Wednesday, April 21, 2010

Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam

Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam

Proyek banjir kanal timur (BKT) masih menuai keluhan dari warga sekitar dan para pengguna jalan.

Mereka menuding pelaksana proyek seperti sopir truk hanya mengejar setoran tanpa menghiraukan keselamatan jiwa warga.
Warga mengeluhkan ketidaknyamanan karena amburadulnya pekerjaan proyek BKT.Jika keadaan itu dibiarkan berlanjut bisa menelan korban jiwa. Pihak pelaksana proyek dinilai mengabaikan keselamatan warga maupun pengguna jalan karena tanah merah berceceran.Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini.

Sejumlah pengendara sepeda motor berjatuhan di jalan lantaran galian tanah proyek berceceran di sepanjang jalan Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur.Tanah berjatuhan karena truk pengangkut tanah tidak ditutup menyebabkan tanah yang berjatuhan menjadi ranjau bagi pengendara sepeda motor. Proyek BKT banyak memakan korban. Sejak tahun 2005 hingga 2009 tidak kurang dari 10 jiwa melayang di kubangan BKT gara-gara kepeleset. Dua orang merenggang nyawa tertimpa beton saat bekerja.

Tak terbilang yang jatuh dari sepeda motor lantaran jalan licin, sehingga menyebabkan korban jatuh menderita luka ringan atau berat. Bukan itu saja, kondisi tebing Banjir Kanal Timur di ruas Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, dibeberapa titik saat musim hujan itu terancam longsor. Sebab, sudut tebing kanal dibeberapa ruas tersebut 90 derajat.Sebagian besar jalan inspeksi di sepanjang BKT masih berbentuk tanah merah sehingga jika diguyur hujan jalan menjadi becek.

Sulastri (50) dan Toyib (70) keduanya warga Pondok Kopi, Duren Sawit mengeluhkan, sudah tiga kali tebing BKT dekat rumahnya mengalami longsor sehingga mengancam keselamatan keluarga dan warga sekitar.Sulastri, Toyib dan beberapa kepala keluarga lainnya masih bertahan meski lahan mereka sudah diukur, tinggal pembayaran uang ganti rugi.

Pembayaran ganti rugi, kata Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Arifin H Ibrahim yang juga sebagai sekertaris kota madya Jakarta Timur menunggu pengesahan APBD DKI tahun 2010 maupun APBN.Dari sekitar 600 peta bidang yang ada untuk trase kering proyek BKT baru selesai diukur BPN sekitar 333 peta bidang yang dikerjakan.Tapi pembayaran ganti rugi tanah kepada warga seperti Sulastri dan kawan-kawan masih menggantung harapan.

Moch Sanan Syam EN, Jakarta Timur
usmber http://www.rakyatmerdeka.co.id/suarapublik/hal/1/view/158/Proyek-BKT-Amburadul,-Jiwa--Warga-Terancam

Tuesday, April 20, 2010

PENGGUSURAN MAKAM MBAH PRIOK

PENGGUSURAN MAKAM MBAH PRIOK
Pemerintah Minta Dugaan Aliran
Dana dari Pelindo II Diusut

Senin, 19 April 2010

JAKARTA (Suara Karya): Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dicurigai telah menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menggusur bangunan kompleks pemakaman Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, yang berbuntut bentrokan, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan aliran dana ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar meminta instansi penegak hukum melakukan pengusutan aliran dana yang telah dikucurkan BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan menoleransi jika ternyata manajemen Pelindo II menggelontorkan sejumlah dana untuk menggusur makam tersebut.

"Jangankan miliaran rupiah, sepeser pun tidak boleh. Apalagi saya juga tidak mengetahui adanya dana tersebut. Untuk itu, saya minta aparat penegak hukum mengusutnya," kata Mustafa saat menengok korban bentrokan Koja di RS Tarakan, Jakarta, Minggu (18/4). Pada kesempatan itu, Menteri BUMN ditemani Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan anggota DPD AM Fatwa.

Berdasarkan informasi, Pelindo II telah menggelontorkan dana hingga Rp 11 milliar untuk program relokasi makam Mbah Priok. Ini dilakukan untuk perluasan lapangan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Pri-ok. Dana ini dialokasikan untuk ahli waris Mbah Priok, termasuk untuk proses eksekusi penggusuran oleh petugas Satpol PP, Rabu (14/4) lalu.

"Jadi tidak dibenarkan dan tidak ada aturannya Pelindo II mengucurkan dana untuk itu. Apalagi tanpa sepengetahuan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Saya minta ini diusut tuntas dan semua pihak agar bersabar," ujarnya.

Di RS Tarakan, Menteri BUMN dan rombongan membesuk lima orang korban akibat bentrokan yang berasal dari masyarakat, yakni Wahyudin (19 th), Ahmad Gaidar (14 th), Ade Supriyanto (16 th), Ahmad Fauzi (24 th), dan Urip (31 th). Menteri juga memberikan sejumlah uang yang merupakan santunan terhadap korban yang seluruhnya tinggal di wilayah Jakarta Utara ini. "Pemerintah akan menanggung semua biaya pengobatan para korban," ujarnya.

