Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.

Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.

Toh di tengah kemiskinan rakyat dan juga hutang yang kian menggunung, para pejabat membagi-bagi mobil mewah Toyota Crown senilai Rp 1,3 milyar! Segelintir pejabat seperti pimpinan KPK menolak mobil mewah tersebut dengan alas an mobil lama sudah mencukupi. Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dari PDIP masih punya nurani untuk menolak mobil mewah tersebut dengan alas an sudah punya mobil pribadi.


Namun sayangnya banyak pejabat yang masih belum punya kepekaan sosial. Seorang menteri berkata bahwa mobil senilai Rp 1,3 milyar itu tidak mewah. “Toh itu merupakan simbol negara dan uangnya juga ada kan?”, begitu katanya.

Mungkin menteri itu tidak sadar jika para pejabat rela dengan mobil dinas sebelumnya seharga Rp 350 juta, maka bisa dihemat uang sebesar hampir Rp 1 milyar untuk setiap mobilnya. Hutang Indonesia bisa ditekan, dan uang tersebut bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan.



Seandainya ada Rp 132 milyar yang seharusnya untuk mobil mewah Rp 1,3 milyar bagi para pejabat, maka jika para pejabat puas dengan mobil seharga Rp 300 juta, bisa dihemat uang sebesar Rp 100 milyar lebih. Uang tersebut bisa menyelamatkan 100 ribu rakyat Indonesia dari bahaya kelaparan selama setahun!

Bahkan jika dipikir, dengan gaji bersih total sekitar Rp 20 juta per bulan, para pejabat bisa mencicil mobil sebesar Rp 10 juta per bulan tanpa harus mengambil uang rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia lainnya toh begitu. Menabung dari sisa gaji untuk beli rumah dan mobil.

Seharusnya uang rakyat itu diutamakan untuk mensejahterakan rakyat atau minimal menyelamatkan rakyat dari bahaya kelaparan. Bukan justru dihamburkan untuk kemewahan para pejabat.

“…Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” [Al An’aam 141]

Mari kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pejabat/pemimpin menuding rakyat sebagai boros untuk alasan menaikkan harga kebutuhan rakyat. Tapi kenyataan menunjukkan justru merekalah yang boros dan menaikkan harga barang karena ketamakan mereka kepada harta. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang sederhana, zuhud, qana’ah, dan gemar bersedekah untuk rakyatnya.

Sesungguhnya Allah mencela orang yang suka bermegah-megahan meski dengan dalih “Simbol Negara”

”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” [At Takatsuur:1]

Mobil dinas pejabat senilai Rp 1,3 milyar tidak akan dapat menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan. Akan lebih bermanfaat jika uang tersebut diberikan kepada ribuan fakir miskin agar mereka tidak kelaparan.

Harta/kekayaan tidak ada manfaatnya jika dari yang haram atau tidak digunakan untuk membantu fakir miskin:

”Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” [Al Lahab:2]

Rasulullah SAW berkata: ”Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (Shahih Muslim No.5261)

Dalam surat Al Maa’uun disebut bahwa orang yang enggan menolong anak yatim dan fakir miskin dengan barang berguna sebagai pendusta agama meski dia sholat:

”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim,

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,

(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,

orang-orang yang berbuat ria.

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” [Al Maa’uun:1-7]

Allah melarang kita menghambur-hamburkan harta secara boros. Sebaliknya memerintahkan kita untuk bersedekah:

”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al Israa’:26-27]

Nabi Muhammad sendiri selaku Nabi dan pimpinan negara di mana kerajaan Romawi dan Persia sudah hampir jatuh di tangannya meski kaya menolak hidup mewah. Pada zaman Sahabat kedua kerajaan besar itu takluk di tangan Islam. Tidak seperti Raja Romawi dan Persia yang hidup mewah bergelimang harta, beliau hidup sederhana. Nabi tidur hanya beralaskan pelepah kurma sementara perabot rumahnya sedikit sekali sehingga membuat Umar ra menangis terharu:

Kisah Umar ra: Aku (Umar) lalu segera masuk menemui Rasulullah saw. yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira seberat satu sha‘ dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya: Apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khathab? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar itu telah membekas di pinggangmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Sementara kaisar (raja Romawi) dan kisra (raja Persia) bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihan-Nya hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini. Rasulullah saw. lalu bersabda: Wahai putra Khathab, apakah kamu tidak rela, jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? [Muslim]

Keluarga Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut makan dengan kenyang. Selalu ada saat kelaparan setiap 3 hari.

‘Aisyah melaporkan: Tidak pernah keluarga Muhammad (SAW) makan sampai kenyang dengan roti gandum untuk tiga malam berturut-turut sejak kedatangan mereka di Medina hingga wafatnya” [Muslim]

Inilah sunnah Nabi kita. Kaya, tapi memilih menyumbangkan kekayaannya untuk kejayaan Islam. Bukan menumpuk-numpuk kekayaannya untuk bermegah-megahan seperti dalam surat At Takatsuur.

Itulah sunnah Nabi. Hidup sederhana dan gemar bersedekah untuk menolong fakir miskin.

Wakil Ketua KPK, pak Bibit menyatakan bahwa, “Gaji kecil/besar itu relatif. Meski gaji kecil, jika hidup sederhana dengan makan nasi dan ikan asin, 2 bulan juga gaji masih ada. Tapi kalau makan tiap hari di Hyatt, maka 2 hari pun sudah habis.” Begitu katanya.

Yang terpenting adalah tidak tamak atau serakah.

Lihatlah bagaimana presiden Iran, Ahmadinejad, hidup sederhana dengan mobil Peugeot 504. Dia duduk di lantai. Tidur dan shalat di karpet biasa. Makanannya roti biasa dengan sedikit lauk. Kesederhanaan itu justru membuat banyak orang kagum akan dirinya. Kesederhanaan itu tidak membuatnya rendah diri untuk berani melawan presiden AS, George W Bush mau pun Barak Obama untuk berdebat dengannya.

sumber http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3076592

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.

Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.

Toh di tengah kemiskinan rakyat dan juga hutang yang kian menggunung, para pejabat membagi-bagi mobil mewah Toyota Crown senilai Rp 1,3 milyar! Segelintir pejabat seperti pimpinan KPK menolak mobil mewah tersebut dengan alas an mobil lama sudah mencukupi. Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dari PDIP masih punya nurani untuk menolak mobil mewah tersebut dengan alas an sudah punya mobil pribadi.


Namun sayangnya banyak pejabat yang masih belum punya kepekaan sosial. Seorang menteri berkata bahwa mobil senilai Rp 1,3 milyar itu tidak mewah. “Toh itu merupakan simbol negara dan uangnya juga ada kan?”, begitu katanya.

Mungkin menteri itu tidak sadar jika para pejabat rela dengan mobil dinas sebelumnya seharga Rp 350 juta, maka bisa dihemat uang sebesar hampir Rp 1 milyar untuk setiap mobilnya. Hutang Indonesia bisa ditekan, dan uang tersebut bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan.



Seandainya ada Rp 132 milyar yang seharusnya untuk mobil mewah Rp 1,3 milyar bagi para pejabat, maka jika para pejabat puas dengan mobil seharga Rp 300 juta, bisa dihemat uang sebesar Rp 100 milyar lebih. Uang tersebut bisa menyelamatkan 100 ribu rakyat Indonesia dari bahaya kelaparan selama setahun!

Bahkan jika dipikir, dengan gaji bersih total sekitar Rp 20 juta per bulan, para pejabat bisa mencicil mobil sebesar Rp 10 juta per bulan tanpa harus mengambil uang rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia lainnya toh begitu. Menabung dari sisa gaji untuk beli rumah dan mobil.

Seharusnya uang rakyat itu diutamakan untuk mensejahterakan rakyat atau minimal menyelamatkan rakyat dari bahaya kelaparan. Bukan justru dihamburkan untuk kemewahan para pejabat.

“…Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” [Al An’aam 141]

Mari kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pejabat/pemimpin menuding rakyat sebagai boros untuk alasan menaikkan harga kebutuhan rakyat. Tapi kenyataan menunjukkan justru merekalah yang boros dan menaikkan harga barang karena ketamakan mereka kepada harta. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang sederhana, zuhud, qana’ah, dan gemar bersedekah untuk rakyatnya.

