistematis bagi orang miskin.

Harus diakui, berbagai program untuk rakyat miskin telah diluncurkan dari rezim ke rezim. Sebut saja program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Asuransi Rakyat Miskin (Askeskin) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, yang kini disibukkan oleh mandeknya klaim pembayaran, serta penarikan pengelolaan Askeskin dari PT Askes ke tangan Depkes oleh Menkes Siti Fadilah.

Umumnya program untuk rakyat miskin, baik bersifat crash atau sustain (berkesinambungan), kerap mengalami persoalan implementasi di lapangan dan berakhir pada salah sasaran, pemborosan hingga penyelewengan anggaran. Termasuk banyaknya penikmat fasilitas rakyat miskin oleh mereka yang tidak miskin karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran publik akan haknya.

Persoalan klasik dan mendasar kerap pada patokan (benchmark) ketersediaan dan kesahihan data/jumlah rakyat miskin yang digunakan instansi pemerintah, dalam mengeksekusi aneka program tersebut. Padahal, anggaran untuk program-program sejenis bisa menghabiskan puluhan triliun rupiah.

Sebut saja program Askeskin yang efektif berlaku sejak tahun anggaran 2005, sebagai embrio implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, ditujukan untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional dan menyeluruh (universal coverage), sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.

Namun, dalam pelaksanaannya, koordinasi, verifikasi, hingga pemutakhiran data rakyat miskin, yang seyogianya jadi pijakan dasar program, seringkali dianggap enteng oleh instansi pelaksana, mulai dari tingkat daerah hingga jajaran pusat atau tingkat kementerian.

Angka Rakyat Miskin

Walau menjadi kewajiban negara untuk mengimplementasikan amanat konstitusi terhadap warga negara yang hidup dalam kemiskinan, tentu goodwill negara untuk merealisasikan asuransi kesehatan rakyat miskin (Askeskin), patut diapresiasi.

Sejak tahun pertama 2005, terdapat Rp 2.3 triliun alokasi dana Askeskin. Dan berturut tahun 2006 sebesar Rp 3,6 triliun, 2007 Rp 2,2 triliun dan untuk 2008 telah dianggarkan Rp 4,6 triliun. Artinya, total anggaran mencapai Rp 12,7 triliun, sementara jumlah rakyat miskin yang harus di-cover tahun ini sebanyak 76,4 juta orang, atau sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia.

Menarik mencermati angka-angka yang dipaparkan instansi pemerintah dalam cakupan rakyat miskin. Badan Pusat Statistik-BPS, misalnya, pada awal Juli 2007 melansir jumlah penduduk miskin hingga Maret 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa, atau mengalami pengurangan sebesar 2,13 juta jiwa. Artinya, sekitar 16,58 persen dari 224,177 juta penduduk Indonesia. Hitungan matematika sederhana, angka ini mengalami penurunan jumlah rakyat miskin dicatatkan lembaga yang sama pada Maret 2006 sebanyak 39,30 juta atau 17,75 persen dari 221,328 juta total penduduk Indonesia saat itu.

Apakah angka ini menjadi rujukan instansi-instansi pemerintah dalam membuat dan menjalankan program bagi rakyat miskin? Jawabannya mungkin "tidak". Kalau melihat pemaparan dari pelaksanaan program Askeskin oleh PT Askes (Persero) yang ditunjuk melalui SK Menkes No.1241/Menkes/ SK/X/2004, juncto 1202/Menkes/SK/VIII/2005, sebagai pelaksana tunggal Program Askeskin dengan bayaran management fee sebesar 5 persen dari hampir Rp 8 triliun total dana Askeskin hingga 2007 yang dikucurkan pemerintah, maka jumlah rakyat miskin sebagai peserta Askeskin akan mencengangkan bila dibandingkan paparan BPS.

Menurut PT Askes, jumlah kepesertaan rakyat miskin dalam Program Askeskin berdasarkan data Gakin (keluarga miskin) yang kemudian dikoordinasikan dengan pemda, pada semester I 2005 sebanyak 36 juta jiwa. Semester II 2005 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 60 juta jiwa. Pada 2006 sebanyak 60 juta jiwa, sedangkan 2007 menjadi 76,4 juta jiwa dari 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) dengan asumsi masing-masing anggota keluarga 4 orang. Anehnya lagi, dalam pengelolaan anggaran Askeskin 2008 sebesar Rp 4,6 triliun, jumlah rakyat miskin tidak bergerak alias tetap di posisi 76,4 juta jiwa.

