Kapolri Diminta Periksa Rekening Perwira

TEMPO Interaktif, Jakarta - Polisi diminta bersikap lebih terbuka menghadapi laporan adanya perwira tingginya yang diduga memiliki rekening mencurigakan. "Undang saja auditor eksternal. Di negara-negara demokratis, hal seperti ini sudah jamak dilakukan," ujar anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adnan Pandu Praja, saat dihubungi tadi malam.

Menurut Adnan, laporan dugaan transaksi mencurigakan itu harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian RI. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.

Soal rekening mencurigakan milik petinggi polisi ini dilaporkan majalah Tempo edisi 28 Juni-4 Juli 2010 dengan judul "Rekening Gendut Perwira Polisi". Majalah Tempo dilaporkan ludes diborong orang di beberapa daerah kemarin sehingga perlu dicetak ulang.

Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri belum bisa dimintai tanggapan mengenai soal ini. Saat Tempo hendak mencegat Bambang Hendarso di mobil dinasnya, petugas dari Detasemen Markas melarang Tempo. "Ini kawasan steril," katanya. Tempo juga sudah berulang kali menghubungi nomor telepon Kepala Polri, tetapi tidak dijawab.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga saat ini belum ada penyelesaian atas rekening mencurigakan petinggi Polri tersebut. "Selama ini polisi hanya mengklarifikasi, tapi tidak sampai pada pemeriksaan," ujar Ketua Divisi Investigasi ICW Tama S. Langkun kemarin. Tama mengatakan yang terpenting dari laporan ICW itu sebenarnya bukan soal segemuk apa rekening petinggi Polri. "Yang penting untuk dilihat adalah proses transaksinya. Ke mana dan dari mana uang mengalir," ujarnya.

"ICW sendiri sudah pernah beberapa kali melaporkan sejumlah rekening (petinggi) Polri yang mencurigakan," Tama menambahkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku pihaknya termasuk yang dilapori oleh ICW. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan KPK masih mengusut laporan ICW tentang rekening mencurigakan yang diduga milik salah satu petinggi polisi, Budi Gunawan. "Sedang ditelaah di Bagian Pengaduan Masyarakat," kata dia.

Namun pihaknya tidak menelusuri semua rekening milik polisi yang mencurigakan itu. "Itu kan sudah ditangani di Markas Besar Polri," ujarnya. Menurut dia, otoritas untuk menangani kasus tersebut ada pada kepolisian.

Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi internal berkaitan dengan rekening janggal yang dilaporkan majalah Tempo itu. Di antaranya, pihaknya akan membahas apakah Satgas akan menindaklanjuti temuan tim majalah Tempo atas rekening mencurigakan petinggi Polri tersebut. "Kita lihat hasil rapat (nanti)," kata dia.

PINGIT ARIA | ROSALINA | MUSTAFA SILALAHI | CORNILA DESYANA

sumber http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/29/brk,20100629-259292,id.html

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia
Selasa, 22 Juni 2010 | 07:29 WIB
Besar Kecil Normal Hendardi. TEMPO/Ayu Ambong
TEMPO Interaktif, Jakarta - Setara Institute for Democracy and Peace mendukung rencana Petisi 28 yang mempersoalkan keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “Gugatan Petisi 28 harus dipandang sebagai upaya pelurusan praktik ketatanegaraan yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui siaran pers, Senin (21/6).

Menurut lembaga ini, prosedur gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung memang tidak tepat, namun gugatan tersebut jangan dipandang sebagai serangan balik para mafia hukum.

Pembentukan Satgas Mafia Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 dipandang Setara Institute merupakan langkah keliru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Seharusnya SBY meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” ujar Hendardi.

Kejaksaan Agung dan Kepolisian dinilai Setara Institute merupakan ranah kewenangan Presiden, namun dengan intervensi Satgas, kedua institusi ini berpotensi tidak percaya diri dalam bekerja. “Gaya kerja Satgas yang intervensi, overacting, overconfidence, dan tidak tuntas justru menjauhkan cita-cita reformasi Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” kata Hendardi.

Walaupun mengakui Satgas telah menumbuhkan harapan masyarakat, Setara Institute menilai kinerja Satgas tidak memiliki visi dan kewenangan tegas. “Kinerja Satgas hanya gebrakan sesaat untuk mendongkrak citra,” ujar Hendardi.