Sesungguhnya Allah mencela orang yang suka bermegah-megahan meski dengan dalih “Simbol Negara”

”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” [At Takatsuur:1]

Mobil dinas pejabat senilai Rp 1,3 milyar tidak akan dapat menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan. Akan lebih bermanfaat jika uang tersebut diberikan kepada ribuan fakir miskin agar mereka tidak kelaparan.

Harta/kekayaan tidak ada manfaatnya jika dari yang haram atau tidak digunakan untuk membantu fakir miskin:

”Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” [Al Lahab:2]

Rasulullah SAW berkata: ”Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (Shahih Muslim No.5261)

Dalam surat Al Maa’uun disebut bahwa orang yang enggan menolong anak yatim dan fakir miskin dengan barang berguna sebagai pendusta agama meski dia sholat:

”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim,

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,

(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,

orang-orang yang berbuat ria.

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” [Al Maa’uun:1-7]

Allah melarang kita menghambur-hamburkan harta secara boros. Sebaliknya memerintahkan kita untuk bersedekah:

”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al Israa’:26-27]

Nabi Muhammad sendiri selaku Nabi dan pimpinan negara di mana kerajaan Romawi dan Persia sudah hampir jatuh di tangannya meski kaya menolak hidup mewah. Pada zaman Sahabat kedua kerajaan besar itu takluk di tangan Islam. Tidak seperti Raja Romawi dan Persia yang hidup mewah bergelimang harta, beliau hidup sederhana. Nabi tidur hanya beralaskan pelepah kurma sementara perabot rumahnya sedikit sekali sehingga membuat Umar ra menangis terharu:

Kisah Umar ra: Aku (Umar) lalu segera masuk menemui Rasulullah saw. yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira seberat satu sha‘ dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya: Apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khathab? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar itu telah membekas di pinggangmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Sementara kaisar (raja Romawi) dan kisra (raja Persia) bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihan-Nya hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini. Rasulullah saw. lalu bersabda: Wahai putra Khathab, apakah kamu tidak rela, jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? [Muslim]

Keluarga Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut makan dengan kenyang. Selalu ada saat kelaparan setiap 3 hari.

‘Aisyah melaporkan: Tidak pernah keluarga Muhammad (SAW) makan sampai kenyang dengan roti gandum untuk tiga malam berturut-turut sejak kedatangan mereka di Medina hingga wafatnya” [Muslim]

Inilah sunnah Nabi kita. Kaya, tapi memilih menyumbangkan kekayaannya untuk kejayaan Islam. Bukan menumpuk-numpuk kekayaannya untuk bermegah-megahan seperti dalam surat At Takatsuur.

Itulah sunnah Nabi. Hidup sederhana dan gemar bersedekah untuk menolong fakir miskin.

Wakil Ketua KPK, pak Bibit menyatakan bahwa, “Gaji kecil/besar itu relatif. Meski gaji kecil, jika hidup sederhana dengan makan nasi dan ikan asin, 2 bulan juga gaji masih ada. Tapi kalau makan tiap hari di Hyatt, maka 2 hari pun sudah habis.” Begitu katanya.

Yang terpenting adalah tidak tamak atau serakah.

Lihatlah bagaimana presiden Iran, Ahmadinejad, hidup sederhana dengan mobil Peugeot 504. Dia duduk di lantai. Tidur dan shalat di karpet biasa. Makanannya roti biasa dengan sedikit lauk. Kesederhanaan itu justru membuat banyak orang kagum akan dirinya. Kesederhanaan itu tidak membuatnya rendah diri untuk berani melawan presiden AS, George W Bush mau pun Barak Obama untuk berdebat dengannya.

sumber http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3076592

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.

Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.

Toh di tengah kemiskinan rakyat dan juga hutang yang kian menggunung, para pejabat membagi-bagi mobil mewah Toyota Crown senilai Rp 1,3 milyar! Segelintir pejabat seperti pimpinan KPK menolak mobil mewah tersebut dengan alas an mobil lama sudah mencukupi. Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dari PDIP masih punya nurani untuk menolak mobil mewah tersebut dengan alas an sudah punya mobil pribadi.


Namun sayangnya banyak pejabat yang masih belum punya kepekaan sosial. Seorang menteri berkata bahwa mobil senilai Rp 1,3 milyar itu tidak mewah. “Toh itu merupakan simbol negara dan uangnya juga ada kan?”, begitu katanya.

Mungkin menteri itu tidak sadar jika para pejabat rela dengan mobil dinas sebelumnya seharga Rp 350 juta, maka bisa dihemat uang sebesar hampir Rp 1 milyar untuk setiap mobilnya. Hutang Indonesia bisa ditekan, dan uang tersebut bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan.



Seandainya ada Rp 132 milyar yang seharusnya untuk mobil mewah Rp 1,3 milyar bagi para pejabat, maka jika para pejabat puas dengan mobil seharga Rp 300 juta, bisa dihemat uang sebesar Rp 100 milyar lebih. Uang tersebut bisa menyelamatkan 100 ribu rakyat Indonesia dari bahaya kelaparan selama setahun!

Bahkan jika dipikir, dengan gaji bersih total sekitar Rp 20 juta per bulan, para pejabat bisa mencicil mobil sebesar Rp 10 juta per bulan tanpa harus mengambil uang rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia lainnya toh begitu. Menabung dari sisa gaji untuk beli rumah dan mobil.

Seharusnya uang rakyat itu diutamakan untuk mensejahterakan rakyat atau minimal menyelamatkan rakyat dari bahaya kelaparan. Bukan justru dihamburkan untuk kemewahan para pejabat.

“…Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” [Al An’aam 141]

Mari kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pejabat/pemimpin menuding rakyat sebagai boros untuk alasan menaikkan harga kebutuhan rakyat. Tapi kenyataan menunjukkan justru merekalah yang boros dan menaikkan harga barang karena ketamakan mereka kepada harta. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang sederhana, zuhud, qana’ah, dan gemar bersedekah untuk rakyatnya.

Sesungguhnya Allah mencela orang yang suka bermegah-megahan meski dengan dalih “Simbol Negara”

”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” [At Takatsuur:1]

Mobil dinas pejabat senilai Rp 1,3 milyar tidak akan dapat menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan. Akan lebih bermanfaat jika uang tersebut diberikan kepada ribuan fakir miskin agar mereka tidak kelaparan.

Harta/kekayaan tidak ada manfaatnya jika dari yang haram atau tidak digunakan untuk membantu fakir miskin:

”Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” [Al Lahab:2]

Rasulullah SAW berkata: ”Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (Shahih Muslim No.5261)

Dalam surat Al Maa’uun disebut bahwa orang yang enggan menolong anak yatim dan fakir miskin dengan barang berguna sebagai pendusta agama meski dia sholat:

”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim,

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,

(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,

orang-orang yang berbuat ria.

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” [Al Maa’uun:1-7]

Allah melarang kita menghambur-hamburkan harta secara boros. Sebaliknya memerintahkan kita untuk bersedekah:

”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al Israa’:26-27]

Nabi Muhammad sendiri selaku Nabi dan pimpinan negara di mana kerajaan Romawi dan Persia sudah hampir jatuh di tangannya meski kaya menolak hidup mewah. Pada zaman Sahabat kedua kerajaan besar itu takluk di tangan Islam. Tidak seperti Raja Romawi dan Persia yang hidup mewah bergelimang harta, beliau hidup sederhana. Nabi tidur hanya beralaskan pelepah kurma sementara perabot rumahnya sedikit sekali sehingga membuat Umar ra menangis terharu:

Kisah Umar ra: Aku (Umar) lalu segera masuk menemui Rasulullah saw. yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira seberat satu sha‘ dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya: Apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khathab? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar itu telah membekas di pinggangmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Sementara kaisar (raja Romawi) dan kisra (raja Persia) bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihan-Nya hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini. Rasulullah saw. lalu bersabda: Wahai putra Khathab, apakah kamu tidak rela, jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? [Muslim]

Keluarga Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut makan dengan kenyang. Selalu ada saat kelaparan setiap 3 hari.

