Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Catatan Moh Arif Widarto: Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan
Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Pemilu 9 April 2009 adalah pemilu kedua dalam sejarah pemilu Indonesia yang menyertakan nama calon anggota legislatif dalam kertas suara. Pemilu pertama yang menggunakannya adalah Pemilu 2004. Bedanya, pada pemilu 2004 pemilih boleh mencoblos tanda gambar partai plus nama calon anggota legislatif sedangkan pada pemilu 2009 pemilih hanya boleh menandai satu kali surat suara. Boleh pada tanda gambar partai politik atau nomor urut caleg atau nama caleg.

Bagi orang terpelajar (well educated person), cara pemilihan yang akan dipergunakan pada pemilu 2009 merupakan cara yang sederhana. Mereka akan mudah mengikuti cara pemilihan yang masih tradisional seperti itu, bukan cara memilih dengan menuliskan nama caleg dan partainya atau memilih menggunakan layar sentuh (touch screen). Akan tetapi, faktanya, pada beberapa simulasi pemilihan yang dilakukan, pemilih masih banyak yang belum mengetahui cara memilih dengan benar sehingga sampai diperlukan agar KPU mengakomodasi cara yang digunakan pemilih untuk menandai surat suara. Entah itu dengan mencentang (mencontreng), memberi tanda silang, melingkari, mencoret atau mencoblos. Fakta-fakta dalam simulasi pemilu tersebut dapat mencerminkan dua hal, tidak meratanya sosialisasi cara pemilihan atau sedikitnya orang terpelajar di Republik ini. Apabila diteruskan, sedikitnya orang terpelajar di negara ini dapat diasumsikan karena sebagaian besar penduduk belum memiliki akses kepada sarana pendidikan yang bermutu yang diakibatkan karena kemiskinan mereka.

Memang, angka statistik kemiskinan yang dilaporkan oleh pemerintah menunjukkan orang miskin menurun. Angka-angka tersebut menurut saya tidak mencerminkan angka-angka yang sebenarnya tetapi hanya merupakan angka-angka politis. Orang miskin sedikit atau menurun di statistik yang dipergunakan oleh pemerintah tetapi lapangan menunjukkan hal yang lain. Orang miskin atau setidaknya yang merasa miskin sangat banyak. Kita masih ingat tragedi pembagian zakat mal di Jawa Timur yang memakan duapuluhan korban jiwa. Mereka adalah orang-orang yang miskin atau setidaknya mengaku miskin sehingga hanya untuk uang sejumlah Rp20.000 atau Rp30.000 mereka rela berdesak-desakan dan menyabung nyawa. Pada Idul Adha, umat Islam yang mampu berkurban pun tidak banyak. Lebih banyak yang mengantri untuk menerima daging kurban daripada mereka yang berkurban. Peristiwa paling aktual yang memperlihatkan kepada kita betapa masih banyaknya orang miskin di Republik ini adalah fenomena dukun cilik Ponari yang telah menampar dunia kesehatan kita. Puluhan ribu orang mengantri hanya untuk mendapatkan giliran air yang mereka bawa dicelupi sebuah batu milik Ponari dengan harapan air celupan batu itu dapat menyembuhkan penyakit mereka.

Peristiwa-peristiwa di atas menyajikan fakta kepada kita bahwa orang miskin di sekitar kita masih sangat banyak. Kontras dengan angka-angka statistik kemiskinan yang disajikan oleh pemerintah. Tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dibukukan karena ternyata cukup tingginya angka pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati secara merata oleh sebagian besar rakyat Republik ini.

Dalam menghadapi pemilu 2009, di mana pemilih dihadapkan untuk memilih nama calon anggota legislatif, rakyat Indonesia rentan dijadikan obyek politik. Alih-alih mereka menjadi subyek politik yang akan menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat DPR RI, rakyat hanya akan dijadikan mainan para calon anggota legislatif atau partai politik yang sedari dulu memang piawai mempermainkan mereka sebagai obyek politik.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk memikirkan bangsa dan negaranya karena mereka setiap hari disibukkan untuk berkutat dengan kebutuhan dasarnya tersebut. Bahkan, kebutuhan dasar lain berupa kesehatan dan pendidikan yang berkualitas pun serasa masih jauh dari jangkauan mereka.

Rakyat yang demikian itu sangat rentan untuk dipermainkan sebagai obyek politik. Mereka yang masih berkutat dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya sehari-hari tidak akan memiliki pemikiran panjang dalam memilih calon wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka akan rentan untuk memilih mereka yang mampu memberi insentif yang mereka butuhkan baik berupa sembako atau sejumlah uang.

Berkebalikan dengan pengamat yang mengatasnamakan rakyat yang mengatakan bahwa rakyat sekarang sudah pintar, kritis dan tidak mudah dibodohi, saya memiliki pandangan yang sebaliknya. Rakyat masih rawan untuk dibodohi oleh para calon wakilnya atau, justru sebaliknya, dengan terang-terangan rakyat meminta kepada calon anggota legislatif yang membangun komunikasi dengan mereka imbalan untuk memilih. Mereka mengatakan bahwa pemilu saat ini seperti memilih lurah. Apabila calon lurah saja memberi uang, maka calon anggota DPR mestinya memberi uang yang lebih besar. Apabila sudah begini, apa jadinya negara kita nanti? Saya yakin semua orang tahu bahwa dalam pemilihan apa pun di negara ini, money politics selalu ada. Akan tetapi, tidak sebuah lembaga pun yang mampu menghentikan praktik tidak sehat tersebut. Praktik yang tidak akan mampu untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi karena baik calon wakil rakyat maupun rakyat sepakat untuk terus melestarikannya.

Kemiskinan rakyat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan karena adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Calon wakil rakyat memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk memperoleh kursi yang diinginkannya. Rakyat memanfaatkan kemiskinan mereka untuk menerima uang atau sembako dari calon wakil rakyat mana pun yang memberikan kepada mereka. Banyak pendapat bahwa uang atau sembako akan diterima tetapi soal memilih adalah soal yang lain. Akan tetapi, bagi yang hanya menerima uang atau sembako dari seorang calon, sangat besar kemungkinan rakyat akan memilih calon tersebut sebagai imbalan atas suara mereka.

Entah kapan negara ini akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang murni yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat dan jauh dari praktek korupsi apabila pemilih partisipatif belum maujud di negara ini. Sebagai calon anggota legislatif, selain berjuang untuk mendapatkan kursi parlemen, saya selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak silap dengan imbalan uang yang ditawarkan oleh calon anggota legislatif. Akan tetapi, di suatu tempat saya pernah mendapatkan jawaban bahwa jumlah tidak selalu menjadi patokan, yang penting adalah sebagai imbalan kepada pemilih untuk datang ke TPS meninggalkan pekerjaan mereka di tengah panas atau hujan. Paling tidak untuk beli es, air minum atau permen. Saya selalu berpikir, kira-kira bahasa politik seperti apa yang pantas untuk berkomunikasi dengan tingkatan pemilih yang seperti itu selain komunikasi dengan uang atau sembako.

Sungguh masih jauh pemilu kita dari gambaran pemilu ideal yang ada di mata saya di mana pemilih partisipatif sudah maujud dan rakyat secara sadar pergi ke TPS untuk memakai hak pilih mereka menentukan orang-orang yang mereka percaya untuk menjadi pembawa aspirasi mereka.

sumber http://www.facebook.com/note.php?note_id=64643793668