Setara Institute melihat para anggota Satgas tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dipersepsikan sebagai mafia. “Mafia dalam sejarah penegakan hukum justru bermula dari negara dan aparatus negara,” kata Hendardi. Menurutnya, pemberantasan mafia hukum harus dimulai dari Istana dan institusi yang berada dalam jangkauan kewenangan Presiden.

Pembentukan Satgas dan badan ad-hoc lainnya dipandang Setara Institute merupakan bentuk pelemparan tanggung jawab Presiden, bukannya bentuk kepedulian. “Keberadaan badan-badan ad-hoc ini menjadi bumper yang efektif untuk menutupi kegagalan pemerintah,” ujar Hendardi. Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan mengkoordinasi aparat institusi yang sudah ada.

PUTI NOVIYANDA

sumber http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/22/brk,20100622-257299,id.html

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia

Hendardi : Gugatan Soal Satgas Bukan Serangan Balik Mafia
Selasa, 22 Juni 2010 | 07:29 WIB
Besar Kecil Normal Hendardi. TEMPO/Ayu Ambong
TEMPO Interaktif, Jakarta - Setara Institute for Democracy and Peace mendukung rencana Petisi 28 yang mempersoalkan keberadaan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. “Gugatan Petisi 28 harus dipandang sebagai upaya pelurusan praktik ketatanegaraan yang konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Ketua Setara Institute Hendardi melalui siaran pers, Senin (21/6).

Menurut lembaga ini, prosedur gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung memang tidak tepat, namun gugatan tersebut jangan dipandang sebagai serangan balik para mafia hukum.

Pembentukan Satgas Mafia Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 dipandang Setara Institute merupakan langkah keliru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Seharusnya SBY meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” ujar Hendardi.

Kejaksaan Agung dan Kepolisian dinilai Setara Institute merupakan ranah kewenangan Presiden, namun dengan intervensi Satgas, kedua institusi ini berpotensi tidak percaya diri dalam bekerja. “Gaya kerja Satgas yang intervensi, overacting, overconfidence, dan tidak tuntas justru menjauhkan cita-cita reformasi Kejaksaan Agung dan Kepolisian,” kata Hendardi.

Walaupun mengakui Satgas telah menumbuhkan harapan masyarakat, Setara Institute menilai kinerja Satgas tidak memiliki visi dan kewenangan tegas. “Kinerja Satgas hanya gebrakan sesaat untuk mendongkrak citra,” ujar Hendardi.

Setara Institute melihat para anggota Satgas tidak sungguh-sungguh memahami apa yang dipersepsikan sebagai mafia. “Mafia dalam sejarah penegakan hukum justru bermula dari negara dan aparatus negara,” kata Hendardi. Menurutnya, pemberantasan mafia hukum harus dimulai dari Istana dan institusi yang berada dalam jangkauan kewenangan Presiden.

Pembentukan Satgas dan badan ad-hoc lainnya dipandang Setara Institute merupakan bentuk pelemparan tanggung jawab Presiden, bukannya bentuk kepedulian. “Keberadaan badan-badan ad-hoc ini menjadi bumper yang efektif untuk menutupi kegagalan pemerintah,” ujar Hendardi. Kegagalan yang dimaksud adalah kegagalan mengkoordinasi aparat institusi yang sudah ada.

PUTI NOVIYANDA

sumber http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/22/brk,20100622-257299,id.html

Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam

Proyek BKT Amburadul, Jiwa Warga Terancam

Proyek banjir kanal timur (BKT) masih menuai keluhan dari warga sekitar dan para pengguna jalan.

Mereka menuding pelaksana proyek seperti sopir truk hanya mengejar setoran tanpa menghiraukan keselamatan jiwa warga.
Warga mengeluhkan ketidaknyamanan karena amburadulnya pekerjaan proyek BKT.Jika keadaan itu dibiarkan berlanjut bisa menelan korban jiwa. Pihak pelaksana proyek dinilai mengabaikan keselamatan warga maupun pengguna jalan karena tanah merah berceceran.Apalagi saat musim hujan seperti sekarang ini.