‘Aisyah melaporkan: Tidak pernah keluarga Muhammad (SAW) makan sampai kenyang dengan roti gandum untuk tiga malam berturut-turut sejak kedatangan mereka di Medina hingga wafatnya” [Muslim]

Inilah sunnah Nabi kita. Kaya, tapi memilih menyumbangkan kekayaannya untuk kejayaan Islam. Bukan menumpuk-numpuk kekayaannya untuk bermegah-megahan seperti dalam surat At Takatsuur.

Itulah sunnah Nabi. Hidup sederhana dan gemar bersedekah untuk menolong fakir miskin.

Wakil Ketua KPK, pak Bibit menyatakan bahwa, “Gaji kecil/besar itu relatif. Meski gaji kecil, jika hidup sederhana dengan makan nasi dan ikan asin, 2 bulan juga gaji masih ada. Tapi kalau makan tiap hari di Hyatt, maka 2 hari pun sudah habis.” Begitu katanya.

Yang terpenting adalah tidak tamak atau serakah.

Lihatlah bagaimana presiden Iran, Ahmadinejad, hidup sederhana dengan mobil Peugeot 504. Dia duduk di lantai. Tidur dan shalat di karpet biasa. Makanannya roti biasa dengan sedikit lauk. Kesederhanaan itu justru membuat banyak orang kagum akan dirinya. Kesederhanaan itu tidak membuatnya rendah diri untuk berani melawan presiden AS, George W Bush mau pun Barak Obama untuk berdebat dengannya.

sumber http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3076592

Politisi Berlomba Jual Kemiskinan Rakyat

Politisi Berlomba Jual Kemiskinan Rakyat
R Ferdian Andi R
INILAH.COM, Jakarta ? Semua Bantuan Langsung Tunai (BLT) diadakan untuk meringankan beban rakyat miskin dari efek kenaikan harga BBM. Kini, fungsi BLT beralih: jadi alat dagang kampanye. Pelakonnya, siapa lagi kalau bukan PDIP dan Partai Demokrat?

Program BLT kembali riuh saat musim kampanye partai politik. PDI Perjuangan sebagai partai oposisi mewanti-wanti agar program BLT jangan dimanipulasi sebagai komoditas partai politik pendukung pemerintah.

Menurut Sekjen DPP PDIP, Pramono Anung, dosa besar bagi pihak tertentu yang memanipulasi kesusahan rakyat untuk kepentingan politik sesaat. "Akan menjadi dosa besar jika kesulitan hidup rakyat dimanipulasi untuk kepentingan politik jangka pendek," ujar Pramono di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Menurut Pramono, pihaknya akan mengerahkan para caleg PDIP untuk memantau pembagian BLT. Pramono menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan memulai pemantauan di lokasi pembagian BLT. "DPP PDI Perjuangan akan memulai gerakan ini dengan memantau sebuah lokasi pembagian BLT di sebuah wilayah Jabotabek," ujarnya.

Bukan kali ini BLT jadi sasaran kecaman PDIP. Sebelumnya, dalam kampanye terbuka PDIP, Megawati mengkritik keras program BLT sebagai upaya menyogok rakyat.

Menggapi kritikan rival politiknya, saat kampanye di Makassar akhir pekan lalu, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan BLT sejatinya untuk membantu masyarakat yang sedang susah. "BLT itu untuk membantu orang susah. Boleh atau tidak kita membantu orang susah? Punya hatikah kita terhadap rakyat miskin?" tanya SBY di hadapan massa Partai Demokrat.

Merasa kritikannya dibiaskan oleh SBY, Megawati menegaskan, sebagai partai oposisi, pihaknya berhak untuk mempertanyakan dan melakukan kontrol atas program yang disepakati bersama di DPR. "Kami sebagai oposisi, di DPR selalu melakukan pemantauan dan mengontrol," kata Mega.

Menurut dia, kritikan dirinya soal BLT selama ini fokus pada tata cara pemberian bantuan yang mengumpulkan banyak orang. "Saya yang selalu kampanyekan, pembagian BLT dengan cara seperti itu tidak baik. Tapi ada yang mengatakan saya tidak pernah hidup susah dan tidak tahu arti penting BLT. Saya ini wanita, apa tidak prihatin banyak ibu-ibu pingsan. Apa seperti itu cara menunjukkan memberikan bantuan," kelit Mega seolah menjawab pernyataan SBY.

Mega juga tak tegas, apakah pihaknya sepakat dengan program BLT atau tidak. Karena ketika ditanya, apakah PDIP menghendaki program tersebut dihentikan ia menjawab dilpomatis. "Kalau minta dihentikan, nanti saya dikatakan tidak ada rasa kemanusiaan," ujar dia.

Program BLT sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga yang merupakan program kompensasi kenaikan harga BBM Mei 2008 lalu, nyatanya kini masuk ranah politik Pemilu 2009. Baik oleh oposisi maupun kalangan partai pendukung pemerintah.

Pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini menegaskan jika membandingkan antara memberi BLT dengan tidak, jelas publik akan menyambut positif adanya BLT. "Tetapi coba tanyakan ke masyarakat, apakah program BLT paling tepat?" cetusnya. Padahal, anggaran BLT jauh lebih bermanfaat dengan program penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurut dia, dana BLT sebesar Rp 14 triliun jelas akan berdampak pada masyarakat. Hendri menegaskan, harusnya pemerintah mengambil kebijakan yang paling optimal. "Jadi, kalau kebijakan selalu berpijak dengan 'daripada', jadi benar terus dong," katanya. [I4]

sumber http://www.inilah.com/news/pemilu-2009/2009/03/24/93272/politisi-berlomba-jual-kemiskinan-rakyat/

Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Catatan Moh Arif Widarto: Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan
Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Pemilu 9 April 2009 adalah pemilu kedua dalam sejarah pemilu Indonesia yang menyertakan nama calon anggota legislatif dalam kertas suara. Pemilu pertama yang menggunakannya adalah Pemilu 2004. Bedanya, pada pemilu 2004 pemilih boleh mencoblos tanda gambar partai plus nama calon anggota legislatif sedangkan pada pemilu 2009 pemilih hanya boleh menandai satu kali surat suara. Boleh pada tanda gambar partai politik atau nomor urut caleg atau nama caleg.

Bagi orang terpelajar (well educated person), cara pemilihan yang akan dipergunakan pada pemilu 2009 merupakan cara yang sederhana. Mereka akan mudah mengikuti cara pemilihan yang masih tradisional seperti itu, bukan cara memilih dengan menuliskan nama caleg dan partainya atau memilih menggunakan layar sentuh (touch screen). Akan tetapi, faktanya, pada beberapa simulasi pemilihan yang dilakukan, pemilih masih banyak yang belum mengetahui cara memilih dengan benar sehingga sampai diperlukan agar KPU mengakomodasi cara yang digunakan pemilih untuk menandai surat suara. Entah itu dengan mencentang (mencontreng), memberi tanda silang, melingkari, mencoret atau mencoblos. Fakta-fakta dalam simulasi pemilu tersebut dapat mencerminkan dua hal, tidak meratanya sosialisasi cara pemilihan atau sedikitnya orang terpelajar di Republik ini. Apabila diteruskan, sedikitnya orang terpelajar di negara ini dapat diasumsikan karena sebagaian besar penduduk belum memiliki akses kepada sarana pendidikan yang bermutu yang diakibatkan karena kemiskinan mereka.

Memang, angka statistik kemiskinan yang dilaporkan oleh pemerintah menunjukkan orang miskin menurun. Angka-angka tersebut menurut saya tidak mencerminkan angka-angka yang sebenarnya tetapi hanya merupakan angka-angka politis. Orang miskin sedikit atau menurun di statistik yang dipergunakan oleh pemerintah tetapi lapangan menunjukkan hal yang lain. Orang miskin atau setidaknya yang merasa miskin sangat banyak. Kita masih ingat tragedi pembagian zakat mal di Jawa Timur yang memakan duapuluhan korban jiwa. Mereka adalah orang-orang yang miskin atau setidaknya mengaku miskin sehingga hanya untuk uang sejumlah Rp20.000 atau Rp30.000 mereka rela berdesak-desakan dan menyabung nyawa. Pada Idul Adha, umat Islam yang mampu berkurban pun tidak banyak. Lebih banyak yang mengantri untuk menerima daging kurban daripada mereka yang berkurban. Peristiwa paling aktual yang memperlihatkan kepada kita betapa masih banyaknya orang miskin di Republik ini adalah fenomena dukun cilik Ponari yang telah menampar dunia kesehatan kita. Puluhan ribu orang mengantri hanya untuk mendapatkan giliran air yang mereka bawa dicelupi sebuah batu milik Ponari dengan harapan air celupan batu itu dapat menyembuhkan penyakit mereka.