Perhitungan Depkes sebagai pengelola baru Askeskin, dana yang tersedia diperkirakan mampu meng-cover sekitar 41 juta rakyat miskin. Artinya nasib sekitar 35,4 juta siap-siap terkapar akibat tidak mendapatkan akses kesehatan. Kalau beranjak dari perbandingan data-data BPS dan PT Askes/Depkes menyangkut keberadaan rakyat miskin, terlihat jelas perbedaan signifikan, sebesar 37,23 juta jiwa atau lebih dari dua kali lipat jumlah rakyat miskin versi BPS. Artinya, kalau ikut versi PT Askes/Depkes, maka rakyat miskin yang berhak mendapatkan Askeskin, hampir 33 persen dari total penduduk Indonesia, atau setara dengan total penduduk Mesir, yang jumlahnya 76 juta lebih, sesuai versi CIA World Factbook 2004.

Selisih 37 jutaan tentu bukanlah angka kecil, apalagi menyangkut anggaran negara yang akan dialokasikan dalam program kesehatan rakyat miskin. Bayangkan, jika masing-masing dialokasikan biaya berobat dan pemeliharaan kesehatan setiap bulan Rp 9.000, maka untuk jumlah tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp 333 miliar yang harus ditanggung anggaran negara atau hampir Rp 4 triliun dalam satu tahun.

Namun, melihat kekacauan dari pendataan, yang akhirnya berakibat pada amburadul dan tumpang-tindihnya pelaksanaan, membuktikan kurangnya awareness dari pelaksana atas data yang diikuti indikator-indikator dan kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak.

Seharusnya, pelaksana kebijakan lebih tanggap dan peduli pada persoalan data melalui instrumen perhitungan dengan metode memadai secara ilmiah dan akurat agar bisa menjadi pedoman dalam mengimplementasikan setiap program termasuk kebijakan politik anggaran. Belum lagi realitas sosial menunjukkan, kemiskinan tidak bisa sekadar diukur dengan kacamata statistik belaka, tetapi berbagai faktor dan indikasi di lapangan harus menjadi pertimbangan, termasuk faktor geografi tempat rakyat miskin berada.

Persoalan kemiskinan dan kesehatan merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia dan juga dunia. Kita hanya mengingatkan agar Presiden Yudhoyono tidak menganggap enteng realitas kemiskinan di republik ini. Sebagai presiden yang juga dipilih langsung rakyat miskin, saatnya Yudhoyono menjamin adanya perlakuan memadai dan berdaya guna bagi kelangsungan kesehatan rakyatnya.

Kemiskinan dan kesehatan, dua hal yang tidak terpisahkan. Musuh terbesar dari kesehatan dalam membangun dunia adalah kemiskinan itu sendiri. Seperti diungkapkan Kofi Annan dalam pidatonya sebagai Sekjen PBB di World Health Assembly 2001, The biggest enemy of health in the developing world, is poverty. Pertanyaannya, bagaimana menangani nasib rakyat miskin, kalau jumlahnya saja masih simpang-siur, bahkan pengelolaannya berorientasi proyek dan lupa akan substansi?

Penulis adalah Tenaga Ahli Komisi IX PR 2006 - sekarang

Sumber: http://www.suarapembaruan.com

DERITA SUPRIONO, DUKA INDONESIA

2010-01-10T19:26:00.001-08:00

DERITA SUPRIONO, DUKA INDONESIA

Supriono, seorang pemulung, membawa mayat anaknya menyusuri jalan-jalan di Jakarta karena tidak mampu membiayai penguburannya. Ironis, di tengah masyarakat ibu kota yang gemerlap.

Sri suwarni, warga Manggarai, Jakarta Selatan, terkejut bukan kepalang, kakinya gemetar. Supriono, pria yang perna mengontrak rumah petaknya, bertandang secara tiba-tiba dengan cara aneh, mengendong mayat anaknya. Tamu yang sehari-hari berprofesi sebagai pemulung itu mengaku kebinggungan mencari tempat untuk menguburkan anaknya, “ kata Supriono kepada Sri, pada sebuah Magrib hari Minggu, 5 juni lalu.

Awalnya, Sri mengira anak dalam gendongan Supriyanto itu tidur lelap. Apalagi Supriono, pria asal Muntilan, Jawa Tenggah, itu menggendong mayat Nur Khaerunisa, anaknya, seolah sedang meninabobokan. “ saya piker dia mau jalan-jalan dan butuh ongkos,” kata Sri kepada Tempo, jumat pekan lalu. Sri jadi lemas ketika di jelaskan bahwa anak dalam gendongan itu telah menjadi mayat.

Pertemuan Supriono dengan Sri itu merupakan ending drama memilukan yang dialami pemulung kardus dan botol plastik bekas itu. Sekaligus menjadi akhir kisah sedih Supriono sepanjang hari, menyusuri jalan-jalan Jakarta dengan menggendong anaknya yang telah tiada. Tanpa diminta, Supriono pun bercerita kepada Sri Suwarni.