Sejumlah pengendara sepeda motor berjatuhan di jalan lantaran galian tanah proyek berceceran di sepanjang jalan Sugiono, Duren Sawit, Jakarta Timur.Tanah berjatuhan karena truk pengangkut tanah tidak ditutup menyebabkan tanah yang berjatuhan menjadi ranjau bagi pengendara sepeda motor. Proyek BKT banyak memakan korban. Sejak tahun 2005 hingga 2009 tidak kurang dari 10 jiwa melayang di kubangan BKT gara-gara kepeleset. Dua orang merenggang nyawa tertimpa beton saat bekerja.

Tak terbilang yang jatuh dari sepeda motor lantaran jalan licin, sehingga menyebabkan korban jatuh menderita luka ringan atau berat. Bukan itu saja, kondisi tebing Banjir Kanal Timur di ruas Pondok Kopi Durensawit, Jakarta Timur, dibeberapa titik saat musim hujan itu terancam longsor. Sebab, sudut tebing kanal dibeberapa ruas tersebut 90 derajat.Sebagian besar jalan inspeksi di sepanjang BKT masih berbentuk tanah merah sehingga jika diguyur hujan jalan menjadi becek.

Sulastri (50) dan Toyib (70) keduanya warga Pondok Kopi, Duren Sawit mengeluhkan, sudah tiga kali tebing BKT dekat rumahnya mengalami longsor sehingga mengancam keselamatan keluarga dan warga sekitar.Sulastri, Toyib dan beberapa kepala keluarga lainnya masih bertahan meski lahan mereka sudah diukur, tinggal pembayaran uang ganti rugi.

Pembayaran ganti rugi, kata Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Arifin H Ibrahim yang juga sebagai sekertaris kota madya Jakarta Timur menunggu pengesahan APBD DKI tahun 2010 maupun APBN.Dari sekitar 600 peta bidang yang ada untuk trase kering proyek BKT baru selesai diukur BPN sekitar 333 peta bidang yang dikerjakan.Tapi pembayaran ganti rugi tanah kepada warga seperti Sulastri dan kawan-kawan masih menggantung harapan.

Moch Sanan Syam EN, Jakarta Timur
usmber http://www.rakyatmerdeka.co.id/suarapublik/hal/1/view/158/Proyek-BKT-Amburadul,-Jiwa--Warga-Terancam

PENGGUSURAN MAKAM MBAH PRIOK

PENGGUSURAN MAKAM MBAH PRIOK
Pemerintah Minta Dugaan Aliran
Dana dari Pelindo II Diusut

Senin, 19 April 2010

JAKARTA (Suara Karya): Manajemen PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) dicurigai telah menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk menggusur bangunan kompleks pemakaman Mbah Priok di Koja, Jakarta Utara, yang berbuntut bentrokan, beberapa waktu lalu.

Terkait dengan aliran dana ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar meminta instansi penegak hukum melakukan pengusutan aliran dana yang telah dikucurkan BUMN tersebut. Dalam hal ini, pemerintah tidak akan menoleransi jika ternyata manajemen Pelindo II menggelontorkan sejumlah dana untuk menggusur makam tersebut.

"Jangankan miliaran rupiah, sepeser pun tidak boleh. Apalagi saya juga tidak mengetahui adanya dana tersebut. Untuk itu, saya minta aparat penegak hukum mengusutnya," kata Mustafa saat menengok korban bentrokan Koja di RS Tarakan, Jakarta, Minggu (18/4). Pada kesempatan itu, Menteri BUMN ditemani Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan anggota DPD AM Fatwa.

Berdasarkan informasi, Pelindo II telah menggelontorkan dana hingga Rp 11 milliar untuk program relokasi makam Mbah Priok. Ini dilakukan untuk perluasan lapangan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Pri-ok. Dana ini dialokasikan untuk ahli waris Mbah Priok, termasuk untuk proses eksekusi penggusuran oleh petugas Satpol PP, Rabu (14/4) lalu.

"Jadi tidak dibenarkan dan tidak ada aturannya Pelindo II mengucurkan dana untuk itu. Apalagi tanpa sepengetahuan Kementerian BUMN selaku pemegang saham. Saya minta ini diusut tuntas dan semua pihak agar bersabar," ujarnya.

Di RS Tarakan, Menteri BUMN dan rombongan membesuk lima orang korban akibat bentrokan yang berasal dari masyarakat, yakni Wahyudin (19 th), Ahmad Gaidar (14 th), Ade Supriyanto (16 th), Ahmad Fauzi (24 th), dan Urip (31 th). Menteri juga memberikan sejumlah uang yang merupakan santunan terhadap korban yang seluruhnya tinggal di wilayah Jakarta Utara ini. "Pemerintah akan menanggung semua biaya pengobatan para korban," ujarnya.