Peristiwa-peristiwa di atas menyajikan fakta kepada kita bahwa orang miskin di sekitar kita masih sangat banyak. Kontras dengan angka-angka statistik kemiskinan yang disajikan oleh pemerintah. Tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dibukukan karena ternyata cukup tingginya angka pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati secara merata oleh sebagian besar rakyat Republik ini.

Dalam menghadapi pemilu 2009, di mana pemilih dihadapkan untuk memilih nama calon anggota legislatif, rakyat Indonesia rentan dijadikan obyek politik. Alih-alih mereka menjadi subyek politik yang akan menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat DPR RI, rakyat hanya akan dijadikan mainan para calon anggota legislatif atau partai politik yang sedari dulu memang piawai mempermainkan mereka sebagai obyek politik.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk memikirkan bangsa dan negaranya karena mereka setiap hari disibukkan untuk berkutat dengan kebutuhan dasarnya tersebut. Bahkan, kebutuhan dasar lain berupa kesehatan dan pendidikan yang berkualitas pun serasa masih jauh dari jangkauan mereka.

Rakyat yang demikian itu sangat rentan untuk dipermainkan sebagai obyek politik. Mereka yang masih berkutat dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya sehari-hari tidak akan memiliki pemikiran panjang dalam memilih calon wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka akan rentan untuk memilih mereka yang mampu memberi insentif yang mereka butuhkan baik berupa sembako atau sejumlah uang.

Berkebalikan dengan pengamat yang mengatasnamakan rakyat yang mengatakan bahwa rakyat sekarang sudah pintar, kritis dan tidak mudah dibodohi, saya memiliki pandangan yang sebaliknya. Rakyat masih rawan untuk dibodohi oleh para calon wakilnya atau, justru sebaliknya, dengan terang-terangan rakyat meminta kepada calon anggota legislatif yang membangun komunikasi dengan mereka imbalan untuk memilih. Mereka mengatakan bahwa pemilu saat ini seperti memilih lurah. Apabila calon lurah saja memberi uang, maka calon anggota DPR mestinya memberi uang yang lebih besar. Apabila sudah begini, apa jadinya negara kita nanti? Saya yakin semua orang tahu bahwa dalam pemilihan apa pun di negara ini, money politics selalu ada. Akan tetapi, tidak sebuah lembaga pun yang mampu menghentikan praktik tidak sehat tersebut. Praktik yang tidak akan mampu untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi karena baik calon wakil rakyat maupun rakyat sepakat untuk terus melestarikannya.

Kemiskinan rakyat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan karena adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Calon wakil rakyat memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk memperoleh kursi yang diinginkannya. Rakyat memanfaatkan kemiskinan mereka untuk menerima uang atau sembako dari calon wakil rakyat mana pun yang memberikan kepada mereka. Banyak pendapat bahwa uang atau sembako akan diterima tetapi soal memilih adalah soal yang lain. Akan tetapi, bagi yang hanya menerima uang atau sembako dari seorang calon, sangat besar kemungkinan rakyat akan memilih calon tersebut sebagai imbalan atas suara mereka.

Entah kapan negara ini akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang murni yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat dan jauh dari praktek korupsi apabila pemilih partisipatif belum maujud di negara ini. Sebagai calon anggota legislatif, selain berjuang untuk mendapatkan kursi parlemen, saya selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak silap dengan imbalan uang yang ditawarkan oleh calon anggota legislatif. Akan tetapi, di suatu tempat saya pernah mendapatkan jawaban bahwa jumlah tidak selalu menjadi patokan, yang penting adalah sebagai imbalan kepada pemilih untuk datang ke TPS meninggalkan pekerjaan mereka di tengah panas atau hujan. Paling tidak untuk beli es, air minum atau permen. Saya selalu berpikir, kira-kira bahasa politik seperti apa yang pantas untuk berkomunikasi dengan tingkatan pemilih yang seperti itu selain komunikasi dengan uang atau sembako.

Sungguh masih jauh pemilu kita dari gambaran pemilu ideal yang ada di mata saya di mana pemilih partisipatif sudah maujud dan rakyat secara sadar pergi ke TPS untuk memakai hak pilih mereka menentukan orang-orang yang mereka percaya untuk menjadi pembawa aspirasi mereka.

sumber http://www.facebook.com/note.php?note_id=64643793668

Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Catatan Moh Arif Widarto: Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan
Memanfaatkan Kemiskinan Rakyat Untuk Memperoleh Kekuasaan

Pemilu 9 April 2009 adalah pemilu kedua dalam sejarah pemilu Indonesia yang menyertakan nama calon anggota legislatif dalam kertas suara. Pemilu pertama yang menggunakannya adalah Pemilu 2004. Bedanya, pada pemilu 2004 pemilih boleh mencoblos tanda gambar partai plus nama calon anggota legislatif sedangkan pada pemilu 2009 pemilih hanya boleh menandai satu kali surat suara. Boleh pada tanda gambar partai politik atau nomor urut caleg atau nama caleg.

Bagi orang terpelajar (well educated person), cara pemilihan yang akan dipergunakan pada pemilu 2009 merupakan cara yang sederhana. Mereka akan mudah mengikuti cara pemilihan yang masih tradisional seperti itu, bukan cara memilih dengan menuliskan nama caleg dan partainya atau memilih menggunakan layar sentuh (touch screen). Akan tetapi, faktanya, pada beberapa simulasi pemilihan yang dilakukan, pemilih masih banyak yang belum mengetahui cara memilih dengan benar sehingga sampai diperlukan agar KPU mengakomodasi cara yang digunakan pemilih untuk menandai surat suara. Entah itu dengan mencentang (mencontreng), memberi tanda silang, melingkari, mencoret atau mencoblos. Fakta-fakta dalam simulasi pemilu tersebut dapat mencerminkan dua hal, tidak meratanya sosialisasi cara pemilihan atau sedikitnya orang terpelajar di Republik ini. Apabila diteruskan, sedikitnya orang terpelajar di negara ini dapat diasumsikan karena sebagaian besar penduduk belum memiliki akses kepada sarana pendidikan yang bermutu yang diakibatkan karena kemiskinan mereka.

Memang, angka statistik kemiskinan yang dilaporkan oleh pemerintah menunjukkan orang miskin menurun. Angka-angka tersebut menurut saya tidak mencerminkan angka-angka yang sebenarnya tetapi hanya merupakan angka-angka politis. Orang miskin sedikit atau menurun di statistik yang dipergunakan oleh pemerintah tetapi lapangan menunjukkan hal yang lain. Orang miskin atau setidaknya yang merasa miskin sangat banyak. Kita masih ingat tragedi pembagian zakat mal di Jawa Timur yang memakan duapuluhan korban jiwa. Mereka adalah orang-orang yang miskin atau setidaknya mengaku miskin sehingga hanya untuk uang sejumlah Rp20.000 atau Rp30.000 mereka rela berdesak-desakan dan menyabung nyawa. Pada Idul Adha, umat Islam yang mampu berkurban pun tidak banyak. Lebih banyak yang mengantri untuk menerima daging kurban daripada mereka yang berkurban. Peristiwa paling aktual yang memperlihatkan kepada kita betapa masih banyaknya orang miskin di Republik ini adalah fenomena dukun cilik Ponari yang telah menampar dunia kesehatan kita. Puluhan ribu orang mengantri hanya untuk mendapatkan giliran air yang mereka bawa dicelupi sebuah batu milik Ponari dengan harapan air celupan batu itu dapat menyembuhkan penyakit mereka.