Awal juni lalu adalah awal dari kegundahan Supriono. Anak bungsunya, Nur Khaerunisa, sedang sakit muntaber, sementara biaya berobat tidak ada. “ Saya hanya membawanya sekali ke puskesmas, dokter menyuruh merawat inap, tapi saya tidak punya uang, “ kata Supriono. Apa boleh buat, tubuh kecil tidak berdaya itu meringkuk di gerobak berukuran sekitar 2 meter persegi, berbaur dengan kardus dan botol plastik bekas. Dalam kondisi seperti itu, Khaerunisa masaih dibawa ayahnya bekerja memungut barang-barang bekas.

Sebenarnya, dokter di puskesmas setiabudi, Jakarta Pusat, meminta Supriono membawa kembali anaknya untuk berobat. Kemelaratan yang mendera keluarga pemulung itu menbuat sang ayah menolak anjuran dokter. Sekali berobat ke puskesmas, dia harus membayar Rp. 4.000. meski biaya berobat itu sama dengan ongkos parkir mobil di Jakarta kota, Supriono tidak sanggup membayarnya karena ia hanya seorang pemulung.

Sebagai pemulung, penghasilannya sekitar Rp. 10 ribu setiap hari. Uang itu harus cukup untuk biaya makan dia dan dua anaknya. Muriski Saleh dan Nur Khaerunisa. Bagaimana bisa mengobati anak, apalagi sampai menungguinya di puskesmas? Pekerjaan pemulung harus tetap dijalani. Khaerunisa yang lemas kesakitan terpaksa pula dibawa dalam gerobak, sesekali dicandai oleh kakaknya, Muriski saleh.

Tuhan rupanya turun tanggan menyelamatkan gadis cilik tanpa dosa ini, setelah empat hari meringkuk dalam gerobak, Khaerunisa dipanggil menghadap ke haribaan-Nya. Pikul 07.00 pagi di hari Minggu, bocah berumur 3 tahun itu menghembuskan napas terakirnya di peraduan Tuhan, sebuah gerobak tua yang berada di sebuah “rumah” yang lapang tanpa atap dan dinding, di bawah kereta laying kawasan Cikini. Supriono berkabung, Muriski tak tahu adiknya meninggal, dan orang-orang sibuk lalu lalang.

Supriono merogoh saku bajunya. Ada sedikit uang tersisa, tapi tak sampai Rp. 10.000. “ jangankan menguburkan anak, untuk membeli kain kafan saja saya tidak mampu,” katanya. Kemelaratan membuat Supriono nekat ingin membawa mayat Si bungsu ke Kampung Kramat, Bogor, menggunakan kereta rel listrik ( KRL ) Jabotabek. Disana, sebuah lokasi tempat kaumnya para pemulung bermukim, dia berharap mendapat bantuan penguburan. Jakarta tak memungkinkan hal itu. Begitu terlintas dalam pikiran Supriono.

Mayat si bungsu pun dibawa menggunakan gerobak, alat kerja sekaligus tempat tidur kedua anaknya setiap hari. Dia menyusuri Jalan Cikini, Manggarai, menuju Stasiun Tebet. Mendekati Stasiun, Khaerunisa dibopong menggunakan kain sarung layaknya menggendong anak yang masih hidup, agar tidak terlihat sudah meninggal, wajah gadis mungil itu ditutup kain kaus. Sementara itu tangganya yang lainnya menuntun Muriksi Saleh, bocah enam tahun.

Melihat pria menggendong anak dengan muka tertutup, seorang pedagang minuman iseng bertanya, “saya jawab anak saya sudah mati dan akan dibawa ke Bogor,” kata Supriono berterus-terang. Keterusterangan ini membawa celaka, calon penumpang lain yang mendengar jawaban itu serontak geger. Hari gini gendong mayat naik KRL? Supriono pun digelandang bak pesakitan ke kantor polisi Tebet.

Supriono lalu diperiksa di polsek Tebet, lebih dari empat jam duda cerai dengan Sariyem itu di interogasi aparat. Kesimpulannya, polisi tetap curiga, lalu memutuskan mengirim mayat Khaerunisa untuk di otopsi. Supriono tunduk dan menyerah. Tetapi di kamar mayat RSCM, dia menolak tegas anaknya di otopsi. Masalahnya, ia tidak punya uang untuk biaya otopsi itu, selain dia kasihan melihat mayat putrinya yang sudah tenang dibedah. Tubuh kaku Khaerunisa akhirnya tidak jadi dibedah, namun Supriono meneken surat pernyataan penolakan otopsi.