Sementara itu, Dirut Pelindo II RJ Lino tidak bersedia menjawab wartawan saat ditanyai mengenai aliran dana yang dikucurkan BUMN sektor kepelabuhanan ini untuk menggusur makam Mbah Priok. "Nanti saja kami jelaskan," ujarnya.

Sebelumnya, International Transportworkers Federation (ITF) mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok makin sulit untuk bisa keluar dari daftar hitam International Maritime Organization (IMO). Seperti diketahui, IMO mengategorikan salah satu pelabuhan dari 25 pelabuhan di dunia yang rawan terhadap ancaman terorisme dan perompakan.

Koodinator ITF untuk Asia Pasifik Hanafi Rustandi mengatakan, aliran dana yang telah dikucurkan untuk pemugaran makam Mbah Priok juga perlu diusut agar lebih transparan kepada publik. "Pelindo II harus bertanggung jawab jika terbukti membiayai kegiatan ini (penggusuran)," tuturnya.

Dia juga menyatakan, pascabentrokan berdarah di Koja, Pelabuhan Priok, Pelindo II dan Kementerian Perhubungan hendaknya menyampaikan proposal kepada IMO menyangkut rencana pemugaran keberadaan makam dan solusinya ke depan. Tentunya agar tidak bertentangan dengan aturan keselamatan yang diamanatkan dalam International Ship and Port Facility (ISPS) Code.

"Konsep relokasi atau pemugarannya harus lebih detail disampaikan ke IMO. Sebab, selama ini keberadaan makam Mbah Priok dijadikan alasan US Coast Guard untuk memasukkan Pelabuhan Priok dalam daftar hitam kunjungan pelayaran internasional," ujarnya.

Dampak


Di tempat terpisah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan, dampak kerusuhan Tanjung Priok dapat menjatuhkan daya saing ekspor dan kenyamanan layanan infrastruktur nasional di mata dunia. Ketua Bidang Perdagangan Luar Negeri Hipmi Harry Warganegara lantas berharap kerusuhan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak terulang.

"Kerusuhan ini jangan terulang di pelabuhan lainnya. Bila terulang, maka akan melengkapi segala kelemahan kita terkait daya saing dan berdampak pada perekonomian nasional," katanya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pelindo II harus mengedepankan jalan tengah dalam menangani potensi sengketa dengan masyarakat di sekitar pelabuhan. Apalagi Indonesia sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan perdagangan dalam konteks kawasan perdagangan bebas China dan ASEAN (China-ASEAN free trade area/CAFTA).

"Selain membutuhkan ketersediaan infrastruktur, faktor kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan bagi aktivitas bongkar-muat di pelabuhan juga sangat dibutuhkan. Yang kami khawatirkan kalau peringkat pelayanan pelabuhan kita jadi melorot gara-gara dianggap tidak aman dan sering rusuh. Nilai asuransi kapal-kapal yang masuk pelabuhan jadi tinggi dan akan membuat daya saing kita melemah," tutur Harry.

Sementara itu, Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengatakan, kerusuhan di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (14/4), menimbulkan kerugian sekitar Rp 6 miliar hingga Rp 9 miliar akibat terhambatnya angkutan barang.

"Untuk total kerugian belum ada. Tapi, dengan tertahannya angkutan, maka kerugian selama satu hari bisa hingga Rp 9 miliar," katanya.

Toto memperkirakan kerugian yang dialami eksportir akan lebih besar lagi. Ini mengingat Terminal Peti Kemas (TPK) Koja ditutup selama beberapa hari, selain pihak Bea dan Cukai yang belum mengizinkan adanya proses pemeriksaan peti kemas. "Untuk kerugian karena tertahannya ekspor belum terdata. Tapi, pasti semua berdampak," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita I Wirjawan mengatakan, kasus Priok tidak akan memengaruhi investasi di Indonesia. Pandangan asing terhadap Indonesia hingga saat ini masih tetap positif, terutama seiring dengan perkembangan perekonomian pada 2009 yang mampu tumbuh positif 4,5 persen meski di tengah-tengah krisis ekonomi global.