Peristiwa-peristiwa di atas menyajikan fakta kepada kita bahwa orang miskin di sekitar kita masih sangat banyak. Kontras dengan angka-angka statistik kemiskinan yang disajikan oleh pemerintah. Tidak sejalan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang berhasil dibukukan karena ternyata cukup tingginya angka pertumbuhan ekonomi itu tidak dinikmati secara merata oleh sebagian besar rakyat Republik ini.

Dalam menghadapi pemilu 2009, di mana pemilih dihadapkan untuk memilih nama calon anggota legislatif, rakyat Indonesia rentan dijadikan obyek politik. Alih-alih mereka menjadi subyek politik yang akan menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat DPR RI, rakyat hanya akan dijadikan mainan para calon anggota legislatif atau partai politik yang sedari dulu memang piawai mempermainkan mereka sebagai obyek politik.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan, sandang dan papan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk memikirkan bangsa dan negaranya karena mereka setiap hari disibukkan untuk berkutat dengan kebutuhan dasarnya tersebut. Bahkan, kebutuhan dasar lain berupa kesehatan dan pendidikan yang berkualitas pun serasa masih jauh dari jangkauan mereka.

Rakyat yang demikian itu sangat rentan untuk dipermainkan sebagai obyek politik. Mereka yang masih berkutat dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan fisiknya sehari-hari tidak akan memiliki pemikiran panjang dalam memilih calon wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka akan rentan untuk memilih mereka yang mampu memberi insentif yang mereka butuhkan baik berupa sembako atau sejumlah uang.

Berkebalikan dengan pengamat yang mengatasnamakan rakyat yang mengatakan bahwa rakyat sekarang sudah pintar, kritis dan tidak mudah dibodohi, saya memiliki pandangan yang sebaliknya. Rakyat masih rawan untuk dibodohi oleh para calon wakilnya atau, justru sebaliknya, dengan terang-terangan rakyat meminta kepada calon anggota legislatif yang membangun komunikasi dengan mereka imbalan untuk memilih. Mereka mengatakan bahwa pemilu saat ini seperti memilih lurah. Apabila calon lurah saja memberi uang, maka calon anggota DPR mestinya memberi uang yang lebih besar. Apabila sudah begini, apa jadinya negara kita nanti? Saya yakin semua orang tahu bahwa dalam pemilihan apa pun di negara ini, money politics selalu ada. Akan tetapi, tidak sebuah lembaga pun yang mampu menghentikan praktik tidak sehat tersebut. Praktik yang tidak akan mampu untuk menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi karena baik calon wakil rakyat maupun rakyat sepakat untuk terus melestarikannya.

Kemiskinan rakyat dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan karena adanya transaksi di antara kedua belah pihak. Calon wakil rakyat memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk memperoleh kursi yang diinginkannya. Rakyat memanfaatkan kemiskinan mereka untuk menerima uang atau sembako dari calon wakil rakyat mana pun yang memberikan kepada mereka. Banyak pendapat bahwa uang atau sembako akan diterima tetapi soal memilih adalah soal yang lain. Akan tetapi, bagi yang hanya menerima uang atau sembako dari seorang calon, sangat besar kemungkinan rakyat akan memilih calon tersebut sebagai imbalan atas suara mereka.

Entah kapan negara ini akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang murni yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat dan jauh dari praktek korupsi apabila pemilih partisipatif belum maujud di negara ini. Sebagai calon anggota legislatif, selain berjuang untuk mendapatkan kursi parlemen, saya selalu mengajarkan kepada masyarakat untuk tidak silap dengan imbalan uang yang ditawarkan oleh calon anggota legislatif. Akan tetapi, di suatu tempat saya pernah mendapatkan jawaban bahwa jumlah tidak selalu menjadi patokan, yang penting adalah sebagai imbalan kepada pemilih untuk datang ke TPS meninggalkan pekerjaan mereka di tengah panas atau hujan. Paling tidak untuk beli es, air minum atau permen. Saya selalu berpikir, kira-kira bahasa politik seperti apa yang pantas untuk berkomunikasi dengan tingkatan pemilih yang seperti itu selain komunikasi dengan uang atau sembako.

Sungguh masih jauh pemilu kita dari gambaran pemilu ideal yang ada di mata saya di mana pemilih partisipatif sudah maujud dan rakyat secara sadar pergi ke TPS untuk memakai hak pilih mereka menentukan orang-orang yang mereka percaya untuk menjadi pembawa aspirasi mereka.

sumber http://www.facebook.com/note.php?note_id=64643793668

Tinjau Ulang Layanan Kesehatan Warga Miskin

Tinjau Ulang Layanan Kesehatan Warga Miskin
19 Jan 2010
Nasional Pikiran Rakyat

CIANJUR, (PR).

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kab. Cianjur mendesak Pemkab Cianjur, Dinas Kesehatan, serta berbagai pihak terkait agar meninjau ulang pelayanan di tingkat puskesmas utamanya terhadap pasien dari keluarga miskin.Desakan itu disampaikan menyusul adanya kejadian pasien hamil meninggal dunia, diduga akibat terlambat dibawa ke RSUD dengan alasan administrasi yang belum dipenuhi pihak keluarga korban.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten SRMI Herman Sulaeman, Senin (18/1) mempertanyakan kenapa penanganan pasien gawat darurat. Derita Sahara (32) warga Kampung Panglayungan, Desa Kubang, Kecamatan Pasirkuda tidak cepat. Sebab, pasien sudah disarankan dirujuk ke RSUD Cianjur, tetapi hingga beberapa jam belum juga diberangkatkan dengan alasan administrasi belum dipenuhi pihak keluarga, hingga akhirnya tidak tertolong.

Herman mengatakan, terlepas dari adanya dugaan unsur kelalaian, pihaknya tidak menitikberatkan pada siapa yang menjadi korban ataupun petugas yang menanganinya. Namun, desakan lebih pada agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali."Ini sangat ironis dan tidak boleh terulang lagi. Harusnya begitu ada kepastian dirujuk, pasien secepatnya diberangkatkan karena kondisinya darurat. Penyelesaian administrasi bisa belakangan," ujarnya.

Terkait dengan adanya kejadian itu, pihaknya mendesak Pemkab Cianjur dan DPRD bisa melihat realitas nasib kesehatan rakyat, sekaligus menindaklanjuti kejadian itu supaya tidak terulang lagi."Dinas Kesehatan dengan aparat pemerintah setempat, termasuk puskesmas harus .bertanggung jawab. Dinkes juga harus memperketat memonitor pelayanan kesehatan puskesmas di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur," katanya.Pendapat sama dikatakan Ketua Divisi Kesehatan SRMI Cianjur, D. Usman N.S. Dia mengungkapkan, hasil penelusuran korban awalnya dibawa ke bidan terdekat, tetapi tidak mampu ditangani sehingga pasien dibawa ke puskesmas. Di puskesmas, ternyata disarankan agar pasien dibawa ke RSUD Cianjur. (A-116)***

sumber http://bataviase.co.id/detailberita-10532716.html

Nasib Kesehatan Rakyat Miskin

Nasib Kesehatan Rakyat Miskin
Gizi.net - Sebagai warga negara, rakyat miskin mempunyai hak dasar yang melekat pada dirinya untuk mendapatkan pemeliharaan hidup oleh negara, termasuk memelihara kesehatan, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dasar negara, UUD '45, Pasal 28 H.

Sebagai konsekuensinya, tentu negara harus bertanggung jawab melindungi, menjaga, dan memelihara kesehatan seluruh warganya tanpa kecuali dan khususnya warga negara yang hidup dalam deraian kemiskinan dan selalu rentan terhadap aneka jenis penyakit.

Mereka yang hidup dalam kecukupan tentu akan memelihara kesehatannya melalui asupan gizi yang berkecukupan dengan sistem pemeliharaan kesehatan yang juga memadai. Namun, bagi si miskin, persoalan pemeliharaan kesehatan, hingga keluar dari idapan penyakit akan menjadi lain, di tengah ketidakmampuan mereka terhadap akses pelayanan kesehatan serta himpitan beban ekonomi.

Di sinilah negara harus bertindak secara tepat sasaran untuk meringankan beban penderitaan rakyat miskin. Baik pemberdayaan secara ekonomi, hingga meringankan beban warga negara miskin, yang juga terhimpit penyakit akibat kemiskinan itu sendiri.