Aneh bin ajaib ( atau karena Supriono seorang pemulung? ), mayat kecil itu diperbolehkan dibawa keluar rumah sakit dengan cara digendong. Ke mana sang anak harus dikuburkan? Pertanyaan itu menghujani pikiran Supriono. Dalam keadaan binggung, ia membopok mayat anaknya ke jalanan. Sejumlah sopir ambulans sempat menawarkan jasa untuk mengangkut mayat itu. Jasa? Ya, jasa di Jakarta berarti uamg. Sopir ambulans mengurungkan jasa itu begitu mendengar Supriono tidak punya uang untuk membayar.

Orang kecil seperti ditakdirkan berteman dengan orang kecil. Para pedagan sekirat RSCM, beberapa orang lagi yang kebetulan ada di trotoar, mulai urunan memberi uang sekedarnya untuk Supriono. Merasa cukup punya uang dari sedekah, supriono memanggil sopir bajaj. Ia tiba-tiba teringat Sri Suwarni, pemilik rumah petak yang perna disewanya beberapa tahun lalu. Bajaj pun meluncur ke jalan Manggarai Utara VI,Jakarta Selatan, rumah petak Ibu Sri.

Sri menetaskan air mata. Perempuan mana yang tidak menangis mendengar kisah sedih di hari Minggu itu? Tubuh mungil dalam balutan kain sarung warna merah kekuningan itu lantas direngkuh dari dekapan Supriono. Mayat itu lalu di baringkan diatas kasur tipis yang berada di ruang tamu rumahnya. Wanita berusia 40 tahun itu lalu meminta bantuan tetangganya. Warga setempat akhirnya dengan tulus urunan membantu mengurus jenazah, ada yang membeli kain kafan, ada yang memasang bendera kuning disudut-sudut gang, ada yang berdoa dan memandikan. Keesokan harinya, putri bungsu Supriono dimakamkan di Blok A6 No.3 Taman Pemakaman Umum ( TPU ) Menteng Pulo, bunga surga itu pun akhirnya bisa beristirahat dengan tenang, diantar orang-orang miskin yang kaya amal.

Kisah Supriono, bak cerita dari negeri donggeng, menyentak banyak orang. Berbagai media cetak dan telivisi mengangkat berita itu menjadi headline. Berbagai kalangan menyatakan berniat menyumbang, dari sekedar memberi dana, memberi pekerjaan pada Supriono, sampai membiayai sekolah Muriksi Saleh. Pendek kata, cerita pilu pemulung itu mengusik naluri masyarakat yang kini semakin materialistis.

Menurut Asisten Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekda DKI Jakarta, Rohana Manggala, kasus Supriono seharusnya tidak terjadi selama ini Pemda menyediakan pelayanan gratis bagi orang tidak mampu. “Syaratnya mudah, tinggal meminta surat keterangan tidak mampu dari RT/RW dimana dia berdomisili,” katanya. Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, Rohana berharap pengurusan RT aktif melakukan sosialisasi soal ini.

Siapa sebenarnya Supriono? “ saya mengenal keluarga Supriono hanya sebentar. Tahun 2003 lalu mereka mengontrak rumah petak saya”. Kata Sri Suwarni. Ketika itu, Supriono mengontrak sebuah kamar berukuran 6 meter persegi. Sewa rumah panggung berdinding papan tripleks dan seng bekas itu perbulan Rp. 140 ribu. Saat tinggal dirumah kantrakan, kata Sri, Supriono bersama istrinya Sariyem membawa banyak perabotan seperti televisi 20 inci dan kipas angin.

Sri tidak mengikuti perkembangan Supriono sejak keluarga itu tidak lagi mengontrak rumahnya. Terakir kabar yang diterima Sri adalah Supriono bercerai dengan istrinya, yang memilih pulang kampung, sejak pisah dengan istrinya, Supriono hidup menggelandang dengan dua anaknya menyusuri jalan-jalan di Jakarta. Dia sengaja membuat gerobak kayunya tertutup di bagian tengahnya untuk tempat tidur dan berlindung dua anaknya. Di bagian depan gerobak di buat kotak yang digunakan untuk menyimpan baju dan keperluan anaknya. “saya mangkal di halte depan Gereja ( Isa Almasih ) Cikini. Kalau lagi hujan, gerobak saya bawa ke halte, biar anak-anak tidak kehujanan,” tutur Supriono tentang “domisilinya” itu.

Tuan-tuan pejabat di DKI, kalau domisili Supriono seperti itu, ke mana dia harus meminta surat keterangan tidak mampu?.

Majalah Berita Mingguan TEMPO, edisi 13-19 Juni 2005

pusing.

2010-01-03T20:21:00.001-08:00

bgjkhjkhjnjbnbjkgkgjkbjkbhjkhgjkhgjkhdjm,mml,mllssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssdcmdcmn cmnmncnjfbjkbjbnbnmbbh vbnsdkljklmjmx,. nmnjkcdjkhjn bjkbdfjkhkhbk