"Untuk itu, kondisi Indonesia tetap dinilai memiliki demokrasi yang stabil dibanding negara lainnya di Asia. Apalagi Indonesia juga memiliki potensi yang luar biasa dalam perekonomian," ucapnya. (Syamsuri S/Antara/Andrian)
sumber
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=251186

Warga Parangkusumo Tolak Penggusuran

Warga Parangkusumo Tolak Penggusuran

Liputan6.com, Yogyakarta: Warga Parangkusumo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berunjuk rasa menolak penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin (8/3). Demo yang digelar bersama mahasiswa di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, nyaris ricuh karena dilarang masuk menemui Gubernur.

Warga menuntut ganti rugi dan jaminan mendapat kios sebagai tempat usaha. Namun Gubernur tidak berada di kantornya saat demo berlangsung. Warga akhirnya melampiaskan kekecewaan dengan berorasi.

Pemkab Bantul berencana menata kawasan Pantai Selatan Parangkusumo menjadi kawasan wisata. Untuk itu, warga yang tinggal di sepanjang pantai dipindahkan ke
tempat lain. Namun upaya tersebut masih ditolak warga dengan alasan akan mematikan kehidupan ekonomi mereka.(YNI/YUS)


sumber
http://berita.liputan6.com/daerah/201003/267008/Warga.Parangkusumo.Tolak.Penggusuran

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan 14,5 Juta Rakyat yang Kelaparan

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.

Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.

Toh di tengah kemiskinan rakyat dan juga hutang yang kian menggunung, para pejabat membagi-bagi mobil mewah Toyota Crown senilai Rp 1,3 milyar! Segelintir pejabat seperti pimpinan KPK menolak mobil mewah tersebut dengan alas an mobil lama sudah mencukupi. Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dari PDIP masih punya nurani untuk menolak mobil mewah tersebut dengan alas an sudah punya mobil pribadi.


Namun sayangnya banyak pejabat yang masih belum punya kepekaan sosial. Seorang menteri berkata bahwa mobil senilai Rp 1,3 milyar itu tidak mewah. “Toh itu merupakan simbol negara dan uangnya juga ada kan?”, begitu katanya.

Mungkin menteri itu tidak sadar jika para pejabat rela dengan mobil dinas sebelumnya seharga Rp 350 juta, maka bisa dihemat uang sebesar hampir Rp 1 milyar untuk setiap mobilnya. Hutang Indonesia bisa ditekan, dan uang tersebut bisa digunakan untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan.



Seandainya ada Rp 132 milyar yang seharusnya untuk mobil mewah Rp 1,3 milyar bagi para pejabat, maka jika para pejabat puas dengan mobil seharga Rp 300 juta, bisa dihemat uang sebesar Rp 100 milyar lebih. Uang tersebut bisa menyelamatkan 100 ribu rakyat Indonesia dari bahaya kelaparan selama setahun!

Bahkan jika dipikir, dengan gaji bersih total sekitar Rp 20 juta per bulan, para pejabat bisa mencicil mobil sebesar Rp 10 juta per bulan tanpa harus mengambil uang rakyat. Mayoritas rakyat Indonesia lainnya toh begitu. Menabung dari sisa gaji untuk beli rumah dan mobil.

Seharusnya uang rakyat itu diutamakan untuk mensejahterakan rakyat atau minimal menyelamatkan rakyat dari bahaya kelaparan. Bukan justru dihamburkan untuk kemewahan para pejabat.

“…Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” [Al An’aam 141]

Mari kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pejabat/pemimpin menuding rakyat sebagai boros untuk alasan menaikkan harga kebutuhan rakyat. Tapi kenyataan menunjukkan justru merekalah yang boros dan menaikkan harga barang karena ketamakan mereka kepada harta. Mudah-mudahan kita memiliki pemimpin yang sederhana, zuhud, qana’ah, dan gemar bersedekah untuk rakyatnya.

Sesungguhnya Allah mencela orang yang suka bermegah-megahan meski dengan dalih “Simbol Negara”

”Bermegah-megahan telah melalaikan kamu” [At Takatsuur:1]

Mobil dinas pejabat senilai Rp 1,3 milyar tidak akan dapat menyelamatkan rakyat Indonesia dari kelaparan. Akan lebih bermanfaat jika uang tersebut diberikan kepada ribuan fakir miskin agar mereka tidak kelaparan.