Konstitusi dasar negara UUD 1945, sesuai amandemen Pasal 33 dan 34, mengamanatkan agar negara memberikan perlindungan atau jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang tidak mampu dan lemah, atau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara sekaligus pimpinan eksekutif, wajib menjalankan amanat UUD 1945, melalui berbagai program sistematis bagi orang miskin.

Harus diakui, berbagai program untuk rakyat miskin telah diluncurkan dari rezim ke rezim. Sebut saja program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Asuransi Rakyat Miskin (Askeskin) di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, yang kini disibukkan oleh mandeknya klaim pembayaran, serta penarikan pengelolaan Askeskin dari PT Askes ke tangan Depkes oleh Menkes Siti Fadilah.

Umumnya program untuk rakyat miskin, baik bersifat crash atau sustain (berkesinambungan), kerap mengalami persoalan implementasi di lapangan dan berakhir pada salah sasaran, pemborosan hingga penyelewengan anggaran. Termasuk banyaknya penikmat fasilitas rakyat miskin oleh mereka yang tidak miskin karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran publik akan haknya.

Persoalan klasik dan mendasar kerap pada patokan (benchmark) ketersediaan dan kesahihan data/jumlah rakyat miskin yang digunakan instansi pemerintah, dalam mengeksekusi aneka program tersebut. Padahal, anggaran untuk program-program sejenis bisa menghabiskan puluhan triliun rupiah.

Sebut saja program Askeskin yang efektif berlaku sejak tahun anggaran 2005, sebagai embrio implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, ditujukan untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional dan menyeluruh (universal coverage), sekaligus meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.

Namun, dalam pelaksanaannya, koordinasi, verifikasi, hingga pemutakhiran data rakyat miskin, yang seyogianya jadi pijakan dasar program, seringkali dianggap enteng oleh instansi pelaksana, mulai dari tingkat daerah hingga jajaran pusat atau tingkat kementerian.

Angka Rakyat Miskin

Walau menjadi kewajiban negara untuk mengimplementasikan amanat konstitusi terhadap warga negara yang hidup dalam kemiskinan, tentu goodwill negara untuk merealisasikan asuransi kesehatan rakyat miskin (Askeskin), patut diapresiasi.

Sejak tahun pertama 2005, terdapat Rp 2.3 triliun alokasi dana Askeskin. Dan berturut tahun 2006 sebesar Rp 3,6 triliun, 2007 Rp 2,2 triliun dan untuk 2008 telah dianggarkan Rp 4,6 triliun. Artinya, total anggaran mencapai Rp 12,7 triliun, sementara jumlah rakyat miskin yang harus di-cover tahun ini sebanyak 76,4 juta orang, atau sekitar 30 persen dari total penduduk Indonesia.

Menarik mencermati angka-angka yang dipaparkan instansi pemerintah dalam cakupan rakyat miskin. Badan Pusat Statistik-BPS, misalnya, pada awal Juli 2007 melansir jumlah penduduk miskin hingga Maret 2007 sebanyak 37,17 juta jiwa, atau mengalami pengurangan sebesar 2,13 juta jiwa. Artinya, sekitar 16,58 persen dari 224,177 juta penduduk Indonesia. Hitungan matematika sederhana, angka ini mengalami penurunan jumlah rakyat miskin dicatatkan lembaga yang sama pada Maret 2006 sebanyak 39,30 juta atau 17,75 persen dari 221,328 juta total penduduk Indonesia saat itu.

Apakah angka ini menjadi rujukan instansi-instansi pemerintah dalam membuat dan menjalankan program bagi rakyat miskin? Jawabannya mungkin "tidak". Kalau melihat pemaparan dari pelaksanaan program Askeskin oleh PT Askes (Persero) yang ditunjuk melalui SK Menkes No.1241/Menkes/ SK/X/2004, juncto 1202/Menkes/SK/VIII/2005, sebagai pelaksana tunggal Program Askeskin dengan bayaran management fee sebesar 5 persen dari hampir Rp 8 triliun total dana Askeskin hingga 2007 yang dikucurkan pemerintah, maka jumlah rakyat miskin sebagai peserta Askeskin akan mencengangkan bila dibandingkan paparan BPS.

Menurut PT Askes, jumlah kepesertaan rakyat miskin dalam Program Askeskin berdasarkan data Gakin (keluarga miskin) yang kemudian dikoordinasikan dengan pemda, pada semester I 2005 sebanyak 36 juta jiwa. Semester II 2005 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 60 juta jiwa. Pada 2006 sebanyak 60 juta jiwa, sedangkan 2007 menjadi 76,4 juta jiwa dari 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM) dengan asumsi masing-masing anggota keluarga 4 orang. Anehnya lagi, dalam pengelolaan anggaran Askeskin 2008 sebesar Rp 4,6 triliun, jumlah rakyat miskin tidak bergerak alias tetap di posisi 76,4 juta jiwa.

Perhitungan Depkes sebagai pengelola baru Askeskin, dana yang tersedia diperkirakan mampu meng-cover sekitar 41 juta rakyat miskin. Artinya nasib sekitar 35,4 juta siap-siap terkapar akibat tidak mendapatkan akses kesehatan. Kalau beranjak dari perbandingan data-data BPS dan PT Askes/Depkes menyangkut keberadaan rakyat miskin, terlihat jelas perbedaan signifikan, sebesar 37,23 juta jiwa atau lebih dari dua kali lipat jumlah rakyat miskin versi BPS. Artinya, kalau ikut versi PT Askes/Depkes, maka rakyat miskin yang berhak mendapatkan Askeskin, hampir 33 persen dari total penduduk Indonesia, atau setara dengan total penduduk Mesir, yang jumlahnya 76 juta lebih, sesuai versi CIA World Factbook 2004.

Selisih 37 jutaan tentu bukanlah angka kecil, apalagi menyangkut anggaran negara yang akan dialokasikan dalam program kesehatan rakyat miskin. Bayangkan, jika masing-masing dialokasikan biaya berobat dan pemeliharaan kesehatan setiap bulan Rp 9.000, maka untuk jumlah tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp 333 miliar yang harus ditanggung anggaran negara atau hampir Rp 4 triliun dalam satu tahun.

Namun, melihat kekacauan dari pendataan, yang akhirnya berakibat pada amburadul dan tumpang-tindihnya pelaksanaan, membuktikan kurangnya awareness dari pelaksana atas data yang diikuti indikator-indikator dan kriteria yang digunakan dalam menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin atau tidak.

Seharusnya, pelaksana kebijakan lebih tanggap dan peduli pada persoalan data melalui instrumen perhitungan dengan metode memadai secara ilmiah dan akurat agar bisa menjadi pedoman dalam mengimplementasikan setiap program termasuk kebijakan politik anggaran. Belum lagi realitas sosial menunjukkan, kemiskinan tidak bisa sekadar diukur dengan kacamata statistik belaka, tetapi berbagai faktor dan indikasi di lapangan harus menjadi pertimbangan, termasuk faktor geografi tempat rakyat miskin berada.

Persoalan kemiskinan dan kesehatan merupakan masalah besar yang dihadapi Indonesia dan juga dunia. Kita hanya mengingatkan agar Presiden Yudhoyono tidak menganggap enteng realitas kemiskinan di republik ini. Sebagai presiden yang juga dipilih langsung rakyat miskin, saatnya Yudhoyono menjamin adanya perlakuan memadai dan berdaya guna bagi kelangsungan kesehatan rakyatnya.