Sementara itu, Dirut Pelindo II RJ Lino tidak bersedia menjawab wartawan saat ditanyai mengenai aliran dana yang dikucurkan BUMN sektor kepelabuhanan ini untuk menggusur makam Mbah Priok. "Nanti saja kami jelaskan," ujarnya.

Sebelumnya, International Transportworkers Federation (ITF) mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok makin sulit untuk bisa keluar dari daftar hitam International Maritime Organization (IMO). Seperti diketahui, IMO mengategorikan salah satu pelabuhan dari 25 pelabuhan di dunia yang rawan terhadap ancaman terorisme dan perompakan.

Koodinator ITF untuk Asia Pasifik Hanafi Rustandi mengatakan, aliran dana yang telah dikucurkan untuk pemugaran makam Mbah Priok juga perlu diusut agar lebih transparan kepada publik. "Pelindo II harus bertanggung jawab jika terbukti membiayai kegiatan ini (penggusuran)," tuturnya.

Dia juga menyatakan, pascabentrokan berdarah di Koja, Pelabuhan Priok, Pelindo II dan Kementerian Perhubungan hendaknya menyampaikan proposal kepada IMO menyangkut rencana pemugaran keberadaan makam dan solusinya ke depan. Tentunya agar tidak bertentangan dengan aturan keselamatan yang diamanatkan dalam International Ship and Port Facility (ISPS) Code.

"Konsep relokasi atau pemugarannya harus lebih detail disampaikan ke IMO. Sebab, selama ini keberadaan makam Mbah Priok dijadikan alasan US Coast Guard untuk memasukkan Pelabuhan Priok dalam daftar hitam kunjungan pelayaran internasional," ujarnya.

Dampak


Di tempat terpisah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, dampak kerusuhan Tanjung Priok dapat menjatuhkan daya saing ekspor dan kenyamanan layanan infrastruktur nasional di mata dunia. Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Hipmi Harry Warganegara lantas berharap kerusuhan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak terulang.

"Kerusuhan ini jangan terulang di pelabuhan lainnya. Bila terulang, maka akan melengkapi segala kelemahan kita terkait daya saing dan berdampak pada perekonomian nasional," katanya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pelindo II harus mengedepankan jalan tengah dalam menangani potensi sengketa dengan masyarakat di sekitar pelabuhan. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan perdagangan dalam konteks kawasan perdagangan bebas China dan ASEAN (China-ASEAN free trade area/CAFTA).

"Selain membutuhkan ketersediaan infrastruktur, faktor kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan bagi aktivitas bongkar-muat di pelabuhan juga sangat dibutuhkan. Yang kami khawatirkan kalau peringkat pelayanan pelabuhan kita jadi melorot gara-gara dianggap tidak aman dan sering rusuh. Nilai asuransi kapal-kapal yang masuk pelabuhan jadi tinggi dan akan membuat daya saing kita melemah," tutur Harry.

Sementara itu, Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, kerusuhan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/4), menimbulkan kerugian sekitar Rp 6 miliar hingga Rp 9 miliar akibat terhambatnya angkutan barang.

"Untuk total kerugian belum ada. Tapi, dengan tertahannya angkutan, maka kerugian selama satu hari bisa hingga Rp 9 miliar," katanya.

Toto memperkirakan kerugian yang dialami eksportir akan lebih besar lagi. Ini mengingat Terminal Peti Kemas (TPK) Koja ditutup selama beberapa hari, selain pihak Bea dan Cukai yang belum mengizinkan adanya proses pemeriksaan peti kemas. "Untuk kerugian karena tertahannya ekspor belum terdata. Tapi, pasti semua berdampak," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita I Wirjawan mengatakan, kasus Priok tidak akan memengaruhi investasi di Indonesia. Pandangan asing terhadap Indonesia hingga saat ini masih tetap positif, terutama seiring dengan perkembangan perekonomian pada 2009 yang mampu tumbuh positif 4,5 persen meski di tengah-tengah krisis ekonomi global.

"Untuk itu, kondisi Indonesia tetap dinilai memiliki demokrasi yang stabil dibanding negara lainnya di Asia. Apalagi Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian," ucapnya. (Syamsuri S/Antara/Andrian)
sumber
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251186

Tuesday, April 13, 2010

Warga Parangkusumo Tolak Penggusuran

Warga Parangkusumo Tolak Penggusuran

Liputan6.com, Yogyakarta: Warga Parangkusumo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berunjuk rasa menolak penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin (8/3). Demo yang digelar bersama mahasiswa di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, nyaris ricuh karena dilarang masuk menemui Gubernur.

Warga menuntut ganti rugi dan jaminan mendapat kios sebagai tempat usaha. Namun Gubernur tidak berada di kantornya saat demo berlangsung. Warga akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan berorasi.

Pemkab Bantul berencana menata kawasan Pantai Selatan Parangkusumo menjadi kawasan wisata. Untuk itu, warga yang tinggal di sepanjang pantai dipindahkan ke
tempat lain. Namun upaya tersebut masih ditolak warga dengan alasan akan mematikan kehidupan ekonomi mereka.(YNI/YUS)


sumber
http://berita.liputan6.com/daerah/201003/267008/Warga.Parangkusumo.Tolak.Penggusuran