Harta/kekayaan tidak ada manfaatnya jika dari yang haram atau tidak digunakan untuk membantu fakir miskin:

”Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.” [Al Lahab:2]

Rasulullah SAW berkata: ”Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah jika kekayaan dunia dilimpahkan kepada kalian sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian kalian akan berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba dan akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka.” (Shahih Muslim No.5261)

Dalam surat Al Maa’uun disebut bahwa orang yang enggan menolong anak yatim dan fakir miskin dengan barang berguna sebagai pendusta agama meski dia sholat:

”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim,

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat,

(yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya,

orang-orang yang berbuat ria.

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” [Al Maa’uun:1-7]

Allah melarang kita menghambur-hamburkan harta secara boros. Sebaliknya memerintahkan kita untuk bersedekah:

”Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” [Al Israa’:26-27]

Nabi Muhammad sendiri selaku Nabi dan pimpinan negara di mana kerajaan Romawi dan Persia sudah hampir jatuh di tangannya meski kaya menolak hidup mewah. Pada zaman Sahabat kedua kerajaan besar itu takluk di tangan Islam. Tidak seperti Raja Romawi dan Persia yang hidup mewah bergelimang harta, beliau hidup sederhana. Nabi tidur hanya beralaskan pelepah kurma sementara perabot rumahnya sedikit sekali sehingga membuat Umar ra menangis terharu:

Kisah Umar ra: Aku (Umar) lalu segera masuk menemui Rasulullah saw. yang sedang berbaring di atas sebuah tikar. Aku duduk di dekatnya lalu beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu lain yang menutupi beliau selain kain itu. Terlihatlah tikar telah meninggalkan bekas di tubuh beliau. Kemudian aku melayangkan pandangan ke sekitar kamar beliau. Tiba-tiba aku melihat segenggam gandum kira-kira seberat satu sha‘ dan daun penyamak kulit di salah satu sudut kamar serta sehelai kulit binatang yang belum sempurna disamak. Seketika kedua mataku meneteskan air mata tanpa dapat kutahan. Rasulullah bertanya: Apakah yang membuatmu menangis, wahai putra Khathab? Aku menjawab: Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, tikar itu telah membekas di pinggangmu dan tempat ini aku tidak melihat yang lain dari apa yang telah aku lihat. Sementara kaisar (raja Romawi) dan kisra (raja Persia) bergelimang buah-buahan dan sungai-sungai sedangkan engkau adalah utusan Allah dan hamba pilihan-Nya hanya berada dalam sebuah kamar pengasingan seperti ini. Rasulullah saw. lalu bersabda: Wahai putra Khathab, apakah kamu tidak rela, jika akhirat menjadi bagian kita dan dunia menjadi bagian mereka? [Muslim]

Keluarga Nabi tidak pernah 3 hari berturut-turut makan dengan kenyang. Selalu ada saat kelaparan setiap 3 hari.

‘Aisyah melaporkan: Tidak pernah keluarga Muhammad (SAW) makan sampai kenyang dengan roti gandum untuk tiga malam berturut-turut sejak kedatangan mereka di Medina hingga wafatnya” [Muslim]

Inilah sunnah Nabi kita. Kaya, tapi memilih menyumbangkan kekayaannya untuk kejayaan Islam. Bukan menumpuk-numpuk kekayaannya untuk bermegah-megahan seperti dalam surat At Takatsuur.

Itulah sunnah Nabi. Hidup sederhana dan gemar bersedekah untuk menolong fakir miskin.

Wakil Ketua KPK, pak Bibit menyatakan bahwa, “Gaji kecil/besar itu relatif. Meski gaji kecil, jika hidup sederhana dengan makan nasi dan ikan asin, 2 bulan juga gaji masih ada. Tapi kalau makan tiap hari di Hyatt, maka 2 hari pun sudah habis.” Begitu katanya.

Yang terpenting adalah tidak tamak atau serakah.

Lihatlah bagaimana presiden Iran, Ahmadinejad, hidup sederhana dengan mobil Peugeot 504. Dia duduk di lantai. Tidur dan shalat di karpet biasa. Makanannya roti biasa dengan sedikit lauk. Kesederhanaan itu justru membuat banyak orang kagum akan dirinya. Kesederhanaan itu tidak membuatnya rendah diri untuk berani melawan presiden AS, George W Bush mau pun Barak Obama untuk berdebat dengannya.

sumber http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3076592