Kemiskinan dan kesehatan, dua hal yang tidak terpisahkan. Musuh terbesar dari kesehatan dalam membangun dunia adalah kemiskinan itu sendiri. Seperti diungkapkan Kofi Annan dalam pidatonya sebagai Sekjen PBB di World Health Assembly 2001, The biggest enemy of health in the developing world, is poverty. Pertanyaannya, bagaimana menangani nasib rakyat miskin, kalau jumlahnya saja masih simpang-siur, bahkan pengelolaannya berorientasi proyek dan lupa akan substansi?

siswono

Penulis adalah Tenaga Ahli Komisi IX PR 2006 - sekarang

Sumber: http://www.suarapembaruan.com

sistem jaminan kesehatan masyarakat miskin di DIY

Oleh : Prof. Ali Ghufron Mukti, MSc, PhD

Yang paling penting dalam pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat di propinsi DIY adalah diperlukannya KONSENSUS :

Kesepakatan sistem/ umum, di level pembuat keputusan. Hingga kesepakatan mengenai nama.
Kesepakatan paket pelayanan : kelas 3 atau 2. Serahkan ke masing2 bupati/walikota
Kesepakatan peserta: seluruh masy DIY atau miskin
Kesepakatan premi: berapa yang dibayar, siapa yang membayar
Kesepakatan badan penyelenggara: masing2 kabupaten cabang dari propinsi atau bagiamana?
Kita dapat belajar dari permasalahan-permasalahan JAMKESMAS selama ini untuk membangun JAMKESDA yang lebih baik. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Pemerintah Pusat:

Tidak tepat waktu pelaksanaan, distribusi manlak Sering terlambat
Kontrol implementasi di lapangan perlu ditingkatkan,
Belum menyusun pedoman teknis bagi daerah yg memiliki sistem jaminan untuk gakin di luar PNS dan Non-Gakin
Pemerintah Daerah:

Peran-fungsi, tugas dan pembagian urusan berbagai stakeholder terutama Pemda dengan memperhatikan UU 32/2004, PP 38 belum optimal serta implementasi lapangan masih dalam proses mencari bentuk
Sebagian merasa pembiayaan Maskin tugas pemerintah pusat
Pelaksanaan:

Teknik Medis dan Perasuransian
Fungsi Audit medis, UR, unit cost, pembayaran dll
Administrasi publik –Good governance
Politik -Berbagai aspek isu politik-
Stakeholder:

Masalah data maskin
Penyimpangan penetapan yang berhak mendapat pelayanan JPKMM-Askeskin
Lambatnya distribusi kartu kepada peserta JPKMM-Askeskin
Dana APBD dan APBN tidak terpadu
Fungsi Hirarki pemerintahan sebagaimana diatur oleh UU/PP belum optimal
Ketegangan, kurang jelas dan kurang jalan koordinasi
Peserta Maskin:

Tidak semua memiliki kartu Jamkes Maskin
Banyak kartu lain yang beredar di masyarakat : SKTM,SLT, RASKIN
Jarak tempat tinggal ke unit pelayanan relatif jauh
Biaya transport
Harus meninggalkan pekerjaan untuk berobat
Tidak memahami hak dan kewajibannya
Merasa didiskriminasi
Mutu layanan
Rumah Sakit:

Obat di luar paket dan formularium JPKMM-Askeskin
Anjuran membuat SKTM bila pasien tidak mampu bayar
Petugas kurang memahami administrasi dan prosedur
Prosedur klaim lama
Tidak semua dibayarkan
Biaya tidak cukup
Sering menangani masalah admnistratif gakin bukan medis
Bapek JAMKESOS DIY

Good governance dalam administrasi kurang berjalan
Load terlalu tinggi kurang sesuai kemampuan
Pembayaran klaim ke PPK/RS mengalami keterlambatan (responsiveness)
Pengelolaan keuangan Maskin kurang transparan
Pengelolaan dana sosialisasi kurang mendorong sosialisasi di masyarakat
Strategi Pemecahan Masalah tersebut di atas diperlukan dasar mengenai Equity (keadilan dan pemerataan) dan Akses, Efisiensi, Kualitas, dan sustainabilitas.

Faktor Penting UU dapat dimplementasikan dg sukses Pengalaman 8 negara

Tingkat pendapatan
Jerman ($2,237), Austria (2,420), Jepang (2,140)
Tidak ada yang dibawah $ 1000
Struktur Ekonomi (formal sektor bagus)
Distribusi populasi
Daerah perkotaan – Korea hampir 50 % perkotaan (2 th sebelum wajib)
Kemampuan SDM dalam administrasi
Capacity building dg banyak Bapel (Jerman, Korea)
PENUTUP

Isu pembiayaan kesehatan menjadi krusial karena sangat terkait dengan kinerja sistem dan outcome kesehatan masyarakat DIY
Pembiayaan : collecting, pooling, purchasing
Reformasi ke arah asuransi/jaminan kesehatan sosial menuju prinsip pengelolaan good governance baik badan penyelenggara, ppk, dan peserta serta pemda terutama hubungan Provinsi dan Kab/Kotal
Semua stakeholder harus berpartisipasi dan jelas peran, fungsi dan tugas pokoknya
Implementasikan konsep desentralisasi-terintegrasi secara bertahap (pp 38/2007)
Implementasi memerlukan proses (pentahapan) kepesertaan, paket, penyelenggara dan pemerintah daerah kab/kota
sumber http://kpmak.fk.ugm.ac.id/?p=86

Kartu Jamkesmas Seabrek Berobat Tetap Mencekik

Kartu Jamkesmas Seabrek Berobat Tetap Mencekik
Jakarta, RMOL. Menjajaki Kinerja 113 Hari Kemenkes

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengklaim sukses menjalankan program kerja 100 hari.

Salah satu keberhasilan itu membantu rakyat miskin dalam pelayanan kesehatan, terutama memberikan kartu Jaminan Ke­sehatan Masyarakat (Jam­kes­mas) sebanyak 19,1 juta ru­mah tangga.

Namun berdasarkan pendapat sejumlah pengamat kesehatan, pemerhati kesehatan, dan anggota DPR bahwa keberhasilan itu bu­kan berdasarkan pemberian kartu Jamkesmas. Tapi fakta mem­buktikan bahwa berobat bagi rak­yat miskin tetap men­cekik. Sa­king mahalnya biaya berobat, sehingga banyak men­cari peng­obatan alternatif.

‘’Banyak kasus di depan mata kita bahwa berobat bagi rakyat miskin itu tetap saja mencekik, tidak jarang yang pasrah karena tidak mampu berobat gara-gara biaya mahal. Jadi, kartu Jam­kes­mas itu belum jaminan,’’ ujar Ketua Medical Emergency Res­cue Committe (MER-C), Jose Rizal Jurnalis, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Misalnya saja, lanjutnya, kasus Bilqis Anindya Passa (1,5) yang mengidap saluran empedu tidak terbentuk atau tidak berkembang secara normal atau disebut atresia bilier saat usianya menginjak dua minggu. Untuk menyembuh­kan­nya harus dilakukan operasi trans­plantasi hati yang mem­butuhkan dana sekitar Rp 1 mi­liar. Makanya ada gerakan sum­bangan koin yang dilakukan ma­syarakat.

‘’Yang terungkap di media massa saja cukup banyak. Tentu lebih banyak lagi yang tidak ter­ekspos. Ini seharusnya menjadi keprihatinan kita,’’ katanya.

Dikatakan, anggaran keseha­tan bagi orang miskin hendak­nya langsung diserahkan lang­sung ke rumah sakit, sehingga mudah me­nerima layanan kese­hatan.

Menurutnya, kasus gizi buruk juga belum mendapatkan per­hatian serius. Namun, untuk me­nyelesaikan gizi buruk memang harus dikerjakan lintas sektoral.

“Ke depan pemerintah hendak­nya bisa memproduksi vaksin sendiri. Sebab, sekarang masih beli dari negara asing,” katanya.

“Pendirian rumah sakit swasta juga harus dibatasi, jika perlu pemerintah membelinya,” tan­dasnya

Sementara pengamat keseha­tan dari Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Tabrani menga­takan, untuk suksesnya program membantu rakyat miskin adalah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

‘’Apalagi dana juga ku­rang. Kemenkes menda­pat ang­garan Rp 22 tri­liun saja, hanya menye­diakan 10 persen dari itu untuk ja­minan kese­haan,’’ ujar­nya.

‘’Belum Ada Jaminan’’
Kartono Mohamad, Pemerhati Kesehatan

Program kerja yang diberikan Presiden SBY kepada Kemen­terian Kesehatan (Kemenkes) dalam program 100 hari ini sudah tercapai.

‘’Saya kira sudah tercapai, cuma belum ada jaminan bahwa capaian itu dijadikan landasan untuk program lima tahun ke depan,’’ ujar pemerhati keseha­tan, Kartono Mohamad, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

“Program 100 hari Kemenkes sifatnya juga hanya meneruskan program sebelumnya dan hanya seremoni saja,” tambahnya.

Menurut bekas Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu, Ke­menkes kurang konseptual da­lam program lima tahun ke de­pan, sehingga diragukan bisa sukses.

Dikatakan, yang harus dilaku­kan Menkes adalah melakukan perbaikan birokrasi dan melak­sanakan Undang-undang Keseha­tan yang baru.

Selain itu, lanjutnya, Menkes juga harus me­ngem­balikan lagi fungsi Puskesmas dan mening­kat­kan sistem ja­mi­nan sosial.

“Dan men­jalan­kan harus menja­lankan Undang-un­dang Sistim Jaminan So­sial Na­sio­nal,’’ kata­nya.

‘’Sudah Mencapai 19,1 Juta Rumah Tangga Miskin’’
Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih mengatakan, pihaknya telah ber­hasil menjalankan program 100 hari. Bahkan pencapaian tun­tas pada hari ke-75.

“Menjalankan 12 rencana aksi yang menjadi prioritas utama,” ujar Menkes dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, belum lama ini.

‘’Di antara program yang su­dah berjalan adalah jaminan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu sudah mencapai 19,1 juta rumah tangga miskin,’’ tambahnya.

Dikatakan, kementeriannya telah melakukan upaya penang­gulangan bencana di Sumatra Barat dan Jambi. Kemenkes juga sudah memberikan penguatan SDM di sembilan rumah sakit daerah krisis. Program yang juga menjadi prioritas adalah penem­patan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dan perbatasan se­banyak 135 orang di 35 Pus­kesmas.

Sebelumnya, Menkes menye­butkan empat program utama da­lam 100 hari pertamanya menja­lankan tugas sebagai Menteri Kesehatan Kabinat Indonesia Bersatu II.

Pertama pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pe­layanan kesehatan dengan pro­gram jaminan kesehatan masya­rakat dan sebagainya,

Program kedua yaitu pening­katan kesehatan masyarakat me­lalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan mi­lenium (MDGs) seperti mengu­rangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya.

Program ketiga yaitu pencega­han dan penularan menyakit menular dan akibat bencana,” katanya.

Sedangkan program keempat, pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, ke­pulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.

Mengenai program Jamkes­mas, Menkes mengatakan pihak­nya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.

Selain itu, lanjutnya, Kemen­kes juga akan berusaha memba­yarkan tunggakan pembayaran Jamkesmas.

Menurutnya, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebija­kan pro­teksi terhadap semua sam­pel spe­simen dan strain sua­tu penyaki hasil penelitian di In­do­nesia.

“Komite itu akan menjadi se­macam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutus­kan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau ti­dak untuk Indonesia, apa keun­tungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing,” katanya.

Selain itu, Kemenkes juga akan membentuk Komite MTA (Ma­terial Transfer Agreement) yang memutuskan spesimen atau strain virus/bakteri hasil suatu pene­litian apakah bisa keluar dari Indo­nesia atau tidak.

‘’Gagal Total Deh...’’
Marius Widjajarta, Pengamat Kesehatan

Kemenkes di bawah koman­do Endang Setianingsih dinilai belum ada langkah maju dalam pelaksanaan program 100 hari. Misalnya saja soal Jaminan Ke­sehatan Masyarakat (Jamkes­mas) belum ada terobosan.

Demikian disampaikan pe­nga­mat kesehatan dari Yayasan Pemberdayaan Konsumen Ke­se­hatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta, Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

‘’Jadi, bisa dikatakan gagal to­tal deh. Bahkan bisa dikata­kan terjadi kemunduran dari sebelumnya,’’ ujarnya.

“Kemenkes gagal memberi­kan pelayanan kesehatan yang dia­manatkan Undang-Undang Da­sar (UUD) 1945,” tam­bahnya.

Menurutnya, apa yang dila­ku­kan pemerintah justru terin­dikasi pelanggaran konstitusi pasal 28 h dan pasal 34, di mana keseha­tan merupakan hak asasi dari rakyat. Begitu juga fakir mis­kin menjadi tanggungan negara. Seharusnya pemerintah mem­berikan pelayanan kese­hatan seperti diamanatkan UUD 1945.

“Yang terjadi malah terbalik, masyarakat yang mengumpul­kan koin untuk berobat seseo­rang yang kurang mampu,” katanya.

Dikatakan, dalam monitoring di 31 provinsi, manajemen Jam­­kesmas memang buruk.

‘’Untuk memberikan pelaya­nan kesehatan yang baik seha­rus­nya dikembalikan dengan pembiayaan asuransi kesehatan yang ada dalam Undang-un­dang UU Nomor 40 Tahun 2004 ten­tang SJSN,’’ paparnya.

‘’Semuanya Serba Nggak Jelas Tuh...’’
Iskandar Sitorus, Direktur LBH Kesehatan

Program 100 hari Kemen­kes agak sulit untuk dinilai. Se­bab, dari awal tidak disam­pai­kan ke publik apa yang hendak dicapai dalam 100 hari itu.

“Apa yang menjadi target serta bagaimana cara Kemenkes untuk mencapainya tidak jelas karena tidak dibuka ke publik. Sebab, semuanya serba nggak jelas tuh,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jikapun Kemen­kes menyatakan sudah sukses melaksanakan program dengan ukuran 90-an persen bisa ter­wujud, maka bagi LBH Ke­se­ha­tan hal itu tidak bisa dijadi­kan sebagai ukuran keberha­silan. “Pekerjaan Kemenkes adalah 5 tahun penuh,” katanya.

Iskandar lebih sepakat jika program 100 hari lebih dititik beratkan pada skala melahirkan atau menghasilkan regulasi, aturan-aturan hukum. Bukan dalam konteks realisasi pro­gram-program itu karena pro­gram itu belum tuntas dilaksa­nakan.

‘’Tidak Sesuai Dengan Realitas’’
Rieke Dyah Pitaloka, Anggota Komisi IX DPR

Kinerja Kemenkes dalam 113 hari ini belum terlihat ada langkah-langkah jitu dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Makanya wajar bila pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin masih carut marut.

“Program 100 hari Kemen­kes tidak menyentuh akar persoa­lan, sehingga wajar hasilnya ku­rang memuaskan karena rakyat miskin selalu kesulitan dalam berobat,” kata anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, di Jakarta, belum lama ini.

Politisi PDIP ini mengkritik presentasi kinerja Menkes yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR bebe­rapa waktu lalu. ‘’Klaim terca­pai­nya rencana aksi pro­gram hingga 114,8 persen pada hari ke 75, masih tidak sesuai deng­an realitas yang terjadi di ma­syarakat,’’ ujarnya.

Untuk itu, lanjut wanita yang pernah berperan sebagai ‘Oneng’ dalam sinetron Bajaj Bajuri tersebut, memberikan beberapa rekomendasi terkait program kerja Kemenkes ke de­pan. Di antaranya adalah mem­benahi soal aturan kesehatan.

“Kemenkes harus segera membenahi koordinasi antara pusat dengan daerah, bekerja sama dengan Kementerian Da­lam Negeri. Peraturan peraturan yang bersifat prinsip dan me­nyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang ke­sehatan tidak dapat diotonomi­sa­sikan,” jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, pembe­rian layanan kesehatan dengan mekanisme Jamkesmas atau Jam­sosnas dan Jamkesda harus diselaraskan dengan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemenkes diminta tidak menjadi operator asuransi kesehatan, namun lebih fokus sebagai regulator dan mengop­timalkan kerja pada pe­nyediaan infrastruktur ke­seha­tan.

“Keberhasilan Kemenkes tidak bisa sekadar dilihat dari seremonial pemberian kartu Jamkesmas,” lanjutnya.

Rieke juga menyoroti persoa­lan keamanan di tempat pembe­rian layanan kesehatan. Masih ada dugaan malpraktek, penola­kan pasien miskin oleh rumah sakit tertentu hingga penculikan bayi di Puskesmas dan rumah sakit.
[RM]
sumber http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/02/10/87858/Kartu-Jamkesmas-Seabrek-Berobat-Tetap-Mencekik